Kamis, tanggal 5 Maret 2026 KPPN Magelang mengadakan FGD Evaluasi dan Optimalisasi Implementasi KKP dan CMS dengan narasumber Bank BRI Kanwil Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh para Bendahara/Pengelola KKP dan CMS dari 35 satker mitra KPPN Magelang yang menggunakan rekening BRI. acara Kepala KPPN Magelang, Ririn Mardiyani memberikan sambutan sekaligus menyampaikan injeksi Materi KI berupa Komitmen Antikorupsi, Antigratifikasi, serta Saluran Pengaduan pada KPPN Magelang.

FGD Evaluasi dan Optimalisasi Implementasi KKP dan CMS ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS), mengatasi kendala implementasi di satker, meningkatkan keamanan transaksi digital, serta mengoptimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui efisiensi penggunaan UP/TUP. Secara keseluruhan, FGD ini bertujuan mendorong transformasi digital dalam belanja operasional pemerintah yang lebih aman, transparan, dan efisien. Pimpinan Cabang BRI Magelang, Indra Budi Samiadji menyampaikan terima kasih atas kesediaan dan kesempatan yang diberikan kepada Bank BRI, semoga dalam pelaksanaan evaluasi dan optimalisasi KKP dan CMS Satker mitra KPPN Magelang berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang sesuai diharapkan. Semoga komunikasi semakin terjalin dengan baik antara Satker, KPPN, dan Bank BRI sehingga koordinasi di kemudian hari menjadi lebih mudah.

Upacara Peringatan ke-117 Tahun Hari Kebangkitan Nasional di Magelang diselenggarakan di Lapangan Tenis KPP Pratama Magelang pada Selasa (20/5). Upacara dilaksanakan dengan mengedepankan semangat Kemenkeu Satu yang dihadiri oleh perwakilan pejabat dan pelaksana di lingkungan KPP Pratama Magelang, KPPBC Magelang, dan KPPN Magelang.

Bertindak sebagai Pembina Upacara, Kepala KPP Pratama Magelang, Ibu Ayu Norita Wuryansari. Dalam amanat, beliau menyampaikan amanat Menteri Keuangan.

“Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal terus berkomitmen bahwa APBN harus menjadi kekuatan pengungkit dalam mewujudkan arah pembangunan nasional guna mencapai ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

 Jajaran Kemenkeu harus meneladani semangat kebangsaan Boedi Oetomo, semangat kebangsaan dan persatuan yang dikobarkan oleh para pendirinya menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.

 Saatnya kita menyatukan tekad. Menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bergerak bersama. Membangun bangsa yang kuat, bersatu, mandiri, dan bermartabat, serta melawan penjajahan baru, yaitu kemiskinan, ketimpangan, intoleransi, dan kebodohan.”

KPPN Magelang menyelenggarakan Stakeholders Day pada Kamis 12 Februari 2026 bertempat di Aula KPPN Magelang. Acara ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran satker di wilayah kerja KPPN Magelang. Dalam pertemuan ini terdapat beberapa agenda yaitu Press Release Kinerja APBN, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dan Apresiasi Kinerja Satker dan Pemda Periode Semester II 2025. Kepala KPPN Magelang, Ibu Ririn Mardiyani memberikan sambutan dan menyampaikan Press Release APBN di lingkup wilayah kerja KPPN Magelang s.d. Januari 2026. Dilanjutkan dengan penyampaian evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran oleh Kepala Seksi MSKI, Bapak Imam Agus Sutono.

Kebijakan Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran di awal tahun 2025 sempat membuat pesimis banyak pihak terlebih ASN dan penerima upah/pensiun dari pemerintah, khawatir jika kebijakan efisiensi juga akan merambah pada tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui THR masih menjadi sumber pendapatan andalan bagi sebagian masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi ASN untuk menopang kebutuhan yang terus meningkat menjelang hari raya. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang sangat penting bagi umat muslim seluruh dunia pun Indonesia, untuk merayakannya masyarakat rela melakukan belanja yang lebih dari hari-hari biasanya, budaya mudik dan bersilaturahmi di hari raya tentu akan menambah pengeluaran bagi masyarakat.

Rasa kekhawatiran tersebut pada akhirnya terbantahkan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 terkait pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 menjadi angin segar bagi 9,4 juta aparatur negara di pusat maupun daerah, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, POLRI, Hakim, dan Pensiunan. Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan secara serentak mulai tanggal 17 Maret 2025 tentu menjadi harapan besar bagi pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia. Pemberian THR menjadi stimulus bagi daya beli masyarakat menjelang hari raya yang akan berperan sangat penting dalam aktivitas ekonomi nasional.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah melaksanakan perannya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah secara maksimal temasuk dalam rangka mencairkan THR di setiap tahunnya. Sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 KPPN Magelang telah menyalurkan THR untuk 15.840 Aparatur Negara Pemerintah Pusat wilayah Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung dengan total nilai 62,2 miliar rupiah, dengan komposisi sebagai berikut:

