Pada tahun anggaran 2024, APBN yang dikelola oleh KPPN Liwa mencakup total pagu belanja negara sebesar Rp1,900 triliun. Dana ini tersebar di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Hingga 20 Agustus 2024, realisasi anggaran telah mencapai 64% atau sekitar Rp1,219 triliun dari total pagu yang ditetapkan. Komponen belanja negara terdiri dari dua bagian utama, yaitu belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Dari total belanja yang telah direalisasikan, belanja pemerintah pusat mencakup Rp154,38 miliar, sementara TKD sebesar Rp1,064 triliun. Alokasi dana ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di daerah.

Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Di lingkup KPPN Liwa, realisasi belanja pemerintah pusat terbagi menjadi beberapa pos anggaran:
1. Belanja Pegawai: Dengan total pagu Rp130,68 miliar, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp87,20 miliar atau 67%.
Dana ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai pemerintah di daerah.
2. Belanja Barang: Dari total pagu Rp119,02 miliar, realisasi belanja barang mencapai Rp66,61 miliar atau sekitar 56%.
Penggunaan dana ini mencakup pengadaan barang-barang yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan.
3. Belanja Modal: Realisasi belanja modal relatif rendah, yaitu sebesar Rp571,22 juta atau 26% dari pagu Rp2,19 miliar.
Belanja modal ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap lainnya yang mendukung pelayanan publik.

Rincian Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bagian penting dari APBN yang dikelola oleh KPPN Liwa.
Hingga 20 Agustus 2024, total pagu TKD mencapai Rp1,648 triliun, dengan realisasi sebagai berikut:
- Dana Alokasi Umum (DAU): Telah terealisasi sebesar Rp657,77 miliar dari pagu Rp989,99 miliar atau sekitar 66%. DAU digunakan untuk mendanai kebutuhan umum daerah.
- Dana Bagi Hasil (DBH): Realisasi sebesar Rp13,28 miliar dari pagu Rp33 miliar atau sekitar 40%. DBH digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dari pajak pusat ke daerah.
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik): Realisasi mencapai Rp156,01 miliar dari pagu Rp228,12 miliar atau sekitar 68%. Dana ini digunakan untuk mendukung program-program pemerintah daerah yang bersifat non fisik.
- Dana Desa: Terealisasi sebesar Rp166,38 miliar dari pagu Rp207,84 miliar atau sekitar 80%. Dana Desa digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
- Insentif Fiskal (IF): Dengan total pagu Rp43,03 miliar, realisasi Insentif Fiskal mencapai Rp28,78 miliar atau sekitar 67%.
Penggunaan dana TKD ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pemberdayaan UMKM di Lampung Barat dan Pesisir Barat juga menjadi fokus utama, di mana dukungan anggaran ini dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal.

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, KPPN Liwa senantiasa berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui evaluasi peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, KPPN Liwa telah mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2024 sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik KPPN Liwa.

Kegiatan FKP diharapkan mampu menyelaraskan antara harapan masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Keseluruhan upaya yang dilakukan secara inklusif dalam peningkatan kinerja pelayanan publik yang terstandarisasi diharapkan dapat memberikan perbaikan berkesinambungan dan kemitraan yang harmonis, sesuai dengan moto layanan KPPN Liwa, “Memberikan yang Terbaik adalah Kebanggaan Kami”.

Dalam rangka penyelenggaraan publik yang akuntabel, transparan, dan dan berintegritas serta sesuai dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelenggaraan standarisasi Pelayanan publik yang merupakan upaya membangun sistem penyelenggaraan publik yang adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Untuk itu, KPPN Liwa telah melaksanakan kegiatan public hearing dengan melibatkan perwakilan masyarakat serta Stakeholders KPPN Liwa untuk berdiskusi bersama terkait standar Pelayanan KPPN Liwa berupa Forum Konsultasi Publik (FKP) KPPN Liwa Tahun 2024. FKP merupakan kegiatan dialog, diskusi, serta pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik

Maksud Kegiatan ini adalah sebagai sarana KPPN Liwa untuk berdialog, berdiskusi, menampung dan menindaklanjuti aspirasi, kritik, saran, dan pendapat terhadap Standar Pelayanan Publik KPPN Liwa, guna memastikan relevansi dan kontinuitas Standar Pelayanan tersebut, untuk kemudian dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Standar Layanan KPPN Liwa kedepannya.Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai Ruang partisipasi Masyarakat dalam Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup FKP pada KPPN Liwa melputi 13 (tiga belas) Pelayanan Publik, yaitu:

1) Penerbitan SP2D;

2) Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan SP3HL;

3) Pengesahan atas Dokumen SP3HL BJS dan Persetujuan MPHL-BJS;

4) Layanan Konsultasi Stakeholder;

5) Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak;

6) Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak;

7) Pengesahan Surat Keterangan Penghentian dan Pembayaran;

8) Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP;

9) Penerbitan Surat hasil Rekonsiliasi;

10) Penyelesaian Retur SP2D;

11) Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara;

12) Persetujuan Pembukaan Rekening;

13) Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Liwa dilaksanakan secara luring pada Senin, 19 Agustus 2024 di Aula Integritas KPPN Liwa dan dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Mitra KPPN Liwa, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, perwakilan Pekon (desa), UMKM Mitra KPPN Liwa, Perwakilan Media, dan Perwakilan dari Pendidikan.

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Liwa dengan mengikutsertakan 7 (tujuh) Stakeholder KPPN Liwa sebagai berikut:

• Pemerintah Daerah : 2 Pemda.
• Satuan Kerja Mitra KPPN Liwa : 14 Satker.
• Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank : 2 Lembaga Keuangan Bank dan 1 Lembaga Non Bank.
• Pekon (desa) : 1 Pekon.
• UMKM Mitra KPPN Liwa : 2 UMKM
• Perwakilan Media : 1 Media.
• Lembaga Pendidikan : 1 Sekolah.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan diskusi dua arah yang terdiri dari penyampaian standar pelayanan KPPN Liwa, penyampaian press release APBN lingkup KPPN Liwa periode Agustus 2024, dan penyampaian pendapat, opini, kritik, saran dari pengguna layanan dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut.

Kepala KPPN Liwa menyampaikan tentang Program Pembangunan Zona Integritas di KPPN Liwa Kepada seluruh peserta. Dalam rangka implementasi Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, segenap pimpinan dan pegawai KPPN Liwa berkomitmen menegakkan integritas dan memberikan pelayanan sesuai janji layanan TRUST (Transparan, Ramah, Utamakan Pelayanan, Sempurna dan Tanpa Biaya).

Dengan diselenggarakan acara ini, KPPN Liwa telah mendapat masukan dan apresiasi khususnya dari Pengguna Layanan lingkup atas Standar Pelayanan yang dilaksanakan. Selanjutnya masukan- masukan yang disampaikan dalam diskusi akan ditindaklanjuti dan dipertimbangkan dalam penetapan standar pelayanan KPPN Liwa.

Per Juli 2024, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat telah mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 57,18% dari total pagu yang ditetapkan. Pengelolaan anggaran ini dilakukan oleh KPPN Liwa dengan total belanja negara mencapai Rp1,881 triliun. Anggaran ini dibagi menjadi dua komponen utama: belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Untuk periode Juli 2024, pagu belanja pemerintah pusat mencapai Rp238,49 miliar, sementara transfer ke daerah mencapai Rp1,642 triliun. Hingga 29 Juli 2024, realisasi belanja APBN di wilayah KPPN Liwa telah mencapai Rp1,075 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp149,39 miliar, sementara transfer ke daerah mencapai Rp926,26 miliar.

Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat di wilayah KPPN Liwa terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
1. Belanja Pegawai: Rp85,19 miliar atau 65,16% dari pagu Rp130,73 miliar.
2. Belanja Barang: Rp63,65 miliar atau 60,09% dari pagu Rp105,93 miliar.
3. Belanja Modal: Rp546,34 juta atau 30,01% dari pagu Rp1,82 miliar.

Transfer ke Daerah
Transfer ke daerah di lingkup KPPN Liwa mencakup berbagai jenis dana, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), Dana Desa (DD), dan Insentif Fiskal (IF).
Hingga 29 Juli 2024, total pagu transfer ke daerah mencapai Rp1,642 triliun dengan rincian sebagai berikut:
1. Realisasi DAU: Rp592,37 miliar dari pagu Rp989,99 miliar atau 59,84%.
2. Realisasi DBH: Rp13,28 miliar dari pagu Rp31,36 miliar atau 42,35%.
3. Realisasi DAK Fisik: Rp38,15 miliar dari pagu Rp146,31 miliar atau 26,08%.
4. Realisasi DAK Non Fisik: Rp123,78 miliar dari pagu Rp228,12 miliar atau 54,26%.
5. Realisasi Dana Desa: Rp139,93 miliar dari pagu Rp207,84 miliar atau 67,33%.
6. Realisasi Insentif Fiskal: Rp18,73 miliar dari pagu Rp43,03 miliar atau 43,53%.
Diharapkan dengan terealisasinya belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat dapat terwujud secara merata.*

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan 20 Agustus 2024, Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Desa sejumlah Rp1,96 triliun dari total pagu Rp2,26 triliun yang ditujukan untuk 2.435 desa yang tersebar di 13 kabupaten pada Provinsi Lampung.

