Focus Group Discussion RPA Semester I tahun 2023

Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang Treasury, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA) khususnya terkait Cash Management, KPPN Makassar I mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Retur 2023 pada tanggal 13 September 2023. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Kepala Seksi MSKI memberikan penilaian IKPA Semester I yang dominasi oleh satker Kementerian Pertahanan. Selanjutnya dipaparkan Hasil RPA Semester I 2023.

Adapun penulisan review pelaksanaan anggaran tersebut merujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan   Nomor   SE-28/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran, Nota Dinas Direktur Pelaksanaan    Anggaran  Nomor  ND-1088/PB.2/2023 tanggal   26 Juli 2023 2023 hal Penyusunan  Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Wilayah Semester II TA 2021 dan RPA KPPN Semester I TA 2023.

Tujuan utama penyusunannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dan menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari sisi teknis/operasional. Selain itu, secara hierarkis kepada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, untuk memberikan usulan rekomendasi teknis aplikatif dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk perbaikan selanjutnya. Laporan RPA Semester I.

Penyusunan RPA Semester I 2023 ini dilakukan berdasarkan kegiatan monev pelaksanaan anggaran dan pengisian kuesioner oleh satker terkait permasalahan pelaksanaan anggaran selama Semester I 2023. Selanjutnya dari hasil kegiatan tersebut dilakukan pendalaman  lebih lanjut permasalahanpermasalahan struktural yang terjadi serta mempertajam analisis atas regulasi yang eksistin. Analisa dalam RPA periode ini sangat penting karena memberikan warning di Semester II 2023 terutama pada akhir tahun anggaran.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPPN

Berdasarkan Pasal  31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dikatakan bahwa KPPN Tipe A1  mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan  Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang- undangan. Wilayah kerja KPPN Makassar I meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Jumlah Pagu DIPA Kuasa BUN dalam Tahun 2023 yang dikelola adalah sebesar Rp17.289.39 Triliun yang tersebar pada 23 Kementerian/Lembaga dengan 154 satuan kerja (satker) dari 23 Kementerian/Lembaga dan BA BUN yang terdiri dar 3 satker KPPN selaku KPA Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus dan Keistimewaan, Penyalur Dana Transfer Khusus, dan Penyalur Dana Transfer Umum.

APBN KITA

Pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 T yang bersumber dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai Rp2.021,2 triliun. Sementara itu, penerimaan PNBPdalam APBN tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp441,4 triliun dan penerimaan hibah diproyeksikan Rp0,4 triliun.

APBN memiliki peran dalam merancang kebijakan fiskal untuk mengatur aktivitas ekonomi negara. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Fokus utama dalam kebijakan fiskal tahun 2023 adalah kualitas SDM, Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, Revitalisasi Industri, dan Ekonomi Hijau

REALISASI BELANJA K/L LINGKUP KPPN MAKASSAR I

Berdasarkan  data  MEBE,  secara umum,  kinerja  APBN  lingkup  KPPN Makassar I pada Semester I TA 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama.

Dari  total  pagu sebesar  Rp17.289,39 miliar, anggaran yang terealisasi adalah senilai Rp6.526,64 miliar. turun sebesar 6,78 persen (yoy). Kinerja tertinggi dicapai oleh Belanja Pegawai (51) dengan realisasi sebesar 59,87 persen dari pagu senilai Rp3.111 miliar, atau mengalami pertumbuhan sebesar minus 24,5 persen (yoy). Belanja Modal (53) terealisasi sebesar Rp1.539 miliar (31,84 persen) dan tumbuh sebesar minus 111,68 persen (yoy). Sementara Belanja Barang (52) terealisasi senilai Rp2.241 miliar (40,61 persen) atau tumbuh sebesar minus 65,38 persen (yoy).

Untuk TKDD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (63) terealisasi senilai Rp61,202 miliar (21,08 persen) atau tumbuh sebesar 104,10 persen (yoy), dan Dana Desa (66) terealisasi senilai  Rp92,234  miliar  (53,31 persen) atau tumbuh sebesar 21,20 persen (yoy). Sedangkan DAK Non Fisik teralisasi sebesar Rp558,902 miliar (65,91 persen) atau tumbuh sebesar 193,14 persen (YoY), karena tahun 2022 lalu tidak dialokasi di DIPA.

