Pagu belanja negara untuk satuan kerja pada Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat lingkup pembayaran KPPN Liwa sampai dengan 30 April 2023 adalah sebesar Rp1.710,28 Miliar.

Nilai itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp203,46 Miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.506,82 Miliar. 

Realisasi belanja APBN lingkup KPPN Liwa sampai dengan 30 April 2023 adalah sebesar Rp533,34 miliar yang terdiri atas Rp71,89 miliar untuk Belanja Pemerintah Pusat yang didalamnya termasuk realisasi atas pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Satuan Kerja Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat lingkup pembayaran KPPN Liwa yaitu sebesar Rp5,97 miliar dan Rp457,4 miliar untuk Transfer ke Daerah.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di lingkup KPPN Liwa adalah sebagai berikut: 

1. Belanja Pegawai sebesar Rp44,80 miliar atau sebesar 38,81% dari Pagu Belanja Pegawai Rp115,44 miliar.

3. Belanja Modal adalah sebesar Rp2,23 miliar atau sebesar 25,23% dari Pagu Belanja Modal sebesar Rp8,84 miliar.

Transfer ke Daerah di lingkup KPPN Liwa terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa sampai dengan 30 April 2023 dengan total pagu Transfer ke Daerah adalah sebesar Rp1.506,60 miliar. 

Realisasi DAU adalah sebesar Rp340,45 miliar dari pagu DAU sebesar Rp926,60 miliar atau sebesar 36,74%, realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp87,6 miliar dari pagu DAK Non Fisik sebesar Rp229,68 miliar atau sebesar 38,14%, serta realisasi DBH adalah sebesar Rp8,48 miliar dari pagu DBH sebesar Rp34,29 miliar atau sebesar 24,75%.

Untuk Dana Desa sendiri realisasi sebesar Rp 24,9 miliar atau sebesar 12,15% dari pagu.

Dengan adanya pembayaran belanja yang disalurkan melalui KPPN Liwa, yang dalam penyalurannya berpegang pada nilai-nilai Integritas.

Diharapkan dapat turut menjaga stabilitas perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada publik khususnya masyarakat pada Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Kepolisian Resort (Polres) Lampung Barat (Lambar), terpilih sebagai Satuan Kerja (Satker) dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kategori pagi besar tahun anggaran 2023, oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa Lambar, Kamis (23/2/2023).

Polres Lambar menjadi terbaik dari 29 Satker di Kabupaten Lambar yang dinilai. 

Penghargaan tersebut diterima oleh Wakapolres Kompol Robi B. Wicaksono mewakili Kapolres AKBP Heri Sugeng Priyantho, SIK., diserahkan oleh Kepala KPPN Liwa Maria Lucky Ariana di kantor KPPN setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, Kepala Kemenag Pesisir Barat (Pesbar), Kepala BPS Lambar, Kepala KPU Lambar, Kepala Rutan Pesbar, Pemda Lambar, Instansi terkait.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini turut membantu dan menjalin kerja sama yang baik dengan Polres Lampung Barat, sehingga pada periode tahun ini kembali meraih hasil baik,” ungkap Wakapolres Kompol Robi B Wicaksono.

Menurutnya, penghargaan tersebut sebagai wujud dari kerja keras dari jajarannya dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang merujuk pada peraturan yang berlaku.

"Penghargaan ini merupakan bukti dari kerja keras seluruh personil Polres Lampung Barat dalam mengelola anggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel, karena itu saya sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran," pungkasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENKEU-THREE KPPN LIWA TAHUN 2023

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L
2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KKPN
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
4. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan
5. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan
6. Persentase akurasi perencanaan kas
7. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D 
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah 
9. Indeks kualitas implementasi Digipay 
10. Indeks kualitas pelaksanaan rekonsilasi tingkat UAKPA
11. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L
12. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory
13. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
14. Tingkat implementasi Learning Organization
15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
16. Persentase kualitas  pelaksanaan anggaran KPPN
17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB
18. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Pada hari Kamis, 23 Februari 2023, KPPN Liwa menyelenggarakan kegiatan Satker Awards KPPN Liwa Tahun 2022 bertempat di Aula Integritas KPPN Liwa. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Mitra Kerja KPPN Liwa dan dibuka oleh Kepala KPPN Liwa, Maria Lucky Ariana, dengan menyampaikan terkait Pemenuhan delapan indikator dalam Penilaian IKPA, yaitu Penyerapan Anggaran, Deviasi Hal. III DIPA, Capaian Output, Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM. 

Selain itu, Kepala KPPN Liwa menyampaikan perlunya peningkatan transaksi melalui digitalisasi pembayaran, menegaskan kembali ketentuan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian dalam pengajuan SPM, serta diperlukannya dukungan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan APBN yang baik. 

