Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan bulan Agustus 2022 sebesar Rp.4,62 triliun atau 60,01% dari total pagu sebesar Rp.7,70 triliun. Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 8,16% dari realisasi bulan Agustus tahun 2021 sebesar Rp.4,66 triliun atau 51,85% dari total pagu sebesar Rp.8,99 triliun .

Dari total realisasi belanja sebesar Rp.4,62 triliun tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.3,49 triliun atau 59,45% dari total pagu sebesar Rp.5,87 triliun dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp.1,13 triliun atau 61,79% dari pagu sebesar Rp.1,83 triliun.

Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp.4,62 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran.

Secara lebih detil, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan  Bulan Agustus 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.2,42 triliun atau 66,23% dari pagu sebesar Rp.3,65 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp.1,01 triliun atau 51,19% dari pagu sebesar Rp.1,98 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.50,01 miliar atau 22,58% dari pagu sebesar Rp.221,49 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp.7,28 miliar atau 45,73% dari pagu sebesar Rp.15,92 miliar.

Sementara itu, untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp.84,19 miliar atau 26,25% dari pagu sebesar Rp.320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya. DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp.455,77 miliar atau 64,82% dari total pagu sebesar Rp.703,12 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp.588,36 miliar atau 73,36% dari total pagu sebesar Rp.802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya,

Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai bulan Agustus 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp.67,06 triliun dan tumbuh sebesar 16,86% (YoY), terdiri dari Perpajakan sebesar Rp.12,06 triliun, Kepabeanan & Cukai sebesar Rp.54,21 triliun, dan PNBP sebesar Rp.0,78 triliun.

            Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.

Diharapkan melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, diharapkan dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

Pers Rilis dibuat tanggal 7 September  2022

Kepala KPPN Malang

Rintok Juhirman