Budaya Sadar Risiko di KPPN Marisa

Budaya sadar risiko merupakan bagian penting dalam tata kelola organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang menegaskan bahwa setiap unit kerja wajib menumbuhkan kesadaran risiko (risk awareness) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Budaya sadar risiko tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga sebagai sikap proaktif seluruh pegawai dalam mengenali, menganalisis, dan mengendalikan risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel.

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), KPPN Marisa berkomitmen untuk menerapkan budaya sadar risiko secara konsisten dalam setiap proses bisnis. Pada tahun 2025, KPPN Marisa melaksanakan manajemen risiko secara terstruktur mulai dari perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, mitigasi risiko, hingga pemantauan risiko. Proses ini dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur organisasi agar kesadaran risiko tidak hanya dimiliki oleh pimpinan dan UPR, tetapi juga tertanam pada setiap pegawai.

Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko tahun 2025, KPPN Marisa menetapkan enam risiko utama yang perlu dimitigasi. Risiko-risiko tersebut mencakup:

1. Ownership pegawai terhadap organisasi;
2. Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia;
3. Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial;
4. Deviasi Halaman III DIPA tinggi;
5. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terlambat/Gagal Salur; dan
6. Tidak terpenuhinya dokumen Learning Organization.

Penetapan risiko ini mempertimbangkan dampak terhadap kinerja organisasi, kualitas layanan kepada satuan kerja, serta pencapaian target strategis Kementerian Keuangan.

Untuk setiap risiko yang telah ditetapkan, KPPN Marisa menyusun rencana mitigasi yang realistis dan terukur. Pelaksanaan mitigasi juga dipantau secara berkala guna memastikan efektivitas pengendalian dan untuk mengantisipasi perubahan profil risiko yang mungkin terjadi. Setiap kegiatan dan kebijakan yang dijalankan senantiasa mempertimbangkan potensi risiko serta langkah pengendaliannya, sehingga risiko dapat ditekan seminimal mungkin tanpa menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

Selama tahun 2025, mitigasi risiko di KPPN Marisa telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran operasional serta peningkatan kualitas layanan. Ke depan, diharapkan budaya sadar risiko dapat terus diperkuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja KPPN Marisa, sehingga mampu mendukung terwujudnya pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

MEWUJUDKAN HARMONI DALAM ORKESTRA PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI SINERGI PENYALURAN DAK FISIK DI WILAYAH GORONTALO

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tentunya memiliki keberagaman potensi daerah yang perlu dicermati dalam proses perencanaan pembangunan. Pembentukan entitas masyarakat yang sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu menghadirkan kekuatan-kekuatan lokal yang potensial. Seluruh potensi tersebut akan menjadi harmoni yang indah  apabila dipadukan dalam sebuah orkestrasi pembangunan nasional menuju cita-cita mulia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sama halnya dengan pertunjukan orkestra musik yang melibatkan banyak musisi dengan potensinya masing-masing, orkestrasi pembangunan nasional juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan Pemerintah Daerah yang mengerti betul potensi lokal daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, pengelolaan fiskal yang menggunakan pendekatan desentralisasi menjadi pilihan yang tepat untuk mewujudkan keterlibatan daerah dalam membangun Indonesia. Semangat untuk terus meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal kembali diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dimana penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi salah satu poin penting yang diatur. Dengan penguatan sinergi kebijakan fiskal tersebut diharapkan akan mewujudkan harmoni antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh pelosok Indonesia.

Komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat desentralisasi fiskal diwujudkan melalui alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel. Alokasi sumber daya tersebut yang kemudian dikenal dengan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Salah satu bagian penting dalam kebijakan TKDD adalah penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK Fisik untuk penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun percepatan pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristiknya, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan antara kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Apabila dicermati dari postur APBN Tahun 2022, proporsi alokasi DAK Fisik adalah sebesar Rp60,87 triliun atau sekitar 8 persen terhadap alokasi TKDD sebesar Rp769,61 triliun. Walaupun kontribusi terhadap total TKDD hanya 8 persen, DAK Fisik memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian. Kondisi tersebut dikarenakan DAK Fisik memiliki fokus pada pembangunan sarana dan prasarana fisik di daerah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan DAK Fisik tahun 2022 terdiri dari dua jenis, yaitu DAK Fisik Reguler yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan SPM serta ketersediaan sarana dan prasarana dan DAK Fisik Penugasan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2022 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu, dan bersifat tematik. Tema yang menjadi fokus dari DAK Fisik Penugasan Tahun 2022 yang terdiri atas: (1) Tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil menengah yang di dalamnya terdapat bidang pariwisata, bidang industri kecil dan menengah, bidang jalan, bidang lingkungan hidup, bidang perdagangan, serta bidang usaha mikro kecil dan menengah; (2) Tematik pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani yang di dalamnya terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang jalan, dan bidang perdagangan; dan (3) Tematik peningkatan konektivitas Kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua melalui bidang transportasi perdesaan, transportasi perairan, dan bidang jalan.