• THR PNS/TNI/POLRI  41,3 miliar rupiah untuk 8.667 pegawai/personal
• THR PPPK 2,3 miliar rupiah untuk 679 pegawai
• THR PPNPN 1,7 miliar rupiah untuk 755 pegawai
• THR Penerima Tunjangan 13,6 miliar rupiah untuk 4.914 pegawai
• THR Penerima Tunjangan Profesi Dosen/Guru 3,1 miliar rupiah untuk 825 pegawai 

(Sumber data: OM SPAN KPPN Magelang (diolah))

Pemberian THR menjadi berkah bagi penerima dan akan menjadi Multiplier effect yang sangat luas terhadap masyarakat lokal di tiga kabupaten/kota tersebut di atas. KPPN Magelang akan terus berkomitmen dalam kelancaran pembayaran THR yang menjadi bagian dari pencairan APBN, serta memastikan transfer dana ke tiga daerah secara tepat waktu sehingga mampu menjadi pendorong terwujudnya kondisi perekonomian yang terus bertumbuh.

Oleh: Lastri

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, diatur mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Pada Kamis, 11 Desember 2025 KPPN Magelang menyelenggarakan Bimtek PMK Nomor 84 Tahun 2025. Peserta kegiatan ini adalah para Pejabat Perbendaharaan atau Pengelola Keuangan pada satker mitra KPPN Magelang yang memiliki kontrak hingga 31 Desember 2025.

Dinar Rafikhalif, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat kedua secara nasional dengan skor 84,80, hanya terpaut 2,85 dari Bali di posisi pertama. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencatat skor 82,95. Seluruh komponen IKP di Jawa Tengah mencatatkan skor di atas 80, yaitu ketersediaan (87,69), keterjangkauan (83,44), dan pemanfaatan (83,61). Capaian ini menegaskan peran strategis provinsi ini dalam menopang ketahanan pangan nasional.

Kinerja penyaluran dana TKD sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 atau sampai dengan 30 September 2025 mencapai Rp3.097.282.773.668,- atau sebesar 76.76% dari pagu Rp4.034.987.205.000,- mengalami pertumbuhan negatif sebesar (Rp127.437.986.236,-) atau -0,43% jika dibandingkan penyaluran dengan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp3.224.720.759.904,- atau 76.78% dari pagu Rp4.057.541.019.610,-.

Berikut data penyaluran Dana Transfer Ke Daearah Triwulan III Tahun 2025 melalui KPPN Magelang selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah per Jenis TKD.

1. KPPN menyalurkan dana transfer ke daerah terdiri dari DAU, DBH, DAK Fisik, DAK Nonfisk dan Dana Desa. Sampai dengan Triwulan III TA 2025 penyaluran Dana Tranfer Ke Daerah mencapai Rp3.097.282.773.668,- (76,76%) dari pagu sebesar Rp4.071.766.501.000,-.
2. Dana Transfer Umum sudah tersalurkan sebesar Rp2.054.290.303.843,- (80,91% dari total Pagu) terdiri dari: a. Dana Alokasi Umum sudah tersalurkan sebesar Rp1.956.535.183.043,- (82,42%); b. Dana Bagi Hasil sudah tersalurkan sebesar Rp97.755.120.800,- (59,21%).
3. DAK Fisik tersalurkan Rp28.933.414.158,- atau sebesar 28,86%.
4. Dana BOS Pendidikan tersalurkan sebesar Rp254.398.344.055,- (97,55%)
5. Dana BOK Puskesmas tersalurkan sebesar Rp24.753.769.002,- (59,44%).
6. DAK Nonfisik Lainnya tersalurkan sebesar Rp239.366.197.600,- (52,35%).
7. Dana Desa tersalurkan Rp471.885.220.010,- (78,95%).
8. Insentif fiskal tersalurkan sebesar Rp23.655.525.000,- (61,75%).

Bazar UMKM binaan KPPN Magelang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Press Release Kinerja APBN. Bazar ini dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan KPPN kepada pelaku UMKM dan dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Kegiatan ini diharapkan dapat menaikkan omzet UMKM dan memperluas pangsa pasar dengan mengenalkan produk-produknya ke masyarakat. Bazar kali ini diikuti oleh Pelaku UMKM Plaza Tani Kota Magelang. Banyak produk yang ditawarkan dari hasil bumi dan olahannya. Beragam  sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, kue basah,  kue kering,  sambal,  siomay, dimsum dikemas apik untuk menarik pembeli.

Para pegawai dan tamu undangan ikut meramaikan bazar dengan membeli produk-produk UMKM.  Kepala Kanwil DJPb juga tak kalah turut memborong produk jualan. Peserta UMKM berharap ada kelanjutan untuk pelaksanaan bazar. Mereka mengusulkan untuk diadakan bazar di halaman KPPN Magelang minimal sebulan sekali bersamaan dengan kegiatan senam bersama.

Bazar UMKM yang diselenggarakan KPPN Magelang merupakan program sinergi pemberdayaan UMKM yang diamanahkan Menteri Keuangan melalui KMK 396 tahun 2022. Dalam Keputusan Menteri keuangan ini, diharapkan unit-unit vertikal dapat melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat naik kelas, dari UMKM rintisan. Selain itu pemberdayaan UMKM bertujuan untuk ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.