Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, Kepala Seksi PDMS, Bapak Berto Muharman, Kepala Seksi VeraKI, Bapak Yuda Hardiyan, dan Kevin Julio P Panjaitan mengunjungi Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat (Pasbar)di Simpang Ampek. Kunjungan tim itu dalam rangka pendampingan penyelesaian gaji induk Tahun Anggaran 2023.

Bapak Berto Muharman menyampaikan, tahun anggaran 2022 akan berakhir. Sementara pelaksanaan tahun anggaran baru (2023) telah berada di depan mata. Salinan Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023, secara bersama telah diserahkan kepala KPPN Lubuk Sikaping kepada para kepala Satuan Kerja (Satker) di kantor KPPN Lubuk Sikaping, beberapa hari lalu. Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, memiliki Empat Satker unit, yaitu Satker Sekretariat Jenderal (Setjen) dengan pimpinan Satkernya Kasubbag Tata Usaha Sufrinas, Pendidikan Islam (Pendis) meliputi Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) dan Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (Pakis), Satker Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, termasuk Penyelenggara Zakat Wakaf, dan  Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Pada pelaksanaan anggaran di tahun 2023 depan,  di jajaran Stjend Kantor Kementerian Agama, khusus di Pasaman Barat, memang terjadi perbedaan, yaitu terjadinya perpindahan atau penggabungan realisasi pembayaran gaji berikut tunjangan bagi guru-guru di madrasah negeri. Pembayaran gaji berikut tunjangan profesi guru, pindah dari menjadi bagian kegiatan di lingkungan Setjen, di bawah pengampunan Kasubbag Tata Usaha, Sufrinas. Persoalannya adalah, karena jasa bank yang menjadi sarana pembayaran gaji berikut dana tunjangan para guru berbeda, otomatis waktu pembayaran gaji berikut dana tunjangan terjadi perubahan.

Selasa, 20 Desember 2022, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Ruang Rapat Bupati Lantai II Kantor Bupati Pasaman, KPPN Lubuk Sikaping mengikuti kegiatan koordinasi dan evaluasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pasaman. Kegiatan rapat ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, dan dimoderatori oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasaman, Bapak M Yasrin Syahputra. Kegiatan ini merupakan respon dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman atas terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). KPPN Lubuk Sikaping diundang ke dalam kegiatan tersebut karena berdasarkan keanggotaan, Kepala KPPN  merupakan anggota dari TPAKD.

Kegiatan ini membahas tentang Definisi Keuangan Inklusif dan Cara yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut. Keuangan Inklusif merupakan kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan keuangan inklusif akan ditempuh melalui : 1) peningkatan akses layanan keuangan formal, 2) peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, 3) perluasan jangkauan layanan keuangan, 4) penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil, 5) peningkatan produk dan layanan keuangan digital, 6) penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui paling sedikit layanan keuangan digital.

Berdasarkan pemaparan dari para pemangku kepentingan lintas instansi di Pasaman, diperoleh beberapa misi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain: 1) Pengumpulan BAZNAS dan penyaluran zakat akan dilakukan secara digital melalui rekening penerima zakat, 2) Peningkatan jumlah Tabungan Pelajar, 1 siswa 1 rekening yang melibatkan seluruh perbankan di Pasaman, 3) Tahun 2023 Pemda Pasaman berkomitmen untuk menggunakan transaksi Non Tunai hingga ke Pemerintahan Nagari dengan cara sosialisasi Non Tunai yang melibatkan Pemerintah Nagari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasaman, Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping untuk menerapkan aplikasi Nagari Cash Management (NCM),  4) Penempatan mesin EDC dan penempatan QRIS di berbagai merchant dan outlet untuk memudahkan pembayaran secara non tunai,. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. 5) Penyaluran KUR melalui perbankan dengan skema digitalisasi, 6) Penyaluran kredit kepada kelompok tani melalui Bank Mandiri dan penggunaan “Kartu Tani” bagi para kelompok tani yang akan membeli pupuk bersubsidi, 7) Digitalisasi jual beli hasil tambak ikan di daerah Rao dan jual beli pelet ikan dengan memanfaatkan transaksi Non Tunai yang dicanangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman.