Pada sesi selanjutnya dilaksanakan pemaparan materi terkait Strategi dan Issue Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 oleh Irmayanti selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Dalam materi ini disampaikan terkait update APBN periode sampai dengan 22 Februari 2023.

Pagu belanja negara sampai dengan 22 Februari 2023 adalah sebesar Rp1.708 Miliar, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp201,9 Miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.506 Miliar. 

Pada belanja pemerintah pusat, terjadi peningkatan pagu sebesar 12% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan besar terjadi pada belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang disebabkan adanya penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang disalurkan melalui KPPN Liwa.

Realisasi APBN sampai dengan 22 Februari 2023 sebesar Rp147,3 Miliar atau sebesar 8,6%. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp18,9 Miliar atau sebesar 9,4%, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp115,4 Miliar telah direalisasikan sebesar Rp14,5 Miliar atau sebesar 12,6%;

2. Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp77,7 Miliar telah direalisasikan sebesar Rp3,9 Miliar atau sebesar 5,1%; dan

3. Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp8,8 Miliar telah direalisasikan sebesar Rp392,5 juta atau sebesar 4,4%. 

Untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sejumlah Rp158 Miliar. Kemudian Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terdiri dari BOS, BOP Paud, dan BOP Kesetaraan senilai Rp17,9 Miliar. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan ke rekening kas daerah  sebesar Rp4,5 Miliar. 

Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Rimma Novelly Rumahorbo selaku Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal terkait Penyampaian Kualitas Laporan Keuangan. 

Beberapa indikator untuk laporan keuangan yang baik dilihat dari saldo tidak normal, saldo utang yang belum diterima tagihannya, aset yang belum diregister, selisih transfer keluar/masuk, dan pagu minus. 

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan kepada Satker untuk menyelesaikan laporan keuangan unaudited dan mengirimkan kepada kanwil vertikalnya dan KPPN. 

Selain itu, Rimma menyampaikan terima kasih atas selesainya rekonsiliasi internal dan eksternal sebagai dasar terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). 

Selanjutnya, dilaksanakan Penyerahan Penghargaan kepada Satker Mitra Kerja KPPN Liwa yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Satuan Kerja Lingkup KPPN Liwa.

Diharapkan pemberian penghargaan tersebut dapat menjadi trigger bagi Satuan Kerja lainnya untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja anggarannya. 

Penghargaan yang diberikan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu Nilai IKPA Terbaik Tahun Anggaran 2022 untuk Pagu Kecil diraih oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, untuk Pagu Sedang diraih oleh Rumah Tahanan Negara Krui, dan untuk Pagu Besar diraih oleh Polres Lampung Barat. 

Untuk kategori Satker pengguna KKP terbaik diraih oleh KPU Kabupaten Lampung Barat, sementara untuk Satker pengguna Digipay terbaik diraih oleh MAN 1 Pesisir Barat. 

Sedangkan untuk kategori Operator Sakti Terbaik, Bendahara Pengeluaran Terbaik, dan Bendahara Penerimaan Terbaik diraih oleh Pengadilan Negeri Liwa.

Dengan dilaksanakannya pemberian penghargaan tersebut, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja dapat lebih baik di tahun 2023 sehingga dapat menghasilkan output /outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kinerja ke arah yang lebih baik dengan tetap menjunjung values integritas dan sinergi dalam pemberantasan korupsi.

Yang disebut dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Hal ini mengacu pada Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Semua hak dan kewajiban tersebut dikelola sedemikian rupa sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tujuan pembangunan di daerah yang berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana prasarana, dan lainnya.

KPPN Liwa sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, diberikan amanah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dengan fungsi utama sebagai treasurer.

Sebagai bentuk peningkatan kompetensi para pegawai KPPN Liwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pada hari ini Rabu, 1 Februari 2023 diselenggarakan acara Sharing Session dan diskusi bersama yang mengangkat tema Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Penyelenggaraan acara ini selain merupakan ajang peningkatan kompetensi, juga bertujuan untuk mempererat sinergi antara KPPN Liwa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat, Ir. Okmal, M.Si., beserta jajaran dan fungsional Bappeda Rudi Agus Hermawan mewakili Kepala Bappeda yang berhalangan.

Acara dibuka langsung oleh Kepala KPPN Liwa, Maria Lucky Ariana. Dalam sambutan dan paparan pembuka, ia menyampaikan bahwa mulai tahun 2023 ini, dana Transfer ke Daerah atau TKD akan disalurkan melalui KPPN di daerah.

Termasuk KPPN Liwa yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. 

