Dalam rangka turut andil dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP yang telah memperoleh opini 
WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang bersinergi dengan seluruh satuan kerja menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan LKKL Audited 2018. Rakor diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2019, pukul 08.00 - 11.00 WIB, dengan mengambil tempat di Aula KPPN Magelang.
Rakor ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian Kepala KPPN Magelang, Arif Susilo Nugroho. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada seluruh satker atas peran sertanya sehingga opini WTP dari BPK bisa dipertahankan. Disampaikan pula bahwa Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Audited ini dilaksanakan dengan mengusung tema “Mencapai Laporan Keuangan Yang Handal, WTP adalah Keharusan”. Dalam rapat koordinasi ini satker akan diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas LKKL, lanjut Arif Susilo Nugroho.
Rakor yang diikuti oleh seluruh operator SAIBA satker lingkup KPPN Magelang ini, disamping untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan satker, juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara KPPN dengan satker sehingga selalu tercipta sinergi yang positif dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam inti acara disampaikan Materi Penyusunan LKKL yang Berkualitas, oleh Tarsini, pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Peserta rakor sangat antusias dalam mendengarkan dan mencerna materi yang disampaikan olen narasumber. Antusias peserta terlihat dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta dalam sesi diskusi dan keikutsertaan seluruh peserta sampai acara selesai.
Rapat Koordinasi ini merupakan salah satu upaya proaktif Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pada satker yang pada akhirnya akan menyumbang pada tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Narni~ A
