Di tengah perekonomian yang terus berubah, jajaran Kementerian Keuangan tetap harus menjaga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang penting untuk menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu dituntut untuk mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, kredibel, dan bisa dipercaya sebagaimana amanah yang diberikan rakyat. Tugas Ditjen Perbendaharaan atau Treasury di Indonesia pun makin kompleks dengan operasi fiskal yang terus berinovasi dan kreatif. Karena itu, tugas Treasury bukan hanya memantau arus kas negara, melainkan juga merencanakan, menurunkan risiko, dan melakukan antisipasi atas berbagai dinamika yang terjadi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (02/09).
“DJPb juga memiliki kanwil di daerah yang saya minta untuk terus meningkatkan peranan Kemenkeu di perekonomian daerah dengan memperkuat Regional Chief Economist (RCE) dan meningkatkan kompetensi sebagai Financial Advisor, juga dalam meningkatkan kapasitas Treasury skill di pusat maupun di daerah,” sebut Menkeu dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para Wakil Menteri Keuangan dan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Keuangan, termasuk Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti ini.
“Banyak hal yang masih membutuhkan pembaruan dalam fungsi perbendaharaan kita. Banyak yang masih terbiasa dengan proses Perbendaharaan masa lalu. Saya minta pembaruan ini terus dilakukan, di antaranya dengan belajar dari negara yang lebih maju dan terus meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi perbendaharaan atau Treasury secara lebih sophisticated sekaligus kredibel dan dan bisa dipercaya,” tambah Menkeu.
Adapun para Pejabat Tinggi Pratama Ditjen Perbendaharaan yang dilantik pada kesempatan tersebut adalah Arif Wibawa (semula Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan) menjadi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Muhdi (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah) menjadi Direktur Pengelolaan Kas Negara, Syaiful (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara) menjadi Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Indra Soeparjanto (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Budiman (semula Kasubdit Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Mohamad Irfan Surya Wardana (semula Kasubdit Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, dan Bayu Andy Prasetya (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. [LRN/SW]
APBN adalah instrumen yang sangat penting yang menjadi andalan bagi Indonesia untuk meneruskan perjalanan untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara, masyarakat adil makmur, dan Indonesia maju.
Foto: Biro KLI - Kemenkeu
