Laporan  Kinerja  2022 disusun  untuk  menggambarkan  tingkat  kinerja  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara Lubuk  Sikaping  sebagai  salah  satu  kantor  vertikal  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan yang mengemban  sebagian  tugas  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  (Kuasa BUN) di daerahyangmerupakan ujung tombak pelayanan publik yang mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara, penyusunan laporan keuangan kantor/satuan kerja instansi pemerintah serta memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Laporan Kinerja KPPN Lubuk Sikaping Tahun 2022 dapat diakses melalui link berikut ini bit.ly/LAKINKPPNLUSI2022

Pada hari Rabu - Kamis, 1-2 Februari 2023, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun menerima kunjungan kerja dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Bapak Ismed Saputra beserta jajaran. Turut hadir mendampingi beliau adalah Kepala Bidang PPA II, Bapak Ahmar Rudi dan Kepala Bidang PAPK Ibu Elizabeth Martha Uli dan beberapa rekan pejabat pengawas dan staf dilingkungan Kanwil DJPb Prov. Sumbar. Kepala KPPN Lubuk Sikaping sangat mengapresiasi Kunjungan ini ibarat seorang anak yang mendapat kunjungan dari orang tuanya. Rasa senang dan bangga diungkapkan oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping yang berkesempatan untuk berdialog langsung dengan Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumbar. Kemudian Kepala KPPN melaporkan jumlah SDM yang ada di KPPN Lubuk Sikaping dan serta capain kinerja yang sudah diperoleh selama tahun 2022. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumbar, Bapak Ismed Saputra kepada seluruh pegawai KPPN Lubuk Sikaping. Beliau menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan ini merupakan institusi yang paling strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ditjen Perbendaharaan juga dikenal sebagai institusi yang memiliki data terbanyak di lingkungan Kementerian Keuangan. Potensi yang ada ini hendaknya bisa dimanfaatkan oleh seluruh insan Perbendaharaan untuk berperan aktif sebagai bagian dari Regional Chief Economist (RCE) dan menjalankan fungsi Financial Advisory di wilayah kerja masing-masing. Beliau mengharapkan bahwa Kanwil DJPb Prov. Sumbar dan KPPN Lubuk Sikaping sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dapat melakukan amplifikasi aturan dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan agar diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya Bapak Ismed Saputra mengajak seluruh pegawai KPPN Lubuk Sikaping untuk menambah dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki agar percaya diri dan siap menjalankan tugas-tugas penajaman fungsi Ditjen Perbendaharaan yang semakin berkembang. Dari sisi perbaikan internal, perlu dilakukan perubahan dari sisi layout ruang layanan dan ruang kerja agar semua pegawai betah dan nyaman di kantor. Suasana ruang kerja yang nyaman akan meningkatkan semangat para pegawai untuk bekerja lebih giat dan berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Lingkungan kerja yang baik akan memicu produktivitas dan inovasi seluruh pegawai KPPN Lubuk Sikaping.

KPPN Lubuk Sikaping “RANCAK”.