Peran DAK Fisik dalam percepatan pembangunan daerah menjadikannya sebagai bagian penting dari orkestrasi pembangunan nasional. Oleh karena, menjadi penting untuk mewujudkan harmoni peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK Fisik. Salah satu bagian penting dalam pengelolaan DAK Fisik adalah proses penyalurannya. Proses penyaluran DAK Fisik akan memberikan stimulus perekonomian seiring dengan kecepatan dibelanjakannya dana tersebut oleh Pemerintah Daerah. Dengan meratanya penyaluran dan belanja Pemerintah Daerah yang berasal dari DAK Fisik, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil sepanjang tahun. Penyaluran DAK Fisik di masa pandemi menjadi semakin penting untuk mendongkrak perekonomian, dimana anggaran DAK Fisik dalam bentuk belanja modal yang membiayai kebutuhan infrastruktur dapat menciptakan tenaga kerja baru di masa pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai usaha untuk mewujudkan harmoni dalam penyaluran DAK Fisik, sejak tahun 2016 proses penyaluran dilakukan oleh 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat tiga alasan dibalik kebijakan tersebut yaitu mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan, dan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Bagaimana Perkembangan Penyaluran DAK Fisik Tahun 2022 di Provinsi Gorontalo?

Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo yang terdiri 1 (satu) Pemerintah Provinsi dan 6 (enam) Pemerintah Kabupaten/Kota, memperoleh total alokasi DAK Fisik di tahun 2022 sebesar Rp740,33 miliar. Alokasi tersebut terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp578,26 miliar untuk 6 bidang dan DAK Fisik Penugasan sebesar Rp162,07 miliar untuk 5 bidang. Proses panyaluran DAK Fisik kepada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo di tahun 2022 tak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain proses penyusunan dan reviu atas laporan DAK Fisik tahun 2021 yang memerlukan waktu cukup lama, proses pergeseran anggaran yang perlu dilakukan beberapa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan APBD-nya dengan alokasi DAK Fisik tahun 2022, dan proses pengadaan barang dan jasa yang perlu dilakukan secara cermat oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa, selaku wakil Kementerian Keuangan di daerah, berusaha memperkuat sinergi dengan seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo. Penguatan sinergi tersebut dilaksanakan melalui koordinasi di level pimpinan maupun di level pelaksana lapangan sehingga seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan langkah-langkah akselerasi penyaluran DAK Fisik sesuai dengan perannya masing-masing.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik memiliki peran strategis dalam rangka percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta proses penyiapan dokumen syarat penyaluran. Peran OPD tersebut tentunya perlu didukung oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait dengan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa dan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait dengan proses reviu atas dokumen syarat penyaluran. Sementara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis dalam hal menjaga hubungan antara pihak-pihak di internal Pemerintah Daerah dengan unsur-unsur Pemerintah Pusat. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama KPPN juga memiliki komitmen yang sama dalam hal memainkan perannya dalam rangka akselerasi penyaluran DAK Fisik tahun 2022. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo beberapa kali telah memfasilitasi one on one meeting pada level pimpinan antara seluruh unsur di internal Pemerintah Daerah dengan KPPN. Pada forum inilah didapatkan kesepakatan-kesepakatan startegis terkait akselerasi penyaluran DAK Fisik tahun 2022. Pada level teknis, KPPN memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis dan asistensi kepada operator pengelola DAK Fisik di OPD, APIP, dan BKAD dalam rangka meminimalisir kendala-kendala teknis dalam penyaluran DAK Fisik tahun 2022.

Harmoni yang tercipta dari peran yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo Bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, KPPN Gorontalo, dan KPPN Marisa, nyatanya membawa hasil yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari total realisasi penyaluran DAK Fisik untuk Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 telah mencapai Rp99,23 miliar atau 13,4 persen dari total pagu sebesar Rp740,33 miliar. Persentase penyaluran DAK Fisik untuk lingkup Provinsi Gorontalo tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yaitu 8,1 persen. Semangat untuk terus mewujudkan harmoni peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka akselerasi penyaluran DAK Fisik tahun 2022 ini harapannya senantiasa terpelihara, mengingat batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Sekaligus Pagu s.d. 1 miliar di tanggal 21 Juli 2022 semakin dekat. Akan sangat disayangkan apabila terdapat alokasi DAK Fisik yang tidak dapat tersalur. Karena keberhasilan penyaluran DAK Fisik di wilayah Gorontalo akan menjadi bagian penting dalam kesuksesan orkestrasi pembangunan nasional.