Berdasarkan data, 7 K/L yang memiliki realisasi tertinggi lebih dari 100 miliar (selain BA 999) berturut-turut :

 Sumber : MEBE, 2023

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (NILAI IKPA)

Capaian IKPA BUN KPPN Makassar I Periode Semester I 2023 dari grafik berikut, dengan nilai IKPA sebesar 92,39 per Semester I 2023 secara umum kinerja pelaksanaan anggaran pada KPPN Makassar I selaku BUN di Daerah mengalami peningkatan sebesar 1,16 dibandingkan periode Semester I 2022 sebesar 91,22.

Sumber : MEBE, 2023

Jika dianalisa per aspek pelaksanaan anggaran, aspek perencanaan yang terdiri dari indikator Hal III DIPA dan Revisi Anggaran hanya tercapai 83,75 (Cukup). Aspek Kualitas Pelaksanaaan Anggaran yang terdiri dari Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM tercapai 96,33 (Sangat Baik) dan Aspek Kualitas Hasil dengan indikator Capaian Output tercapai 93,38 (Baik).

Salah satu indikator yang berat dalam pencapaiannya sejak tahun 2023 adalah Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output mengalami penurunan dibandingkan periode semester I 2023. Keduanya masih dibawah target nasional 90.

Nilai Deviasi Halaman III DIPA sebesar 67,5 dihasilkan  dari pengurangan 100% dengan rata-rata deviasi komulatif sebesar 32,5% selama 6 bulan di bulan Juni 2023. Jika melihat capaian kinerja IKPA Tingkat KPPN Makassar I, indikator Deviasi Halaman III DIPA perlu mendapat treatment khusus dalam pembinaan kepada satker. Kepatuhan terhadap Halaman III DIPA sangat berpengaruh pada penyerapan anggaran satker.

Nilai perencanaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi menunjukkan satker memiliki kendala dalam waktu pelaksanaan eksekusi pekerjaan fisik, pengadaan dan kegiatan yang berakibat pada mundurnya pencairan anggaran baik melalui UP maupun LS Kontraktual. Keterlambatan pencairan menyebabkan nilai serapan juga rendah. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik dan kegiatan juga berakibat pada rendahnya capaian output.

Kelima indikator saling terkait terhadap kualitas pelaksanaan anggaran di satker. Namun demikian, agar nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya menjadi lebih optimal maka semua indikator kinerja harus memperoleh perhatian juga.

TANTANGAN DALAM PELAKSANAANANGGARAN

Berdasarkan data yang diolah dari pengisian 60 responden mitra kerja KPPN Makassar I atas kuesioner pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh informasi kualitas pelaksanaan anggaran satker mitra kerja KPPN Makassar I, yakni rata-rata 3,158 atau dengan kualitas BIASA dimana terjadi masalah antara 40% s.d. 60%. Hal ini selaras dengan permasalahan yang dialami satker, terutama jika melihat kinerja IKPA Halaman III DIPA, dimana terjadi ketidaksesuaian rencana kerja anggaran dan kegiatan.

Untuk memudahkan analisa, kuesioner dikelompokkan menjadi 5 kategori masalah, yakni : Revisi Anggaran, Eksekusi Pekerjaan, Administrasi, SDM dan Kepatuhan.

Indikasi adanya permasalahan dilihat dari rendahnya hasil survey pada kategori SDM 2,99, diikuti oleh Revisi 3,03 dan eksekusi pekerjaan 3,17 atau dengan kualitas BIASA atau permasalahan secara normal dapat di atasi. Lebih lanjut indikasi permsalahan per K/L dilihat pada grafik berikut.

Sumber : Kuesioner RPA, 2023

Grafik di atas menggambarkan masalah SDM umum menjadi permasalahan di semua K/L sampel, diikuti oleh masalah revisi dan masalah eksekusi pekerjaan. Untuk SDM, masalah tertinggi dialami oleh K/L 104 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan 026 Ketenagakerjaan.

Masalah revisi anggaran tertinggi dialami oleh K/L 076 KPU dan K/L 026 Ketenagakerjaan. Masalah eksekusi pekerjaan tertinggi dialami oleh K/L 022 Perhubungan dan 029 LHK. Hal ini sudah sesuai dengan hasil monev pelaksanaan anggaran satker selama Semester I 2023 oleh KPPN Makassar I.

Sebaliknya K/L yang justru memiliki masalah rendah adalah K/L 056 Pertanahan diikuti oleh K/L 033 PUPR.