Mengakhiri April 2023 ini, KPPN Lubuk Sikaping telah menyalurkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN di wilayah kerjanya sebesar Rp 10.842.489.308.  Jumlah ini merupakan total dari pembayaran THR gaji dan THR 50% tukin tahun 2023.

"Rinciannya adalah Rp8.418.794.100 untuk THR gaji PNS/TNI/Polri, Rp100.738.600  untuk THR PPPK, Rp527.857.000 untuk THR PPNPN, dan Rp 1.795.099.608 untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin)," terang Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Heni. 

Lebih jauh disampaikannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 pasal 11 disebutkan bahwa, THR dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

Namun apabila belum dapat dibayarkan tepat waktu, THR dapat dibayarkan setalah tanggal hari raya yang besarannya didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2023. 

"Anggaran THR ini sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan 50% tunjangan kinerja," katanya lagi.

Berdasarkan data yang ada, untuk pembayaran THR gaji menyisakan satu  pegawai dari Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang belum dibayarkan karena kepindahan status kepegawaiannya. 

Sementara untuk THR tukin yang ada di satuan kerja Kejaksaan, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pemihan Umum pada  wilayah Kerja KPPN Lubuk Sikaping juga sudah disalurkan sebelum hari raya. 

Melalui pembayaran THR yang cepat, tepat dan akurat ini  diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Para ASN penerima THR agar dapat mengelola uang THRnya dengan bijak sehingga manfaatnya tidak hanya untuk jangka pendek (memenuhi kebutuhan berlebaran), namun juga bisa dimanfaatkan sebagai dana cadangan seperti membayar cicilan hutang atau bahkan investasi.

Pada hari Kamis 13 April 2023, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan UMKM Tahun 2023 yang melibatkan 4 (empat) Pelaku UMKM yang merupakan mitra binaan. Kegiatan kali ini dilakukan oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun beserta tim dengan cara berkunjung ke dapur produksi dari para pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk melihat langsung lokasi usaha dan proses pembuatan produk. Seluruh pelaku UMKM mitra KPPN Lubuk Sikaping saat ini semuanya berlokasi di wilayah Pasaman dan mudah dijangkau dari KPPN. Bertepatan dengan bulan Ramadhan 1444 H, kunjungan ke dapur pelaku UMKM ini juga menjalin silaturrahim dan menggali informasi terkait produk-produk yang dijual saat Bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri 2023.

Pemberdayaan adalah Upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat Secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.  Terdapat 4 (empat) pelaku usaha mikro yang berkesempatan dikunjungi oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping beserta tim antara lain

1. Ibu Revolindha S.A. (Re4), 0822-6657-6173.

Ibu Revolindha atau pemilik Re4 Cakes & Catering bercerita kepada rekan rekan KPPN Lubuk Sikaping mengenai usaha yang ditekuni. Produk andalan nya adalah Kue Bawang dan Kue Kaktus. Untuk menjaga kualitas dan rasa, proses pembuatan Kue Bawang dan Kue Kaktus baru dilakukan menjelang tanggal 15 Ramadhan, pertengahan puasa agar produk yang dihasilkan masih tetap fresh dan dapat memenuhi pesanan konsumen menjelang hari Raya Idul Fitri 1444 H. Dibantu oleh 3 pegawai tetap, Ibu Revolindha memiliki cita-cita untuk bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) Tanjung Baringin Utara menjual dan memasarkan produk UMKMnya agar omset semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada membuka lapangan pekerjaan dengan memperdayakan penduduk di sekitar dapur produksi untuk membantu pembuatan Kue Bawang dan Kue Kaktus. Menjelang hari raya Idul Fitri, jumlah pesanan mengalami peningkatan dan produk yang dibuat dijual ke Medan. Lebih kurang sudah 4 tahun produknya dikirim ke Medan karena ada reseller.

2. Ibu Ami (Rang Piliang_Bumbu & Masakan), 0822-6814-1226. Ibu Ami adalah pemilik usaha Rang Piliang Bumbu dan Masakan yang memproduksi produk makanan berupa Bumbu Urap, Bumbu Rendang, dan Rendang Pakis. Produk yang dihasilkan masuk dalam kategori Bumbu Masakan. Selama bulan Ramadhan 1444 H, pesanan bumbu urap dan rendang pakis mengalami peningkatan karena banyak konsumen yang membeli produknya untuk dimakan dengan nasi pada saat waktu berbuka puasa tiba. Sedangkan untuk produk gelamai Minang, pembeli/pelanggan harus memesan terlebih dahulu baru selanjutnya akan dibuatkan pesanan yang diminta. Sifat produk tidak ready stok. Sudah ada pengiriman produk yang dihasilkan ke Kota Depok dan Kota Cirebon. Untuk mempertahankan kualitas dan rasa, Uni Ami selalu memastikan kepada pihak expedisi yang biasa menjadi mitra saat mengirim produk UMKM terkait durasi/waktu pengantaran dan estimasi tiba di tangan konsumen. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kualitas produk yang dikirim.