MERAJUT ASA KEMANDIRIAN MELALUI OPTIMALISASI DANA DESA

Desa Padengo berada dalam wilayah Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Kecamatan Dengilo merupakan pemekaran dari Kecamatan Paguat yang terjadi pada Maret 2008. Wilayah Kecamatan Dengilo terdiri atas 5 desa, yaitu Desa Huta Moputi, Popaya (pusat kecamatan), Karya Baru, Padengo dan Karangetang. Desa Padengo terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun Peyato, Piloheluma dan Wobudu. Pemukiman warga di wilayah Desa Padengo mulai terbentuk pada tahun 1940, yang pada akhirnya menjadi desa difinitif pada tahun 1948.

Penamaan Desa Padengo diambil dari kondisi bentang alam wilayah desa. Dalam bahasa Gorontalo, “Padengo” berarti rumput alang-alang. Pemilihan kata “Padengo” dikarenakan wilayah baru tersebut sebagian besar berupa hamparan alang-alang yang luas. Penamaan dusun-dusun juga memiliki arti masing-masing yaitu “Peyato” yang diambil dari nama sejenis pohon/kayu yang banyak tumbuh di wilayah tersebut, “Piloheluma” yang dalam bahasa Gorontalo berarti kerja bersama-sama karena proses pembukaan wilayah dusun yang dilakukan secara gotong royong, dan “Wobudu” diambil dari nama sungai yang mengalir di wilayah dusun tersebut.

Untuk mencapai Desa Padengo diperlukan waktu tempuh + 30 menit dari Kota Marisa yang merupakan ibukota Kabupaten Pohuwato. Akses menuju Padengo sejauh 29 Km ini dapat ditempuh dengan kendaraan umum secara mudah. Bentor (Bejak Motor) dan angkutan umum beroperasi setiap hari di wilayah desa ini. Jalan menuju Padengo berupa jalan aspal dengan kondisi yang datar dan relatif bagus. Selain angkutan umum, sarana transportasi lainnya yang banyak digunakan masyarakat adalah sepeda motor. Desa Padengo dapat dicapai dari kota Gorontalo dengan menggunakan angkutan umum tujuan Marisa kemudian berhenti di halte Paguat menuju Dengilo dengan tarif + Rp35.000/orang). Kemudian perjalanan dari halte Paguat dilanjutkan dengan bentor menuju Desa Dengilo dengan tarif + Rp7.000 - Rp10.000/ orang).

Bentang lahan wilayah Desa Padengo hampir 90% berupa daerah datar. Sisanya 10% merupakan daerah berbukit yang tidak terlalu terjal. Dengan topografinya yang datar, wilayah Padengo banyak difungsikan masyarakat sebagai areal persawahan. Lahan persawahan tersebut masih produktif digarap masyarakat dengan panen hingga 2 kali dalam setahun. Selain topografinya yang datar, pertanian sawah di Padengo juga didukung dengan adanya irigasi yang mengairi lahan sawah tersebut. Irigasi di Padengo berasal dari Bendungan Karangetang yang dibangun pada tahun 1980. Sumber air Bendungan Karangetang diperoleh dari aliran sungai Bumbulan yang kemudian dialirkan diwilayah Desa Padengo dan Desa Karangetang. Secara umum, pengairan dari bendungan dapat diperoleh masyarakat Padengo dan Karangetang secara kontinue meskipun debit air mengalami penurunan pada musim kemarau. Pertanian lahan kering (ladang) banyak diusahakan masyarakat diwilayah dengan topografi berbukit landai. Komoditas utama yang dikembangkan adalah jagung. Sedangkan untuk perkebunan, komoditas utamanya adalah kelapa.

Kontribusi Dana Desa Di Masa Pandemi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padengo Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Desa sebesar 1,62 miliar rupiah, Belanja Desa Sebesar 1,53 miliar rupiah, dan Pembiayaan Neto sebesar negatif 90 juta rupiah. Anggaran Dana Desa yang disalurkan kepada Desa Padengo Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 1,1 miliar rupiah. Nampak bahwa pendapatan yang bersumber dari Dana Desa berkontribusi sangat besar terhadap total pendapatan desa yaitu sebesar 67%. Secara nyata, pemanfaatan Dana Desa telah memberikan ketahanan bagi Desa Padengo dalam menghadapi masa pandemi yang sulit ini, baik dalam usaha pencegahan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi masyarakat.

