Menjelang triwulan terakhir TA 2022, KPPN Lubuk Linggau terus melakukan upaya untuk memastikan pelaksanaan anggaran TA 2022 pada satker-satker mitra di wilayah kerjanya terus berjalan optimal, mencapai target, dan memenuhi kriteria capaian IKPA yang diharapkan.
Pada Senin (26/09) kemarin, Kepala KPPN Lubuk Linggau, Purwo Widiarto didampingi Kepala Seksi PDMS, Farid Latif M. dan staf melakukan koordinasi teknis dengan bersama KPA UPBU Silampari, M. Mega Herdiansyah beserta para PPK lingkup satker yang bersangkutan.
Pertemuan membahas sejumlah isu strategis yang perlu dimitigasi dan mendapat perhatian mengingat kedudukan UPBU Silampari sebagai satker yang sangat strategis karena pagu yang dimilikinya hampir mencapai setengah dari seluruh anggaran belanja K/L di wilayah kerja KPPN Lubuk Linggau (satker dengan pagu terbesar), yang mana dinamika pengelolaan anggarannya akan sangat berpengaruh pada kinerja pelaksanaan anggaran K/L secara keseluruhan dan KPPN Lubuk Linggau sendiri sebagai Kuasa BUN.
Kepala KPPN Lubuk Linggau mengapresiasi peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran UPBU Silampari di TA 2022 yang sangat drastis dibanding TA sebelumnya, khususnya di sisi penyerapan belanja yang saat ini sangat on-track (penyerapan belanja modal bahkan sudah mencapai 90% lebih). Bertolak belakang dengan 2021 yang sempat mengalami kemacetan penyerapan bahkan sampai di triwulan terakhir.
“Progressnya luar biasa. Perbaikan perencanaan pengadaan, kontrol atas progress pekerjaan dan akselerasi pengajuan tagihan secara manajerial sangat berpengaruh pada perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran UPBU Silampari di TA 2022” demikian Purwo menyatakan.
“Di sisi lain, kami juga maklum jika penyerapan anggaran yang dikebut akan berdampak pada deviasi Hal. III DIPA UPBU Silampari. Maka, karena realisasi relative sudah aman, mari kita sama-sama maksimalkan kesempatan revisi DIPA terakhir di bulan Oktober nanti untuk mengoptimalkan capaian IKPA, khususnya minimalisasi deviasi hal. III DIPA tadi”, tambah Purwo lagi mengingatkan bahwa masih ada aspek capaian IKPA yang perlu mendapat perhatian ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala UPBU Silampari menyatakan bahwa peningkatan kinerja tersebut tidak lepas pula dipengaruhi oleh koordinasi intens dan partisipasi aktif KPPN Lubuk Linggau dalam memberikan pendampingan dan problem solving atas kendala belanja dan pengajuan tagihan yang ditemui UPBU Silampari.
“Belajar dari pengalaman kita bersama saat menuntaskan berbagai problem DIPA 2021 yang lalu, di TA 2022 kami melakukan berbagai upaya perbaikan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, sampai kepada akselerasi penjadwalan pekerjaan semaksimal mungkin. Koordinasi internal lingkup Kemenhub juga kami intensifkan untuk menjamin kelancaran setiap aspek pelaksanaan anggaran kami," ungkap Mega.
“Kunci utama itu semua berjalan adalah kendali leadership yang kuat, komit, dan memastikan akuntabilitas terjaga baik karena untuk mengamankan nilai belanja negara yang besar relative bukanlah satu hal yang mudah," tambahnya lagi.