Program Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkuat infrastruktur desa.

Mari simak penyaluran Dana Desa di Provinsi Lampung melalui slide di bawah.

Liwa, 15 Agustus - Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pegawai KPPN Liwa, KPPN Liwa menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Data Analytics pada Kamis (15/08) dengan narasumber Ranggi Aditya Nugraha, SST, M.E. dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat.

Pada pelatihan yang berlangsung Kamis pagi ini, pegawai lingkup KPPN Liwa bersemangat menerima materi tentang proses pengumpulan data dan cara mengelola, menganalisa, dan menyajikan data. Harapannya, dampak dari pelatihan ini adalah peningkatan kompetensi pegawai terkait analisa data sehingga kualitas laporan dan kajian perekonomian yang dihasilkan KPPN Liwa semakin baik. Dengan begitu, peran KPPN Liwa sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) dapat teroptimalisasi sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah.

Keberlangsungan suatu organisasi tergantung pada tiga pilar. Pilar tersebut adalah sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan proses bisnis. Organisasi akan berjalan dengan baik bila didukung dengan SDM yang berkualitas, sistem penataan organisasi yang baik, dan proses bisnis yang efektif dalam pencapaian tujuan. SDM merupakan faktor utama penggerak organisasi. Harus disadari bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan kualitas SDM dalam menjalankan organisasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan karakter positif pegawai wajib dilakukan agar tujuan organisasi tercapai.

Ada berbagai upaya yang dapat meningkatkan kapasitas dan karakter SDM. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi, pembinaan karir yang jelas, tugas belajar dan outbond atau pola permainanyang ditujukan untuk meningkatkan performa SDM dalam menjalankan tugasnya.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan membangun karakter SDM, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa telah melakukan Capacity Building dengan pola team building di Kawasan Padae Riverside, Lampung Barat pada Jumat, 28 Juni s.d. Sabtu, 29 Juni 2024. Upaya peningkatan kapasitas pegawai dengan pola team building yang bersifat outdoor ini dipilih karena tidak bersifat formal dan dapat meningkatkan sinergi dan kekompakan pegawai KPPN Liwa.

Capacity Building Triwulan II KPPN Liwa dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada hari Jumat, 28 Juni 2024 s.d. Sabtu 29 Juni 2024. Pada hari Jumat, 28 Juni 2024 seluruh pegawai KPPN Liwa menuju ke Padae Riverside pukul 14.00 WIB dan sampai di lokasi pukul 15.30 WIB. Acara pada hari Jumat adalah penyampaian pesan-pesan dari pimpinan kepada seluruh pegawai. Pesan-pesan yang disampaikan Pimpinan ialah:

1. Kepala kantor menyampaikan tentang Integritas, antigratifikasi, dan antikorupsi yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai;
2. Kepala kantor menyampaikan pentingnya nilai-nilai kementerian keuangan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Kepala kantor mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk selalu menerapkan budaya antikorupsi/antigratifikasi;
4. Kepala kantor mengimbau agar dalam menjalankan tugas dan fungsi, agar menerapkan manajemen risiko;
5. Kepala KPPN Liwa menyampaian betapa pentingnya kita sebagai punggawa KPPN Liwa untuk mengenal satu sama lain dan meningkatkan sinergi dalam memberikan layanan
6. Seluruh pegawai diharapkan melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di KPPN Liwa; dan
7. Pimpinan menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini menjadi salah satu Strategi Organisasi dari KPPN Liwa dalam upaya memastikan seluruh tugas dan fungsi terlaksana dengan maksimal, termasuk memastikan pelayanan ke stakeholders terlaksana dengan baik.

Kegiatan dilanjutkan dengan acara Outbound Games untuk menguji dan memupuk kekompakan pegawai KPPN Liwa. Kegiatan pada hari Jumat ditutup dengan makan malam bersama yang berlangsung dengan suasana santai serta diskusi santai antar pegawai KPPN Liwa dan dilanjutkan dengan malam kebersamaan. Rangkaian kegiatan pada Sabtu, 29 Juni 2024 diawali dengan makan bersama dan dilanjutkan dengan olahraga arung jeram.

Kegiatan Capacity Building Triwulan II Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan tingkat kekompakan serta solidaritas para pegawai KPPN Liwa tetap terjaga.