Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-629/PB.1/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal Himbauan untuk Mengoptimalkan Peran UMKM Binaan Kemenkeu Satu di Daerah, KPPN Magelang mengadakan kegiatan rutin berupa bazar UMKM yang bertujuan mendukung implementasi program pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan, mendorong belanja produk UMKM kepada para pegawai, dan mitra satker, serta memperkenalkan kegiatan Bazar UMKM KPPN Magelang di lingkungan kantor.
Sebagai bagian dari Road to Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan rangkaian focus group discussion (FGD) tematik.
Rangkaian FGD dilaksanakan pada Selasa (20/08) hingga Jumat (06/09) mendatang dengan melibatkan seluruh Kantor Wilayah DJPb. Tujuan dari penyelenggaraan FGD tematik ini adalah untuk membangun awareness dan sinergi di antara para Kepala Kanwil DJPb serta untuk memperoleh masukan atas isu-isu strategis perbendaharaan yang akan dibahas dalam Technical Level Discussion bersama negara-negara ASEAN lainnya.
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 telah disahkan untuk menjadi Undang-Undang (UU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2023 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (03/09). UU P2 APBN Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. Rancangan UU ini sebelumnya disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas dukungan dan kerja yang sangat baik, dari mulai perencanaan anggaran hingga penetapan APBN 2023, pelaksanaannya, dan pada hari ini proses pertanggungjawabannya. Kami berterima kasih proses pembahasan RUU P2 APBN 2023 berjalan lancar, dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan, dan dengan substansi yang sangat baik,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan tersebut.
Dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, agenda Regional Chief Economist (RCE) Forum resmi dimulai. Pembukaan RCE Forum yang diselenggarakan di Kota Serang, Banten pada Rabu (07/08) tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia, para Regional Expert dan Local Expert (LE dan RE), serta para pejabat eselon II Kemenkeu.
Mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Hijau Daerah dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kegiatan RCE Forum bertujuan sebagai sarana diskusi kondisi perekonomian nasional dan isu-isu regional. RCE Forum merupakan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan RCE antarunit eselon I Kemenkeu, LE dan RE, serta para stakeholder strategis.
“Hari ini merupakan kesempatan yang baik, dengan berkumpulnya seluruh Kepala Kanwil, Regional Expert, Local Expert, dan perwakilan Kementerian Keuangan. Saya berharap dengan diselenggarakannya acara ini, kita bisa update dengan kondisi daerah untuk pengambilan keputusan. Tema perubahan iklim sangat relevan dengan kondisi yang terjadi sekarang,” jelas Dirjen Perbendaharaan.
Di tengah perekonomian yang terus berubah, jajaran Kementerian Keuangan tetap harus menjaga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang penting untuk menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu dituntut untuk mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, kredibel, dan bisa dipercaya sebagaimana amanah yang diberikan rakyat. Tugas Ditjen Perbendaharaan atau Treasury di Indonesia pun makin kompleks dengan operasi fiskal yang terus berinovasi dan kreatif. Karena itu, tugas Treasury bukan hanya memantau arus kas negara, melainkan juga merencanakan, menurunkan risiko, dan melakukan antisipasi atas berbagai dinamika yang terjadi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (02/09).
“DJPb juga memiliki kanwil di daerah yang saya minta untuk terus meningkatkan peranan Kemenkeu di perekonomian daerah dengan memperkuat Regional Chief Economist (RCE) dan meningkatkan kompetensi sebagai Financial Advisor, juga dalam meningkatkan kapasitas Treasury skill di pusat maupun di daerah,” sebut Menkeu dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para Wakil Menteri Keuangan dan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti ini.
Berkolaborasi dengan SMA Negeri 5 Magelang, KPPN Magelang telah menyelenggarakan Treasury Goes to School sebagai wujud program edukasi Pengelolaan Keuangan Negara.
Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dan menyosialisasikan pencegahan korupsi sejak dini kepada siswa-siswi SMA N 5 Magelang. Kepala KPPN Magelang, Bapak Arief Rahman Hakim memberikan edukasi antara lain mengenai kedudukan KPPN, postur dan peran APBN, budaya anti korupsi serta reformasi keuangan negara. Siswa-siswi aktif menjawab pertanyaan yang diajukan dan kritis dalam bertanya. Mereka juga sangat antusias mengikuti ice breaking dan games tebak tokoh yang diberikan.
Dengan terselenggaranya kegiatan Treasury Goes To School ini, diharapkan generasi muda akan lebih memahami betapa pentingnya peran APBN dan menjunjung nilai integritas dimulai sejak dini.
Seluruh anggota Kementerian Keuangan perlu berpartisipasi untuk terus menjaga kedaulatan ekonomi dan keuangan negara, serta membangkitkan kebanggaan bangsa melalui peningkatan kinerja dan prestasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Kick Off Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78 di Lapangan Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/8).
Kepala KPPN Magelang, Bapak Arief Rahman Hakim menyampaikan sambutan di acara Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Penyaluran DAK Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2024 di Aula KPPN Magelang Rabu (22/7). Dalam acara tersebut Bapak Arief berdiskusi dengan para pegawai pemda mengenai progres proses penyaluran DAK Fisik tahap II. Beliau juga berpesan agar dana yang tersedia dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai terkena penalti sehingga pada akhirnya akan memberatkan beban Pemda yang bersangkutan padahal di sisi lain banyak pemda lain yang membutuhkan dana tersebut.
Bapak Arief juga menyampaikan rapor penilaian peringkat kinerja terbaik di antara 3 pemda/pemkot di wilayah KPPN Magelang dalam penyaluran DAK Fisik periode Januari s.d 15 Juli 2024. Adapun Indikator Penilaian berdasarkan pada:
1. Realisasi penyaluran dari RKUN ke RKUD;
2. Penyaluran laporan realisasi belanja DAK Fisik dari RKUD;
3. Efektivitas atas penggunaan DAK Fisik yang telah dialokasikan;
4. Ketercapaian output atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; dan
5. Kepatuhan Pemda dalam percepatan penyampaian APBD.
Dari 5 indikator tersebut diperoleh 3 peringkat yaitu :
Peringkat I diraih Kota Magelang dengan nilai 58
Peringkat II diraih Kabupaten Temanggung dengan nilai 53,5
Peringkat III diraih Kabupaten Magelang dengan nilai 52,5
Pada kesempatan ini Kepala KPPN Magelang menekankan bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN Magelang tidak dipungut biaya. KPPN Magelang juga telah menerapkan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001:2016, yang merupakan salah satu upaya mewujudkan prinsip Good Governance melalui penyempurnaan sistem manajemen secara konsisten dan berkelanjutan. Hal itu juga merupakan bentuk komitmen tinggi KPPN Magelang dalam upaya menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) dan sebagai keberlanjutan dalam Pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih KPPN Magelang pada tahun 2021. Dengan ini, diharapkan stakeholders mitra KPPN Magelang dapat meningkatkan komitmen untuk mendukung implementasi SMAP ISO 37001:2016, budaya antigratifikasi, dan budaya antikorupsi pada KPPN Magelang.