3. Ibu Prima Brigita (Dapua CIMA), 0852-7807-4581. Ibu Prima Brigita adalah pemilik usaha Dapur CIMA yang memproduksi produk makanan berupa Kue Bawang. Produk yang dihasilkan masuk dalam kategori kue kering dan tahan lama. Terdapat produk yang sudah siap jual untuk menyediakan kebutuhan pembeli/pelanggan. Varian rasa kue bawang yang dijual ada 2 rasa, yang pertama adalah rasa original, sedangkan berikutnya adalah rasa pedas. Selama bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri 1444 H, omset penjualan kue bawang Dapua CIMA mengalami peningkatan yang signifikan. Biasa nya pada bulan Januari dan Februari 2023, omset penjualan hanya berkisar 50 kilogram / bulan. Selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Ibu Prima menceritakan bahwa sudah berkisar 300 kilogram kue bawang yang di produksi dan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen di sekitar Lubuk Sikaping, dari daerah Rao, daerah Tapus, dan daerah Panti.

4. Ibu Liza Lingga Sari (ELLIZA), 0852-7110-1420. Ibu Elliza adalah pemilik usaha Tungku Galamai dan Beras Rendang Elliza. Produk yang dijual antara lain Galamai Pulut Hitam, Beras Rendang, Stik Kentang, Keripik Ubi Ungu, kacang Telur dan Ganepo Singkong. Uni Liza merupakan orang asli dari Payakumbuh namun menetap dan memiliki rumah produksi UMKM di kabupaten Pasaman. Semangat untuk memajukan dan mengenalkan produk UMKM Pasaman beliau memproduksi Galamai Pulut Hitam yang merupakan oleh-oleh spesifik khas Pasaman. Dengan dibantu oleh 7 orang tenaga kerja untuk membuat produk makanan, Uni Liza menceritakan kegelisahannya bahwa di Pasaman tidak terdapat Sentra Galeri UMKM yang bisa menampung semua produk UMKM Pasaman dalam satu tempat dan lokasi. Dukungan dari pemerintah daerah masih kurang efektif dalam pemberdayaan UMKM di Pasaman. Di Pasaman terdapat banyak pelaku UMKM namun tersebar di beberapa lokasi dengan memanfaatkan rumah tinggal sebagai dapur produksi pelaku UMKM. Untuk omset selama bulan ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, telah dikirim Galamai sebanyak 500 Pieces ke Solok. Ada juga pesanan yang berasal dari Kota Bukittinggi. Harapan nya kedepan adalah Pemerintah Daerah menaruh perhatian penuh kepada para pelaku UMKM dengan menyediakan/membangun sentra galeri produk UMKM yang bisa menyatukan dan mempromosikan produk-produk UMKM Khas Pasaman.

Kamis, 6 April 2023 pukul 08.30 WIB KPPN Lubuk Sikaping melaksanakan kegiatan Press Release APBN Periode April 2023, Sosialisasi THR Tahun 2023 dan THR Keagamaan Tahun 2023, Penyesuaian Penyampaian SPM PPNPN April dan Mei 2023, FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, FGD Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Audited yang dihadiri oleh kepala kantor , pejabat pengawas dan pegawai KPPN Lubuk Sikaping serta perwakilan satker sebagai mitra KPPN Lubuk Sikaping yaitu berasal dari Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat secara daring. Sektor penerimaan negara menunjukan hasil yang memuaskan dengan telah tercapainya target dengan persentase 233,85%. Penerimaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan penerimaan atas biaya yang dikeluarkan dari pemberian layanan berasal dari satuan Kepolisian, Kejaksanaan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Agama di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat. Kinerja Belanja Negara yaitu 19,36%. IKPA KPPN Lubuk Sikaping sampai dengan bulan 31 Maret 2023 yaitu 77,47. Tetapi yang menjadi perhatian adalah deviasi RPD dan rdan capaian output.

Adanya Isu terkini terkait THR 2023 dan Gaji 13 2023. Ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk percepatan ekonomi di tengah masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, satker diminta untuk memeprcepat proses pencairan THR 2023 dan KPPN akan membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu guna memproses SPM THR 2023. Untuk gaji PPNPN periode April 2023 akan dimulai proses nya pada tanggal 13 April 2023. Kinerja APBN Lubuk Sikaping sebagi Kuasa BUN sampai dengan Bulan Maret 2023 menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Dengan suksesnya kegiatan press release ini, diharapkan kegiatan pada bulan berikutnya akan bisa berjalan dengan lancar dan realisasi anggaran bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Apreasiasi yang 3 sebesar-besarnya kepada mitra kerja KPPN Lubuk Sikaping terhadap penyerapan APBN yang sudah dicapai.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa. Sesuai dengan program Nawacita poin ketiga “ yaitu membangun Indonesia dari pinggiran” pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan di daerah dengan terus meningkatkan porsi belanja TKDD. Pemerintah berkomitmen agar porsi anggaran TKDD lebih tinggi dari belanja kementerian negara/lembaga. Penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada DAK Fisik dan Dana Desa

