Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah merilis kinerja APBN di wilayah Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Limatara) untuk periode sampai dengan 30 September 2024 (Triwulan III) pada Senin, 7 Oktober 2024.
Realisasi Secara Umum
Pendapatan
Realisasi pendapatan negara Lingkup KPPN Lubuk Linggau sampai dengan Triwulan III 2024 sebesar Rp660,05 milyar (naik 16,92% secara YoY).
Terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp634,2 Milyar (naik 18,38% secara YoY) dan PNBP sebesar Rp25,83 Milyar (turun -10,26% secara YoY).
Belanja
Realisasi belanja negara Lingkup KPPN Lubuk Linggau sampai dengan Triwulan III 2024 sebesar Rp3,19 triliun atau 76,89% dari pagu anggaran (naik 18,42% secara YoY).
Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp603,85 milyar atau 75,69% dari pagu belanja (naik 25,8% secara YoY) dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,59 triliun atau 77,18% dari pagu TKDD (naik 16,83% secara YoY).
Realisasi Pendapatan dan Hibah
Penerimaan Perpajakan
Pendapatan negara dari penerimaan perpajakan di wilayah Limatara sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp634,2 milyar (naik 18,38%).
Secara umum, semua jenis Penerimaan Pajak meningkat, yang merupakan hasil kontribusi dominan dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Khusus untuk Pajak Lainnya, mengalami penurunan tipis, yaitu pada angka -1,70% yang merupakan akibat dari turunnya Pendapatan dari Penjualan Benda Materai.
Sebagai catatan, untuk penerimaan pajak yang dicatat oleh KPPN Lubuk Linggau ada kemungkinan perbedaan angka dibanding data yang ada di KPP Pratama Lubuk Linggau.
Hal ini terjadi karena KPPN Lubuk Linggau mencatat atas semua Wajib Pajak (WP) yang NPWP-nya memiliki kodefikasi KPP Pratama Lubuk Linggau, sehingga untuk mendapatkan angka pasti perlu cleansing data dahulu dari KPP Pratama Lubuk Linggau, mengingat ada kemungkinan mutasi WP yang masuk dan/atau keluar.
Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP)
Secara YoY PNBP sampai dengan Triwulan III 2024 mengalami penurunan sebesar -10,26% atau hanya sebesar Rp25,85 milyar.
Hal ini terjadi karena semakin baiknya pengelolaan TKDD di Pemda sehingga Penerimaan Kembali TKDD Tahun Anggaran Yang Lalu tidak sebesar tahun sebelumnya.
Secara YoY Penerimaan Kembali TKDD Tahun Anggaran Yang Lalu turun sebesar -35,53% atau turun Rp3,94 Milyar.
Namun, Penurunan PNBP ini juga tetap harus diwaspadai, mengingat telah terjadi penurunan PNBP pada layanan POLRI (Pembuatan TCKB, STNK, TNKB, dan perpanjangan SIM), layanan pertanahan, dan layanan jasa di Kemenag cq KUA.
Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja:
Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai periode sampai dengan triwulan III 2024 sebesar Rp306,59 milyar (81,44%) atau lebih tinggi 12,21% dari periode yang sama di tahun 2023 (YoY).
Belanja ini utamanya digunakan untuk menghasilkan output layanan SDM dan layanan publik.
Anggaran terbesar di wilayah Limatara berada pada tiga Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Pertahanan (Rp116,05 Milyar), POLRI (Rp 103,71 Milyar), dan Kementerian Agama (Rp94,3 Milyar).
Anggaran belanja pegawai di ketiga Kementerian/Lembaga tersebut senilai 83,43% dari seluruh pagu Belanja Pegawai di KPPN Lubuk Linggau.
Belanja Barang
Realisasi belanja barang sampai dengan Triwulan III 2024 sebesar Rp196,1 milyar (65,22%) atau lebih tinggi 25,29% dari periode triwulan III tahun 2023 (YoY).
Pemanfaatan anggaran belanja barang TA 2024 ini didominasi untuk program penyelenggaraan pemilu, yang kemudian disusul untuk program dukungan manajemen, penyediaan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan dan pelayanan hukum, modernisasi Almatsus dan Sarpras POLRI, operasional penyelenggaraan layanan transportasi udara dan prasarana bandar udara dan lain-lain.
Tiga Kementerian/Lembaga dengan pagu belanja barang terbesar adalah Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp139,82 milyar, Kepolisian RI sebesar Rp43,51 milyar, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp30,17 milyar.
Belanja Modal
Realisasi belanja modal sampai dengan triwulan III 2024 mencapai Rp 101,15 milyar (83,86%), meningkat 101,32% dibanding periode sampai dengan triwulan III tahun 2023.
Belanja modal terbesar dimanfaatkan dalam kelompok fungsi ekonomi (transportasi) yakni untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara yang ada pada Kementerian Perhubungan dengan alokasi 114,95 Milyar (95% dari pagu total belanja Modal).
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Triwulan III telah mencapai angka sebesar Rp2,59 trilyun (77,18%) atau lebih tinggi 16,83% dari periode triwulan III tahun 2023 (YoY), dengan rincian Pemkab Musi Rawas telah salur sebesar Rp1,26 Trilyun (78,77%), kemudian Pemkab Musi Rawas Utara sebesar Rp808,98 milyar (79,11%), dan Pemkot Lubuk Linggau sebesar Rp 519,5 milyar (71,02%).
Alokasi TKDD terdiri atas DAU, DBH, DAK Fisik, DAK NonFisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa dengan total pagu Rp3.35 Trilyun yang dialokasikan pada Pemkab Musi Rawas sebesar Rp1,6 Trilyun, Pemkab Muratara sebesar Rp1,02 Trilyun, dan Pemkot Lubuk Linggau sebesar Rp731,52 milyar.
Penutup
Kinerja APBN wilayah Limatara hingga 30 September 2024 tetap positif terutama ditopang oleh kinerja pendapatan negara yang sangat baik. Belanja negara juga tumbuh positif meskipun tetap perlu dijaga agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan output yang telah ditetapkan.
Meskipun kinerja ekonomi tetap terjaga dengan baik, kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko dan tekanan perekonomian. Disiplin fiskal akan terus dijaga sebagai upaya mempertahankan kinerja dan kredibilitas APBN untuk selalu hadir di seluruh aspek kehidupan masyarakat.
