Ingin memperkenalkan diri di tengah masyarakat, khususnya kalangan siswa, KPPN Malang menggelar program Treasury Goes to School pada hari Senin, 15 Januari 2018. Bertempat di SMA LAB UM, Jl. Bromo Malang,  Tim KPPN Malang Mengajar menyampaikan materi terkait peran Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan di depan siswa-siswi kelas XII jurusan IPS.

                Selalu ada yang menarik di KPPN Malang. Di awal tahun 2018, KPPN Malang mendapat kehormatan yaitu kunjungan kerja oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, R. Wiwin Istanti, pada hari Kamis, 4 Januari 2018. Dalam arahannya, Marwanto menegaskan bahwa kita harus meningkatkan penerimaan negara. Kontribusi KPPN dalam upaya mendongkrak penerimaan antara lain yaitu dengan menarik pajak dari bendahara dan supplier, di mana dengan demikian KPPN juga mempunyai andil dalam mengelola pajak dari penyaluran APBN dan APBD.

     Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam era pembangunan ini, ada banyak masalah yang menjadi hambatan, diantaranya adalah budaya korupsi dimana hal ini dapat mencoreng nama organisasi, kepercayaan rakyat kepada pemerintah menurun, penerimaan negara berkurang,

“Ibu…..minta foto bareng dong….,” ucap seorang wanita dari satker, begitu melihat sosok Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, berjalan keluar dari ruang Kepala KPPN Malang. Dalam hitungan detik, ruang front office KPPN Malang menjadi lokasi berselfie ria bersama bu menteri. “Alhamdulillah….belum tentu setahun sekali..,

        “ Di penghujung tahun 2017, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 telah diberikan lebih cepat, dengan harapan seluruh satker bisa segera bersiap untuk menyusun kegiatan di tahun 2018,” demikian ungkap R. Wiwin Istanti, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dalam acara Penyerahan DIPA Tahun 2018 dan Pemberian Reward Satker dengan Kinerja Terbaik, pada hari Rabu, 20 Desember 2017. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa kita jangan hanya mengejar tingginya penyerapan anggaran, tetapi penggunaan anggarannya juga harus sesuai. Sudah saatnya kita melakukan belanja dengan lebih berkualitas.

            Kita sudah lama mendengar dan mengenal “Sertifikasi Guru”. Kali ini bukan profesi Guru lagi yang di sertifikasi, melainkan Bendahara. Ya, tentang Sertifikasi Bendahara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN pasal (8) disebutkan bahwa “Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku,