Lubuklinggau (15/09/2022) - KPPN Lubuk Linggau menjadi tuan rumah salah satu agenda Kanwil DJPb Prov. Sumsel dalam membangun sinergi dengan Pemda di lingkungan Prov. Sumsel, yaitu kegiatan Koordinasi Pemerintah Daerah dan Diseminasi Government Finance Statistics (KOPDAR DI GFS) yang difasilitasi langsung oleh tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Prov. Sumsel, dengan audiens para pejabat dan perwakilan dari Bidang Akuntansi BPKAD Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara.
Dalam kegiatan ini, dibahas sejumlah topik melalui paparan dan diskusi, diantaranya adalah sosialisasi tentang pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN), penajaman Government Financial Statistics (GFS) dengan pembahasan spesifik pada pelaksanaan tugas dan fungsi ALCO dan Cash Planning Information Network (GFS), dalam konteks peran unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah sebagai Regional Chief Economist (RCE).
Dalam sambutannya mewakili Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumsel dan selaku pemateri CPIN, Kepala KPPN Lubuk Linggau Purwo Widiarto menegaskan harus dipahami bersama bahwa, alih-alih sekedar meminta Pemda menyediakan data, semua upaya penyempurnaan sistem ini merupakan bagian dari skema penguatan soliditas dan integrasi keuangan pusat daerah agar lebih tajam, berkualitas, dan berdaya guna.
“Apa-apa asupan informasi & peran yang diharapkan dari Pemda dalam paparan tadi, jika dicermati, ujungnya adalah untuk memastikan bahwa keuangan daerah bisa dijamin terkelola tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan demikian, delivery kemanfaatan juga bisa diwujudkan secara tepat pada waktunya sesuai yang diharapkan. Ini terlihat sekali jika CPIN benar-benar bisa dijalankan dengan baik, akan sangat membantu manajemen pencapaian target dan kinerja Pemda” Papar Purwo.
Ia juga menambahkan bahwa output dan outcomes dari keseluruhan implementasi ALCO, CPIN dalam konteks RCE dan GFS, sesungguhnya beneficiary utamanya adalah Pemda, selaku pengampu kepentingan masyarakat di wilayahnya.
Paparan diperdalam oleh Kepala Seksi PSAPP Kanwil DJPb Prov. Sumsel Luthfi Tunggul Baroto yang menyoroti sejumlah isu dalam pelaporan keuangan daerah seperti akurasi data, kemudian konfirmasi atas indikasi idle cash RKUD dan sosialisasi peran GFS sebagai standar pelaporan keuangan modern dan diakui internasional.
Pemateri lainnya, Kepala Seksi PSAPD Kanwil DJPb Prov. Sumsel Muljono melengkapi materi materi sebelumnya dengan memaparkan skema pembentukan dan peran FKPKN sebagai ajang koordinasi yang bisa menjadi kanal satu pintu terkait kebutuhan pendampingan Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah, serta sinkronisasi/integrasinya dengan keuangan Pemerintah Pusat.
Audiens dari BPKAD tiap-tiap Pemda menyambut baik rencana FKPKN yang dianggap dapat menjadi sarana yang membantu Pemda dalam mendapat pemecahan berbagai masalah yang saat ini ditemui dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemda, termasuk menyampaikan komitmen siap bekerjasama dalam meningkatkan kelancaran arus & validitas informasi/data yang disuplai dalam rangka penyusunan GFS, Laporan ALCo, dan CPIN.
