Madiun-djpb.kemenkeu.go.id/kppn/Madiun. Rabu, (09/06) bertempat di Ruang GKM Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan/Kesepahaman Kegiatan Pendampingan Dan Pembinaaan Desa AntiKorupsi Antara KPPN Madiun dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ponorogo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala KPPN Madiun selaku Pihak Pertama, Pejabat Pengawas Lingkup KPPN Madiun dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Ponorogo Selaku Pihak Kedua beserta Jajarannya. Nota Kesepahaman tersebut merupakan wujud komitmen KPPN Madiun dalam Implementasi Zona Integitas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016 SMAP).

Penandatanganan MoU dengan Dinas PMD merupakan salah satu rangkaian kegiatan Program Desa Anti Korupsi yang akan dilaksanakan dengan seluruh Pemerintah Daerah di lingkup wilayah kerja KPPN Madiun.

Diantara poin yang menjadi kesepakatan para pihak adalah bahwa kegiatan pendampingan dan pembinaan Desa di Ponorogo yang diproyeksikan menjadi Desa Anti Korupsi, akan dilakukan oleh para pihak  sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui kegiatan yang disepakati bersama.

Melalui Nota Kesepahaman ini diharapkan Pendampingan dan Pembinaan kepada Desa Binaan di Ponorogo menjadi Desa AntiKorupsi dapat dilakukan secara cepat ,tepat dan berstandar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan sertifikat ISO 37001:2016 yang sudah diraih menjadi tanggungjawab dan tantangan bagi KPPN untuk menerapkan SMAP sesuai pedoman dan kebijakan anti penyuapan secara konsisten dan berkelanjutan.

KPPN Madiun Terapkan Manajemen Anti Suap….. !

Tanpa Suap…….  Tetap Sigap..!

Layanan Kelas Dunia…… Tanpa Biaya..!

KPPN Madiun, Siap, Sigap, Tanggap.

#DJPbHAnDAL

#DJPbKawalAPBN

#KPPNMadiunJempol

#DesaAntiKorupsi