Komitmen KPPN Marisa terhadap kesetaraan gender merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), prinsip pelayanan yang tidak diskriminatif, termasuk dalam aspek gender, menjadi salah satu indikator penting. Sebagai instansi yang berinteraksi langsung dengan banyak satuan kerja (satker), KPPN Marisa memiliki peran strategis dalam menerapkan praktik responsif gender secara internal sekaligus mendorong penerapannya di satker binaan, khususnya melalui Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-KL.

Pemanfaatan data terpilah gender menjadi dasar dalam memahami kondisi kesetaraan di dalam organisasi. Data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin memungkinkan identifikasi terhadap potensi kesenjangan, seperti akses terhadap pengembangan karier, distribusi jabatan, dan peluang peningkatan kapasitas. Selain itu, transparansi data juga menjadi bagian dari akuntabilitas kelembagaan, terutama dalam era keterbukaan informasi publik.

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Perencanaan kinerja mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja, yang terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja (PK)

   Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.  

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
   
   Merupakan dokurnen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu.

Disetiap awal tahun Kepala KPPN Marisa bersama dengan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyepakati Perjanjian Kinerja yang memiliki komponen Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rincian Anggaran, Rincian Target Kinerja, dan Inisiatif Strategis.

Penyusunan LAKIN Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan laporan kinerja ini menyesuaikan struktur organisasi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pohuwato, 24 Februari 2026 — Dalam rangka memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Tim Local Government Advisory Team melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pohuwato pada Selasa, 24 Februari 2026.

Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, sekaligus memperoleh gambaran sejauh mana progres persiapan pengajuan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Gorontalo, 29 Januari 2026 - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melalui Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) selaku pembina Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah (UAKBUN-D) melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-D Tahun 2025 Unaudited. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan menghadirkan peserta dari KPPN Marisa dan KPPN Gorontalo. KPPN Marisa menugaskan Kepala Seksi serta Pelaksana Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (VeraKI) untuk mengikuti agenda ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pemantapan kualitas penyusunan laporan keuangan.