Jumat, 31 Januari 2025 merupakan hari yang penuh keberkahan bagi KPPN Magelang dan mitra kerjanya. Di penghujung bulan ini KPPN Magelang melaksanakan Press Release Kinerja APBN dan Apresiasi Kinerja Satker dan Pemda. Mitra kerja sangat antusias menyambut acara ini, karena mereka akan menerima rapor kinerja mereka selama tahun 2024. Prestasi yang diperoleh satker sangat berarti untuk dokumen penunjang mengikuti program WBK WBBM.

Acara dilaksanakan secara hybrid di Aula KPPN Magelang, diawali dengan laporan kegiatan oleh ketua panitia dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bayu Andy Prasetya. Dalam sambutannya, Bapak Bayu mengapresiasi kinerja KPPN Magelang selaku BUN yang meraih nilai IKPA 97,88. Beliau berharap KPPN Magelang terus meningkatkan kinerjanya agar tahun depan nilainya lebih baik.

Press Release Kinerja APBN s.d. tahun 2024 disampaikan oleh Kepala KPPN Magelang, Bapak Arif Rahman Hakim. Beliau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada satker dan pemda mitra kerja KPPN Magelang atas kerja sama yang baik sehingga diperoleh hasil yang maksimal untuk penilaian IKPA Tahun 2024. Pada kesempatan ini disampaikan penghargaan kepada pemda yang berprestasi oleh Bapak Bayu dan pengehargaan kepada satker oleh Bapak Arief.

Samsudin (Kepala KPPN Fak-Fak)

Ada sebuah kegiatan menarik dari Kawasan Indonesia Timur pada kuartal III Tahun 2024 kemarin, tepatnya di Kota Fak-Fak, yaitu kegiatan Pemberdayaan UMKM yang dipadukan dengan kampanye dan aksi Pelestarian Lingkungan. Kegiatan ini bertema “Kitorang Peduli UMKM Lokal dan Lingkungan”, diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat berkolaborasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak, Perum Bulog, Bank Himbara, Lembaga Perempuan Adat Papua (LAPEPA), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Tema tersebut dipilih sebagai pembakar semangat Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk meningkatkan inklusivitas keuangan dan mendorong UMKM naik kelas. Di sisi lain, kegiatan ini juga sebagai implementasi dari gerakan peduli pelestarian lingkungan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Tema kegiatan merupakan perwujudan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara global dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengunjungi KPPN Surakarta, Jumat (06/12). Kedatangan Dirjen Perbendaharaan adalah untuk meninjau layanan agar memastikan pengelolaan APBN pada akhir tahun anggaran tetap berjalan dengan lancar. Pada kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan berdialog dengan para pegawai untuk menampung aspirasi dan memberikan arahan seputar pelaksanaan tugas. Turut mendampingi Dirjen Perbendaharaan adalah Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya. Rombongan diterima oleh Kepala KPPN Surakarta Eko Budiyanto beserta jajarannya.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-629/PB.1/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal Himbauan untuk Mengoptimalkan Peran UMKM Binaan Kemenkeu Satu di Daerah, KPPN Magelang mengadakan kegiatan rutin berupa bazar UMKM yang bertujuan mendukung implementasi program pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan, mendorong belanja produk UMKM kepada para pegawai, dan mitra satker, serta memperkenalkan kegiatan Bazar UMKM KPPN Magelang di lingkungan kantor.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12). Kegiatan tersebut sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Dalam arahannya kepada para menteri/kepala lembaga dan kepala daerah, Presiden berpesan untuk melaksanakan belanja negara secara efisien sekaligus berhati-hati.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 telah disahkan untuk menjadi Undang-Undang (UU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2023 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (03/09). UU P2 APBN Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. Rancangan UU ini sebelumnya disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas dukungan dan kerja yang sangat baik, dari mulai perencanaan anggaran hingga penetapan APBN 2023, pelaksanaannya, dan pada hari ini proses pertanggungjawabannya. Kami berterima kasih proses pembahasan RUU P2 APBN 2023 berjalan lancar, dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan, dan dengan substansi yang sangat baik,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan tersebut.

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya. Pada tahun 2024 ini, tema peringatan Hakordia adalah "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju." Tema ini diusung dengan filosofi bahwa momentum ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dari seluruh elemen bangsa dalam memberantas korupsi. Ini dilakukan demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia: pergantian kepemimpinan nasional, pembangunan ibu kota baru Nusantara, dan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada Jumat (6/12) KPPN Magelang menyelenggarakan Road to Hakordia 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala KPPN dan seluruh pegawai, diawali dengan penyampaian arahan dan pesan antikorupsi oleh Kepala KPPN kepada seluruh pegawai. Dilanjutkan dengan kegiatan jalan sehat sekaligus edukasi nilai-nilai integritas dan antikorupsi pada masyarakat di sekitar KPPN Magelang.

Di tengah perekonomian yang terus berubah, jajaran Kementerian Keuangan tetap harus menjaga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang penting untuk menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu dituntut untuk mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, kredibel, dan bisa dipercaya sebagaimana amanah yang diberikan rakyat. Tugas Ditjen Perbendaharaan atau Treasury di Indonesia pun makin kompleks dengan operasi fiskal yang terus berinovasi dan kreatif. Karena itu, tugas Treasury bukan hanya memantau arus kas negara, melainkan juga merencanakan, menurunkan risiko, dan melakukan antisipasi atas berbagai dinamika yang terjadi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (02/09).

“DJPb juga memiliki kanwil di daerah yang saya minta untuk terus meningkatkan peranan Kemenkeu di perekonomian daerah dengan memperkuat Regional Chief Economist (RCE) dan meningkatkan kompetensi sebagai Financial Advisor, juga dalam meningkatkan kapasitas Treasury skill di pusat maupun di daerah,” sebut Menkeu dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para Wakil Menteri Keuangan dan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti ini.