Pemanfaatan anggaran Dana Desa untuk pencegahan COVID-19 sebesar 8% dari total anggaran digunakan untuk kegiatan antara lain membentuk tim relawan Desa, penggadaan suplemen/vitamin bagi warga, pendirian pos tim Desa lawan COVID, penyediaan tempat cuci tangan umum, penyemprotan disinfektan, pendataan pemudik, pendataan masyarakat rentan sakit, pengadaan masker bagi warga. Selain itu, sebagian alokasi anggaran Dana Desa juga digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada total 34 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2021 ini.

Pemanfaatan anggaran Dana Desa lainnya dalam dua tahun terakhir difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas seperti padat karya tunai, pencegahan stunting, pengadaan sarana prasarana Desa, pengelolaan lingkungan hidup, pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi Desa, peningkatan kapasitas masyarakat, usaha ekonomi produktif, dan optimalisasi BUMDes. Pengadaan sarana prasarana Desa di tahun 2021 ini salah satunya adalah pembangunan wisata kolam renang yang diharapkan memiliki multi manfaat yaitu selain sebagai tempat wisata dan refreshing warga sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara itu, pemanfaatan Dana Desa untuk usaha ekonomi produktif salah satunya ditujukan untuk pengambangan industri kecil yang berhubungan dengan salah satu komoditas andalan Desa Padengo yaitu pengolahan kelapa menjadi aneka produk olahan seperti Minyak VCO.

Dana Desa Membangun Desa Wisata

Memiliki sumber PADes yang besar tentu merupakan cita-cita semua Desa. Namun tidak semua Desa memiliki potensi komoditas hasil alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu diperlukan kreatifitas dari para pengelola Desa dan juga masyarakat dalam melihat peluang yang ada. Dana Desa hadir sebagai sebuah peluang pendanaan bagi Desa untuk membangun sarana prasarana yang bersifat produktif untuk membuka peluang menciptakan sumber PADes. Desa Padengo merupakan salah satu Desa berhasil memanfaatkan Dana Desa untuk membangun sarana prasarana wisata desa yang pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan bagi Desa. 

Wisata kolam renang Desa Padengo yang berasal dari pemanfaatan Dana Desa dibangun salah satu lahan Desa yang berada di dataran tinggi. Sejuknya suasana membuat kolam renang Desa Padengo menawarkan sensasi nyaman dan asri. Kolam renang Desa Padengo dilengkapi fasilitas waterpark/waterboom. Selain itu, di lokasi kolam renang juga terdapat gazebo apung yang dapat digunakan para pengujung untuk bersantai sekaligus menikmati pemandangan alam yang membentang luas. Hal ini tentu semakin menambah pesona kolam renang Desa Padengo. Untuk menikmati kenyamanan kolam renang Desa Padengo dan keindahan alam yang ada di sekitar, pengunjung cukup membayar tarif masuk sebesar Rp5.000 per orang. Tarif yang sangat terjangkau. Kolam renang ini juga menerapkan protocol Kesehatan dimana pengunjung yang datang diwajibkan menggunakan masker saat masuk maupun selama berada di areal wisata.

Pemanfaatan wisata yang dibangun oleh Desa Padengo ini telah di uji cobakan kurang lebih 2 bulan beroperasi. Sejauh ini yang telah memanfaatkan wisata tersebut bukan hanya dari kalangan masyarakat lokal (masyarakat Desa), dari luar Desa maupun luar provinsi sudah ikut berkunjung menikmati wisata yang di bangun oleh Pemdes Padengo ini.

Dampak ekonomi yang diberikan selama masap uji coba beroperasinya wisata ini memang belum memberikan hasil yang signifikan bagi Desa. Namun jika dilihat dari pendapatan 2 (dua) bulan pertama memperlihatkan adanya potensi yang cukup bagus. Tercatat pendapatan bruto untuk bulan Agustus 2021 sebesar Rp12.000.000 dan bulan September sebesar Rp7.341.000.

Selain itu, objek wisata ini membuat masyarakat Desa bersemangat serta mampu membaca situasi dalam hal usaha menjual makanan seperti jagung rebus, nasi kuning, pisang goreng, dan makanan-makanan lainnya. Dapat terlihat bahwa wisata tersebut telah membantu masyarakat dalam memberikan penghasilan tambahan selain kerja yang menjadi rutinitas mereka setiap harinya.

Pembangunan wisata kolam renang ini diharapkan memiliki multi manfaat. Selain sebagai tempat wisata dan refreshing warga, keberadaan wisata kolam renang ini bisa menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes). Termasuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata. Saat ini Pengelolaan wisata masi di percayakan dan di kelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di bawah pantauan Pemdes dan BPD Desa Padengo. Pengelolaan ini nantinya kedepan akan di kelola oleh BUMDes setelah di lakukan penyegaran kembali pengurus yang baru.