Pada hari Selasa - Rabu, 24-25 Januari 2023, KPPN Lubuk Sikaping bekerja sama dengan PT Taspen Padang menyelenggarakan Bimbingan Teknis SIM Gaji Berbasis WEB dan Pembuatan Kode Billing Penerimaan Lainnya melalui Treasury Billing System (TBS) kepada 38 (tiga puluh delapan) petugas pengelola gaji pada SKPD Pemda Kab. Pasaman. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang aula PT Taspen Padang selama 2 hari. Untuk materi SIM Gaji disampaikan oleh Narasumber dari PT Taspen Padang, Bapak Okta dan Bapak Laksmana. Pada  kesempatan ini dibahas secara detail pemanfaatan SIM Gaji untuk membuat daftar gaji bagi seluruh PNS Daerah. Kemudian pada SIM Gaji juga difasilitasi menu untuk membuat arsip data komputer (ADK) TBS yang digunakan sebagai data sumber penyetoran PFK ke Kas Negara. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh pemerintah pusat dari pungutan dan/atau hasil pemotongan gaji/upah/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai pemerintah non pegawai negeri dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pungutan atau potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga disini antara lain BPJS Kesehatan, PT Taspen, PT ASABRI, Iuran Beras kepada Perum Bulog, dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat yang dibayarkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pada sesi kedua, Narasumber dari KPPN Lubuk Sikaping, menyampaikan materi terkait Pemanfaatan Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi ke 3 yang didalamnya terdapat Billing Perbendaharaan (Treasury Billing System). Pembuatan kode billing penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilakukan secara otomatis dengan membuat arsip data komputer (ADK) PFK yang dihasilkan dari aplikasi SIM Gaji Taspen. Selanjutnya ADK PFK tersebut diupload ke MPN G3 dengan memilih Billing Perbendaharaan (Treasury Billing System). Untuk Akurasi akun PFK dan nominal setoran PFK, dihimbau kepada petugas pengelola gaji, melakukan verifikasi antara data yang tercantum pada billing Perbendaharaan dengan data yang ada pada SIM Gaji Taspen.

Pada hari Kamis, 2 Februari 2023, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ismed Saputra beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman. Dalam kunjungan ini Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumbar langsung disambut dengan baik oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pasaman, Bapak Teguh Suprianto. Kunjungan ini merupakan ajang silaturahmi antara Kanwil DJPb Prov. Sumbar dengan Pemda Kab. Pasaman. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ismed Saputra, beliau menjelaskan bahwa disaat ini dan masa mendatang, perlu dibangun cara kerja baru yaitu kolaborasi lintas instansi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara instansi Ditjen Perbendaharaan dengan Badan Keuangan Daerah. Kolaborasi lintas instansi dan lintas K/L terbukti efektif menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang ada agar selesai lebih cepat. Peran strategis Ditjen Perbendaharaan yang semakin banyak dan kompleks tentunya perlu disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini Pemerintah Daerah agar bisa dilakukan kolaborasi dan sinergi. Institusi Badan Keuangan Daerah Kab. Pasaman bisa di analogi kan sebagai KPPN nya Pemda dalam menyalurkan dana APBD kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemda berkenaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peran strategis Badan Keuangan Daerah ini yang perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan profesional, perlu didukung dengan kolaborasi antar instansi pemerintah, termasuk kerjasama dengan KPPN Lubuk Sikaping selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah.

KPPN Lubuk Sikaping “RANCAK”.

Pada hari Kamis, 2 Februari 2023, Pukul 09.00 - 10.00 WIB bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Pasaman, telah dilaksanakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Regional Chief Economist (RCE) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar dengan Pemda Kab. Pasaman. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi Kemenkeu Satu (Kanwil DJPb Prov. Sumbar, KPP Pratama Bukittinggi, KPPN Lubuk Sikaping) dalam mengedukasi dan asistensi tata kelola keuangan daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Pasaman, Bapak Benny Utama, Sekretaris Daerah Kab. Pasaman, Bapak Mara Ondak beserta jajaran dan para Kepala SKPD yang mengelola DAK Fisik. Bupati Pasaman memberikan apresiasi atas kunjungan Kemenkeu Satu yang diwakili oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar , Bapak Ismed Saputra beserta tim.

