“ Di penghujung tahun 2017, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 telah diberikan lebih cepat, dengan harapan seluruh satker bisa segera bersiap untuk menyusun kegiatan di tahun 2018,” demikian ungkap R. Wiwin Istanti, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dalam acara Penyerahan DIPA Tahun 2018 dan Pemberian Reward Satker dengan Kinerja Terbaik, pada hari Rabu, 20 Desember 2017. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa kita jangan hanya mengejar tingginya penyerapan anggaran, tetapi penggunaan anggarannya juga harus sesuai. Sudah saatnya kita melakukan belanja dengan lebih berkualitas.
Jl. Merdeka Selatan No. 1 - 2 Kota Malang, Kotak Pos 65119
- cso.malang@kemenkeu.go.id
- Senin-Jum'at: 08:00 s.d. 17:00 WIB
Berita
Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam era pembangunan ini, ada banyak masalah yang menjadi hambatan, diantaranya adalah budaya korupsi dimana hal ini dapat mencoreng nama organisasi, kepercayaan rakyat kepada pemerintah menurun, penerimaan negara berkurang,
PELATIHAN ANTISIPASI DAN TATA CARA MENANGGULANGI BAHAYA KEBAKARAN GKM KPPN MALANG , 8 September 2017
"Selama ada hawa panas dari si jago merah,
dia tidak akan diam,
Datang sirine yang bergumam
Tidak peduli siang atau malam
Pantang pulang sebelum padam"
Sudah 72 tahun Indonesia Merdeka sejak 17 Agustus 1945, bagi sebuah negara usia tersebut merupakan masa kedewasaan untuk menapaki perjalanan Indonesia sebagai negara Demokratis dengan berbagai masa yang sudah dilewatinya. Setiap memperingati HUT
Kita sudah lama mendengar dan mengenal “Sertifikasi Guru”. Kali ini bukan profesi Guru lagi yang di sertifikasi, melainkan Bendahara. Ya, tentang Sertifikasi Bendahara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN pasal (8) disebutkan bahwa “Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
| Sidang Paripurna tanggal 29 Agustus 2017, Presiden RI menyampaikan bahwa simplifikasi/penyederhanaan SPJ/LPJ tidak berjalan di lapangan dan pertanggungjawaban keuangan masih ribet. Untuk itu, Menteri Keuangan meminta Ditjen Perbendaharaan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan simplifikasi SPJ/LPJ pertanggungjawaban keuangan di lapangan/daerah. Terkait dengan hal tersebut diatas, sekaligus memenuhi amanat surat Direktur Pelaksanaan Anggaran No. S-7661/PB.2/2017 tanggal 4 September 2017, KPPN Malang selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Rabu, 6 September 2017 bertempat di Aula Lantai 2 KPPN Malang. |
Dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2017 serta optimalisasi belanja pemerintah, telah disusun pedoman Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2017 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017. Pemantauan pelaksanaan langkah-langkah tersebut meliputi ketepatan satuan kerja dalam penyelesaian tagihan, kesesuaian satuan kerja dalam melakukan pendaftaran kontrak
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
 |