Sehubungan dengan kewajiban KPPN Lubuk Sikaping untuk menyelenggarakan Survei Baseline Semester I TA 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Lubuk Sikaping melaksanakan Kegiatan Survei Baseline Semester I 2023 kepada 6 debitur PNM Kab. Pasaman Barat pada Hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023.

Pada Hari Kamis, 15 Juni 2023 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode Juni 2023 secara daring memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams. Kegiatan FGD ini melibatkan pejabat/pegawai dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasaman, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pasaman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Pasaman Barat, Inspektorat Kab. Pasaman, Inspektorat Kab. Pasaman Barat. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022, prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan dalam rangka menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat . Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan masalah yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai dengan kewenangan desa. KPPN Lubuk Sikaping memiliki 2 wilayah kerja antara lain Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan 13 Juni 2023 untuk Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 21.441.599.100,- (46,11%) dari pagu dana desa sebesar Rp. 46.503.704.000,-.  Sedangkan untuk Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 13.423.512.900,- (39,00%) dari pagu dana desa sebesar Rp. 34.415.963.000,-.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Pagu DAK Fisik dalam wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping tahun 2023 sebesar Rp. 144.573.072.000,- yang terdiri atas pagu DAK Fisik Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 109.689.147.000,- dan pagu DAK Fisik Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 34.883.925.000,-. Realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan 14 JUNI 2023 di Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 19.248.628.440,- (17,55%) dari pagu sebesar 109.689.147.000,-. Sedangkan realisasi penyaluran DAK Fisik di Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 0,- (0%) dari pagu sebesar Rp. 34.883.925.000,-.

Pada Hari Selasa, 6 Juni 2023 mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, KPPN Lubuk Sikaping melakukan koordinasi persiapan Survei Baseline Semester I TA 2023 dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Wilayah Pasaman Barat secara daring memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams. Rapat koordinasi ini melibatkan Kepala Unit PNM Mekaar Simpang Empat, Pasaman Barat, Ibu Anggi Olyvia. Pada Kesempatan ini, KPPN Lubuk Sikaping menyampaikan tugas dan fungsinya yang berkaitan dan memiliki hubungan dengan PT PNM Mekaar yakni monitoring ketepatan perekaman data Debitur Pembiayaan UMi melalui aplikasi SIKP UMi. Kemudian dilanjutkan dengan kewajiban KPPN untuk melakukan survei Baseline Semester I 2023 kepada 6 (enam) orang Debitur / Nasabah PNM Mekaar yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan dari koordinasi ini adalah memastikan apakah 6 Debitur / nasabah PNM tersebut dapat dikunjungi untuk dilakukan survei dan sekaligus memastikan pendampingan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan PNM Mekaar kepada petugas survei dari KPPN.

Dalam upaya mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan, telah ditetapkan IKU Tingkat Implementasi Learning Organization pada KPPN Lubuk Sikaping. Capaian IKU Tingkat Implementasi Learning Organization didasarkan pada beberapa komponen dan subkomponen. Salah satu subkomponen penilaian tersebut adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran digunakan untuk mengukur seberapa besar organisasi berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan/atau pengembangan desain pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran dilakukan melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) pegawai yang memuat pengembangan kompetensi beserta model pembelajaran yang dibutuhkan. Penyusunan IDP pegawai dilakukan oleh seluruh pegawai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor KMK-350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPN Lubuksikaping telah mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan IDP kepada seluruh pegawai. Acara tersebut diadakan secara daring menggunakan Ms. Teams pada Rabu, 15 Juni 2023. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yaitu seluruh pegawai dapat menyusun IDP dengan baik sesuai kerangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping, Heni, kepala KPPN Lubuk Sikaping beserta tim melakukan kunjungan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Indah Permata Bunda Lubuk Sikaping pada hari Jum’at, 9 Juni 2023. Kunjungan ini merupakan wujud kepedulian KPPN Lubuk Sikaping selaku penyalur dana BOS dalam mendukung program pemerintah terhadap proses pendidikan sebagai bagian dari empat pilar pembangunan Indonesia 2045 yaitu Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek.

Dana BOS sendiri merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besaran dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah dihitung berdasarkan peserta didik yang terdaftar di sekolah tersebut. Ini artinya Pemerintah akan mengirimkan bantuan dana BOS sesuai dengan jumlah peserta didik yang sudah terdaftar pada sistem.

Dana BOS disalurkan melalui KPPN diseluruh Indonesia, meliputi penyaluran sekolah baik negeri dan swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SLB atau yang setara. Mekanisme penyaluran dan monitoring dilakukan melalui aplikasi OM SPAN dan dapat dimonitor juga oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah.

SLB Indah Permata Bunda merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di bawah Yayasan Indah Permata Bunda. Sekolah ini memiliki 25 (dua puluh lima) peserta didik dengan berbagai kebutuhan khusus mulai dari down sindrom, tuna daksa dan tuna grahita.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 ini sekolah tidak menerima alokasi dana BOS sebagaimana yang diterima di tahun sebelumnya. KPPN Lubuk Sikaping telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terkait permasalahan ini. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat membenarkan permasalahan ini dan sudah mendapat perhatian khusus, karena memang sampai saat ini masih terjadi kendala terkait sinkronisasi data sekolah secara sistem di level Kementerian.

Diharapkan melalui koordinasi antara KPPN Lubuk Sikaping dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pihak Sekolah akan kembali mendapatkan alokasi dana di tahun 2024, sehingga kegiatan belajar mengajar, serta operasional sekolah dapat berjalan dengan lancar, mengingat pihak sekolah tidak memberikan atau memungut biaya apapun kepada keluarga peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. 

*berita ini telat dimuat pada https://fajarharapan.id

Pada hari Rabu, 17 Mei 2023, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun beserta tim melakukan kunjungan kerja ke Rumah BUMN Pasaman yang berlokasi di Jalan Ratulangi, Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat secara langsung kegiatan Pemberdayaan UMKM yang dikelola oleh Rumah BUMN Pasaman. Rumah BUMN Pasaman adalah tempat berkumpulnya para pelaku UMKM untuk berdiskusi, berkomunikasi dan memajang produk UMKM.

Untuk wilayah Sumatera Barat, terdapat 2 (dua) Rumah BUMN yang dikelola PTPLN, satu berlokasi di Dharmasraya dan yang satunya lagi berlokasi di Pasaman.Tim dari KPPN Lubuk Sikaping disambut oleh Pak Ujang, perwakilan dari PLN LubukSikaping dan Ibu Nurlan, pengurus Rumah BUMN Pasaman sekaligus pelaku UMKM di Pasaman. Dalam Sambutannya, Pak Ujang menyampaikan bahwa PLN selaku BUMN mendorong dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan UMKM melalui Rumah BUMN Pasaman. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Bu Nurlan selakupengurus Rumah BUMN Pasaman menyampaikan kegiatan di Rumah BUMN Pasaman ini bertujuan antara lain: a) menumbuhkan minat wirausaha, bagaimana berbisnis, b) Apa yang menjadi potensi di Pasaman, bahan baku berlimpah, c ) identifikasi pasar, siapa yang akan membeli produk yang dihasilkan. KPPN Lubuk Sikaping mengucapkan terima kasih kepada Rumah BUMN Pasaman beserta pihak pihak terkait yang telah memberikan wawasan baru dalam pemberdayaan UMKM diPasaman.