Samsudin (Kepala KPPN Fak-Fak)

Ada sebuah kegiatan menarik dari Kawasan Indonesia Timur pada kuartal III Tahun 2024 kemarin, tepatnya di Kota Fak-Fak, yaitu kegiatan Pemberdayaan UMKM yang dipadukan dengan kampanye dan aksi Pelestarian Lingkungan. Kegiatan ini bertema “Kitorang Peduli UMKM Lokal dan Lingkungan”, diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat berkolaborasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak, Perum Bulog, Bank Himbara, Lembaga Perempuan Adat Papua (LAPEPA), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Tema tersebut dipilih sebagai pembakar semangat Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk meningkatkan inklusivitas keuangan dan mendorong UMKM naik kelas. Di sisi lain, kegiatan ini juga sebagai implementasi dari gerakan peduli pelestarian lingkungan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Tema kegiatan merupakan perwujudan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara global dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh anggota Kementerian Keuangan perlu berpartisipasi untuk terus menjaga kedaulatan ekonomi dan keuangan negara, serta membangkitkan kebanggaan bangsa melalui peningkatan kinerja dan prestasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Kick Off Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78 di Lapangan Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/8).

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-629/PB.1/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal Himbauan untuk Mengoptimalkan Peran UMKM Binaan Kemenkeu Satu di Daerah, KPPN Magelang mengadakan kegiatan rutin berupa bazar UMKM yang bertujuan mendukung implementasi program pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan, mendorong belanja produk UMKM kepada para pegawai, dan mitra satker, serta memperkenalkan kegiatan Bazar UMKM KPPN Magelang di lingkungan kantor.

Sebagai bagian dari Road to Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan rangkaian focus group discussion (FGD) tematik.

Rangkaian FGD dilaksanakan pada Selasa (20/08) hingga Jumat (06/09) mendatang dengan melibatkan seluruh Kantor Wilayah DJPb. Tujuan dari penyelenggaraan FGD tematik ini adalah untuk membangun awareness dan sinergi di antara para Kepala Kanwil DJPb serta untuk memperoleh masukan atas isu-isu strategis perbendaharaan yang akan dibahas dalam Technical Level Discussion bersama negara-negara ASEAN lainnya.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 telah disahkan untuk menjadi Undang-Undang (UU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2023 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (03/09). UU P2 APBN Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. Rancangan UU ini sebelumnya disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas dukungan dan kerja yang sangat baik, dari mulai perencanaan anggaran hingga penetapan APBN 2023, pelaksanaannya, dan pada hari ini proses pertanggungjawabannya. Kami berterima kasih proses pembahasan RUU P2 APBN 2023 berjalan lancar, dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan, dan dengan substansi yang sangat baik,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan tersebut.

Dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, agenda Regional Chief Economist (RCE) Forum resmi dimulai. Pembukaan RCE Forum yang diselenggarakan di Kota Serang, Banten pada Rabu (07/08) tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia, para Regional Expert dan Local Expert (LE dan RE), serta para pejabat eselon II Kemenkeu.

Mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Hijau Daerah dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kegiatan RCE Forum bertujuan sebagai sarana diskusi kondisi perekonomian nasional dan isu-isu regional. RCE Forum merupakan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan RCE antarunit eselon I Kemenkeu, LE dan RE, serta para stakeholder strategis.
“Hari ini merupakan kesempatan yang baik, dengan berkumpulnya seluruh Kepala Kanwil, Regional Expert, Local Expert, dan perwakilan Kementerian Keuangan. Saya berharap dengan diselenggarakannya acara ini, kita bisa update dengan kondisi daerah untuk pengambilan keputusan. Tema perubahan iklim sangat relevan dengan kondisi yang terjadi sekarang,” jelas Dirjen Perbendaharaan.

Di tengah perekonomian yang terus berubah, jajaran Kementerian Keuangan tetap harus menjaga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang penting untuk menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu dituntut untuk mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, kredibel, dan bisa dipercaya sebagaimana amanah yang diberikan rakyat. Tugas Ditjen Perbendaharaan atau Treasury di Indonesia pun makin kompleks dengan operasi fiskal yang terus berinovasi dan kreatif. Karena itu, tugas Treasury bukan hanya memantau arus kas negara, melainkan juga merencanakan, menurunkan risiko, dan melakukan antisipasi atas berbagai dinamika yang terjadi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (02/09).

“DJPb juga memiliki kanwil di daerah yang saya minta untuk terus meningkatkan peranan Kemenkeu di perekonomian daerah dengan memperkuat Regional Chief Economist (RCE) dan meningkatkan kompetensi sebagai Financial Advisor, juga dalam meningkatkan kapasitas Treasury skill di pusat maupun di daerah,” sebut Menkeu dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para Wakil Menteri Keuangan dan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti ini.

Berkolaborasi dengan SMA Negeri 5 Magelang, KPPN Magelang telah menyelenggarakan Treasury Goes to School sebagai wujud program edukasi Pengelolaan Keuangan Negara.

Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dan menyosialisasikan pencegahan korupsi sejak dini kepada siswa-siswi SMA N 5 Magelang. Kepala KPPN Magelang, Bapak Arief Rahman Hakim memberikan edukasi antara lain mengenai kedudukan KPPN, postur dan peran APBN, budaya anti korupsi serta reformasi keuangan negara. Siswa-siswi aktif menjawab pertanyaan yang diajukan dan kritis dalam bertanya. Mereka juga sangat antusias mengikuti ice breaking dan games tebak tokoh yang diberikan.

Dengan terselenggaranya kegiatan Treasury Goes To School ini, diharapkan generasi muda akan lebih memahami betapa pentingnya peran APBN dan menjunjung nilai integritas dimulai sejak dini.