Dalam pemaparan materi diskusi dihadapan Bupati Pasaman beserta jajaran di lingkup Pemda Pasaman, Bapak Ismed Saputra menyampaikan evaluasi terkait alokasi TKDD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa) tahun 2022 beserta realisasi capaian yang sudah dilakukan oleh Pemda Pasaman. Evaluasi yang diperoleh antara lain: input data kontrak di Aplikasi OMSPAN mendekati batas akhir penyampaian dokumen persyaratan, Dari Alokasi Pagu Rencana Kegiatan (RK) tidak semuanya (100%) menjadi kontrak, kemudian masih rendahnya perekaman SP2D BUD yang dilakukan oleh Pemda Pasaman dibandingkan dengan nilai SP2D BUN yang telah dicatatkan oleh KPPN Lubuk Sikaping. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Ismed Saputra menyampaikan perlu dilakukan koordinasi antara SKPD Pengelola DAK Fisik dengan pihak Inspektorat Kab. Pasaman untuk melakukan review terkait realisasi dan capaian output TA 2022 yang akan digunakan sebagai syarat penyaluran DAK Fisik di tahun 2023. Kemudian juga disampaikan bahwa Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan (BPPK) telah menyediakan pelatihan secara online yang bisa diakses oleh seluruh PNS di lingkungan Pemda Pasaman, Wali Nagari, Perangkat Nagari untuk peningkatan kompetensi SDM di wilayah Pasaman. Pelatihan ini gratis dan setelah selesai menuntaskan pelatihan yang dibutuhkan, maka akan mendapatkan sertifikat dari BPPK.

Pada sesi kedua, Bupati Pasaman beserta jajaran diberikan pengetahuan mengenai Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kab. Pasaman oleh Bapak Bayu Widianto dari KPP Pratama Bukittinggi. Penerimaan pajak dari sektor instansi pemerintah tercatat sebagai berikut: tahun 2020 sebesar Rp. 28.433.625.476, tahun 2021 sebesar Rp. 31.075.808.309, dan tahun 2022 sebesar Rp. 45.675.287.807. Penerimaan dari sektor Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman dari tahun 2020 s.d. 2022 mengalami growth positif. Tahun 2021 growth 9,29% dibandingkan tahun 2020. Tahun 2022 growth 46,98% dibandingkan tahun 2021 karena perubahan mekanisme pemungutan jenis pajak PPh 23, PPh Final serta PPN semula atas nama rekanan menjadi atas nama instansi Pemerintahan.  Turut disampaikan juga Format NPWP Baru sebagai implementasi UU harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK-112/PMK.03/2022 serta untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Hal ini diwujudkan dalam 3 (tiga) kelompok antara lain 1) NPWP Orang Pribadi Penduduk menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan), 2) NPWP Badan, Instansi Pemerintah & Orang Pribadi bukan Penduduk menggunakan 16 Digit Angka, 3) NPWP Cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Kemenkeu Satu kepada Pemda Pasaman merupakan implementasi fungsi financial advisory kepada Pemda Pasaman.

Pada hari Jumat, 20 Januari 2023, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan kegiatan serah terima Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) kepada 4 balita yang berpotensi stunting. Kegiatan ini merupakan wujud nyata KPPN Lubuk Sikaping dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di indonesia terutama masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan kekurangan gizi pada balita termasuk stunting. Stunting dapat terjadi sebagai akibat kekurangan gizi terutama pada saat 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya stunting. Stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Akibat kekurangan gizi pada 1000 HPK bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki. Penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Pemerintah tetapi juga setiap keluarga Indonesia. Karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi. Mulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak hingga menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. KPPN Lubuk Sikaping menjadi Bapak Asuh dari 4 (empat) balita potensi stunting yang ada di Kabupaten Pasaman.

Acara Serah Terima BAAS Bulan ke Enam ini juga melibatkan Dinas Kesehatan Kab. Pasaman dan DP3AP2KB Kab. Pasaman. Selain intervensi berupa pemberian makanan tambahan dan susu, kegiatan serah terima program BAAS ini juga dilakukan dalam bentuk edukasi kepada keluarga penerima bantuan. Narasumber dari DP3AP2KB Kabupaten Pasaman, Kepala Bidang Ketahanan Keluarga, Ibu Ns Lidia Roza S.Kep., MKM mengedukasi keluarga penerima bantuan BAAS terkait pola asuh keluarga terhadap balita. Terdapat peran yang sangat besar dari ayah dan ibu selaku orang tua untuk mencegah anak yang berpotensi stunting dengan cara pola asuh keluarga yang baik dan pemberian asupan gizi yang seimbang kepada balita. Semoga para orang tua mampu menjaga amanah berupa pengasuhan anak yang baik dan sehat tumbuh kembangnya untuk menjadi generasi emas Indonesia berikutnya.