Sinergi yang baik harus terus terjalin agar penyaluran TKD ini berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. 

Lucky menyebutkan TKD ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Keistimewaan, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

Sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ini, KPPN Liwa telah menyalurkan DAU sebesar 62,6 miliar rupiah dan untuk DBH sebesar 814 juta rupiah yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Lampung Barat.

Setelah pembukaan dan paparan singkat Kepala KPPN Liwa, acara dilanjutkan dengan pemaparan secara langsung oleh Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat, Ir. Okmal, M.Si. 

Secara detail Okmal memaparkan proses pengelolaan keuangan daerah dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dari mulai siklus perencanaan kemudian pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pengawasan/pengendaliannya. 

Proses tersebut dilaksanakan menggunakan suatu sistem yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

”Ada pengaturan baru di dalam PP No.12/2019 tersebut yang mengatur pengenaan sanki administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketika DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahunnya.” ucap Okmal.

Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan kedua dari Bappeda yang dibawakan oleh Rudi Agus Hermawan dengan bahasan perencanaan pembangunan daerah. 

Rudi menjelaskan beberapa dokumen rencana daerah yang disusun oleh Bappeda meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1 tahun, dan dokumen yang disusun oleh OPD meliputi Renstra 5 tahun dan Renja 1 tahun.

Setelah BPKD dan Bappeda menyampaikan paparan yang cukup detail, dibuka sesi diskusi bagi para pegawai KPPN Liwa yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah dijelaskan oleh kedua narasumber tersebut. 

Selain itu diskusi juga menyasar ke penyaluran TKD yang menjadi tusi KPPN Liwa saat ini, giliran BPKD yang bertanya kepada KPPN Liwa atas poin-poin penting dalam penyaluran di tahun 2023 ini.

Dalam penutupannya, Lucky menyampaikan bahwa punggawa KPPN Liwa senantiasa siap membantu melakukan coaching untuk teknis Aplikasi OMSPAN sebagai tools utama dalam penyaluran TKD di 2023 ini.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa Lampung Barat yang juga membawahi Pesisir Barat, kembali menjalin kerjasama dengan Surat Kabar Harian Umum (SKHU) Radar Lambar dibawah naungan PT. Wahana Semesta Lambar Media, dalam program Serial Edukasi Keuangan Negara dan Berita Terkini (Sekura Betik).

Kerjasama Program yang dimulai pada tahun 2018 (sempat terhenti di tahun 2020-2021 dampak pandemi Covid-19) kembali dilanjutkan pada tahun 2022 dan 2023.

Untuk kerjasama tahun 2023, ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala KPPN Liwa Maria Lucky Ariana dan General Manager (GM) SKHU Radar Lambar Mujitahidin di kantor KPPN setempat, Jumat (20/1/2023).

Kepala KPPN Liwa Maria Lucky Ariana mengatakan, rubrik Sekura Betik di Harian Radar Lambar merupakan inovasi dari KPPN Liwa untuk meningkatkan literasi perbendaharan masyarakat Lampung Barat dan Pesisir Barat umum melalui sarana media cetak. 

”Rubrik sekura betik ini sendiri bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara sehingga masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat menjadi masyarakat yang sadar, faham, dan peduli dengan Keuangan dan Perbendaharaan Negara,” ujarnya.

Sementara itu, GM SKHU Radar Lambar Mujitahidin menyampaikan ucapan terimakasih kepada KPPN Liwa yang telah membangun kerjasama dengan media cetak yang dipimpinnya, dalam memuat rubrik Sekura Betik.

”Terima kasih atas kepercayaan KPPN Liwa memilih Harian Radar Lambar sebagai partner dalam menginformasikan program-program Ditjen Perbendaharaan, khususnya program-program KPPN Liwa dalam mengedukasi masyarakat khususnya mengenai pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan negara, serta dalam rangka menyampaikan informasi peran Ditjen Perbendaharaan dalam pembangunan,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, rubrik ini akan berisi informasi seputar pengelolaan keuangan Negara baik dari mulai Penganggaran, Pelaksanaan, hingga Pelaporan. 

Konten dalam rubrik sekura Betik ini akan diisi oleh para pejabat dan pegawai KPPN Liwa yang memang kompeten dan sehari-harinya berkecimpung dalam bidang pengelolaan keuangan Negara. 

Rubrik Sekura Betik ini merupakan program dari KPPN Liwa dengan target/sasaran pembaca adalah satuan kerja pengelola APBN dan masyarakat umum di Lampung Barat dan Pesisir Barat, yang diharapkan mampu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pada pengelolaan keuangan Negara melalui artikel-artikel yang diterbitkan dengan bahasa yang mudah dan sederhana.