Pada hari Selasa, 18 April 2023, bertempat di ruang aula KPPN Lubuk Sikaping mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran Dana Desa periode sampai dengan April 2023 secara daring melalui Microsoft Teams. Kegiatan ini mengundang pejabat/pegawai dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasaman, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pasaman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Pasaman Barat.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem diseluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Strategi kebijakan yang diambil meliputi : 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, 2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat, 3) Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan.

Dukungan dari Kementerian Keuangan diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa. BLT Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa.

Inpres No 4 Tahun 2022 secara khusus memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk : a) menetapkan lokasi prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem tiap tahun, b) menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, c) mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa - Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data (P3KE) tersebut disediakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan dapat diminta oleh Pemerintah daerah. Apabila tidak terdapat penduduk miskin yang terdaftar dalam desil 1, maka Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 Data (P3KE).

Apabila tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 - desil 4 Data (P3KE), Desa dapat menetapkan Calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria : a) kehilangan mata pencaharian, b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel, c) Tidak menerima bantuan sosial 3 Program Keluarga Harapan (PKH), d)rumah tangga dengan anggota rumah tanggal tunggal lanjut usia;

Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan 17 April 2023 untuk Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 16.853.780.400,- (36,24%) dari pagu dana desa sebesar Rp. 46. 503.704.000,-. Realisasi Penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 0,- (0%) dari pagu dana sebesar Rp. 34.415.963.000,-

Dengan semangat kepedulian terhadap sesama manusia, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, para pegawai KPPN Lubuk Sikaping bersempatan untuk bersilaturrahmi ke beberapa Panti Asuhan di seputar Kota Lubuk Sikaping. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyaluran bantuan yang dihimpun dari para pegawai KPPN Lubuk Sikaping.

Mungkin tidak banyak yang bisa kami berikan, namun doakan semoga niat baik kami ini diterima sebagai amal ibadah ya sobat Lusi. Amiin. Jangan lupa untuk saling berbagi sobat!

Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261)

Kamis, 16 Maret 2023 pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung Syamsiar Thaib Pemda Kab. Pasaman yang dihadiri oleh pegawai KPPN Lubuk Sikaping serta perwakilan satker sebagai mitra KPPN Lubuk Sikaping yaitu berasal dari Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat dan juga dihadiri oleh perwakilan BRI Lubuk Sikpaing. Sektor penerimaan negara menunjukan hasil yang memuaskan dengan telah tercapainya target dengan persentase 17,86%. Penerimaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan penerimaan atas biaya yang dikeluarkan dari pemberian layanan berasal dari satuan Kepolisian, Kejaksanaan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Agama di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat. Kinerja Belanja Negara yaitu 4,91%. IKPA merupakan salah satu indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk mengukur implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran K/L dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ada tiga indikator yang dinilai yaitu perencanaan anggaran (frekuensi revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA) pelaksanaan (penyerapan anggaran, belanja kotraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP dan dispensasi SPM) dan hasil pelaksanaan anggaran (capaian output kegiatan). IKPA KPPN Lubuk Sikaping sampai dengan bulan Februari Tahun 2023 yaitu 68,14. Tetapi yang menjadi perhatian adalah penyerapan anggaran dan deviasi RPD dan realisasi (deviasi halaman III DIPA) yang cukup tinggi.

Pada bulan Februari 2023 telah terjadi retur sebanyak dua kali oleh satker Kemenag Kab. Pasaman yang diakibatkan oleh kesalahan pendaftaran rekening.

Pengembangan Digipay dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah untuk memodernisasi pengelolaan kas, memberikan kemudahan bagi bendahara terkait kewajiban perpajakan, mendukung inisiatif mitigasi fraud atas transaksi pengadaan barang/jasa, dan sekaligus memberikan dukungan penuh bagi sektor UMKM untuk bisa go digital.

Dengan berbagai kebutuhan yang beragam tersebut, penting bagi pemerintah untuk menciptakan sebuah platform yang berbasis digital dan multifungsi. Platform yang mampu mengintegrasikan kepentingan pemerintah, perbankan, dan vendor UMKM dalam satu ekosistem.

Digipay merupakan sebuah platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem digital payment, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan

Digipay mendigitalisasi proses pengadaan barang/jasa, pembayaran transaksi, dan perpajakan. Alur tahapan kegiatan sama dengan alur konvensional, tetapi seluruh prosesnya dilakukan secara digital.

Implementasi penuh akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2023.