Menjadi tantangan bagi TPAKD untuk mengubah mindset masyarakat umum yang selama ini terbiasa dengan transaksi keuangan tunai, akan beralih ke transaksi Non Tunai dengan produk dan layanan yang disediakan oleh perbankan. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait implementasi transaksi Non Tunai agar masyakakat sebagai Objek sasaran edukasi Pemda, dapat ikut serta berkontribusi menjadi Subjek atau pihak yang secara sadar dan mandiri mampu melakukan transaksi keuangan secara non tunai dan digital memanfaatkan teknologi informasi.

*tulisan ini telah dimuat pada https://www.fajarharapan.id/2022/12/kppn-lubuk-sikaping-siap-dukung.html pada hari kamis 22 Desember 2022

Bertempat di Gedung Pertemuan Hotel Arumas, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ikasari Heniyatun menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 tahun anggaran 2023 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja di wilayah bayar KPPN Lubuk Sikaping.

Alokasi belanja untuk tahun 2023 pada KPPN Lubuk Sikaping adalah sebesar Rp 333.082.457.000,- dalam bentuk belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga ,   dan  sebesar Rp 1.815.617.194.000,- untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023.

Kegiatan ini diikuti oleh 52 (lima puluh dua) Kuasa Pengguna Anggaran yang berada di lingkup KPPN Lubuk Sikaping. Adapun yang menerima secara simbolis DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam sambutannya, Ibu Ikasari Heniyatun menyampaikan bahwa ketidakpastian global masih menggelayuti perekonomian dunia sejauh ini. Belum berakhirnya perang Rusia-Ukrania membuat gejolak ekonomi juga belum mereda. Situasi menjadi lebih rumit saat tensi geopolitik  antara Taiwan dan China yang semakin membara di Semester II yang lalu. Sehingga tensi geopolitik yang awalnya hanya terjadi di Eropa , saat ini bergeser ke Asia, tentunya dari sisi keuangan juga akan berimplikasi respons yang cepat. Namun demikian Sampai dengan kuartal III-2022 yang berakhir 31 Oktober yang lalu Ekonomi Indonesia tumbuh 5.72% dan diprediksi akan tetap tumbuh walaupun mengalami perlambatan.

APBN TA 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti. APBN menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan sekaligus berperan dalam mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pada tahun 2023 APBN difokuskan pada enam kebijakan utama yaitu:

1. Penguatan kualitas SDM [sumber daya manusia] ;
2. Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi ;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi ;
4. Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara ;
5. Revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi, dan
6. Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi

Bertepatan dengan pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, dilaksanakan juga Sosialisasi mengenai pemahaman, pelaporan dan pengendalian gratifikasi sekaligus penandatangan Nota Kesepakatan Mendukung Reformasi Birokrasi KPPN Lubuk Sikaping. Bertindak selaku narasumber adalah Yuda, Kepala Seksi Verifikasi dan Kepatuhan Internal.

Di akhir sambutannya, Ibu Ikasari Heniyatun menyampaikan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa  dapat segera ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung.

*tulisan ini telah dimuat pada harian Padang Ekspres tanggal 16 Desember 2022 dengan judul " Transfer Daerah-Dana Desa Pasaman Rp 1,8 M"

Pada hari Kamis, 22 Desember 2022, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun mendapatkan kunjungan kerja dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman, Bapak Hendra Kurniawan, S.E., M.Si.,. Kegiatan kunjungan kerja ini dalam rangka menjalin kerjasama dukungan pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Pasaman.

Tujuan dibuatnya kerjasama ini adalah agar kegiatan pemberdayaan UMKM di Pasaman dapat berjalan dengan efektif, dan tujuan pemberdayaan UMKM antara lain menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan dapat terwujud.

Pemberdayaan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB  sekitar 37,8%.

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, Kepala BNN Kab. Pasaman Barat, Bapak Irwan Effenry datang berkunjung ke KPPN Lubuk Sikaping. Kegiatan ini sekaligus  dalam rangka pelaksanaan tes narkotika yang ditujukan kepada pegawai KPPN Lubuk Sikaping. Alhamdulillah hasil tes menunjukan negatif untuk tes narkotika yang telah dilaksanakan.

Ke depannya kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala guna sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di lingkungan perkantoran. Dengan terjalinnya hubungan yang baik ini dapat meningkatkan sinergi antara KPPN Lubuk Sikaping dengan BNN Kab. Pasaman Barat. 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Lubuk Sikaping akan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring Ketepatan Data dengan peserta yang berasal dari PT PNM wilayah Kabupaten Pasaman di Aula KPPN Lubuk Sikaping pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022.