Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Perencanaan kinerja mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja, yang terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja (PK)

   Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.  

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
   
   Merupakan dokurnen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu.

Disetiap awal tahun Kepala KPPN Marisa bersama dengan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyepakati Perjanjian Kinerja yang memiliki komponen Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rincian Anggaran, Rincian Target Kinerja, dan Inisiatif Strategis.

Perjajian Kinerja KPPN Marisa Tahun 2026 dapat diakses sebagai berikut

Penyusunan LAKIN Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan laporan kinerja ini menyesuaikan struktur organisasi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Marisa, 28 Januari 2026 -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Marisa kembali menyelenggarakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai sebagai pengelola keuangan negara.

Kegiatan GKM ini dilaksanakan di ruang rapat KPPN Marisa dan menghadirkan Hanny Christovol Polla, Kepala Seksi Bank, sebagai narasumber. Dalam kesempatan tersebut, narasumber menyampaikan materi terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2025 tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Materi yang dibahas meliputi kebijakan umum DAK Non Fisik, mekanisme perencanaan dan pengalokasian, mekanisme penyaluran dan pelaporan, penyelesaian retur dan pengembalian DAK Non Fisik, penggunaan sisa DAK Non Fisik, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan DAK Non Fisik. Penyampaian materi dilakukan secara komprehensif dan interaktif guna memperkuat pemahaman pegawai terhadap regulasi terbaru. Selain itu, dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab terkait materi guna memperdalam pengetahuan dan pemahaman pegawai yang hadir.

Melalui pelaksanaan GKM ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Marisa dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi khususnya sebagai local government advisor, serta mampu mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

KPPN Marisa terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Simak terus informasi dan kegiatan terbaru KPPN Marisa sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengawal transparansi APBN. [MRS]

Pohuwato, 24 Februari 2026 — Dalam rangka memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Tim Local Government Advisory Team melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pohuwato pada Selasa, 24 Februari 2026.

Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, sekaligus memperoleh gambaran sejauh mana progres persiapan pengajuan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Dalam pertemuan tersebut, Local Government Advisory Team memaparkan sejumlah poin penting dalam PMK 7 Tahun 2026, antara lain ketentuan mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran Dana Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran, pengaturan penggunaan Dana Desa sesuai prioritas nasional, serta tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur penyelesaian sisa Dana Desa dan mekanisme pengembalian dana apabila terdapat kelebihan penyaluran.

PMK 7 Tahun 2026 mengatur secara komprehensif ketentuan mengenai pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Pengaturan tersebut memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memastikan proses penyaluran dan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin solid antara KPPN Marisa dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, sehingga proses pengajuan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

KPPN berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan APBN agar memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.[MRS]

Gorontalo, 29 Januari 2026 - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melalui Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) selaku pembina Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah (UAKBUN-D) melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-D Tahun 2025 Unaudited. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan menghadirkan peserta dari KPPN Marisa dan KPPN Gorontalo. KPPN Marisa menugaskan Kepala Seksi serta Pelaksana Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (VeraKI) untuk mengikuti agenda ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pemantapan kualitas penyusunan laporan keuangan.

Pada sesi utama, Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyampaikan materi yang berfokus pada komponen penilaian Laporan Keuangan UAKBUN-D Tahun 2025. Pemaparan dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek yang menentukan kualitas laporan keuangan, antara lain:

• Akurasi dan konsistensi data dalam penyajian laporan,
• Ketepatan waktu penyampaian laporan oleh masing-masing unit akuntansi,
• Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban serta rekonsiliasi, dan
• Continuous improvement dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Melalui pemaparan ini, seluruh peserta diharapkan memiliki pemahaman yang seragam mengenai standar penyusunan LK UAKBUN-D serta ketentuan yang berlaku, baik dari sisi teknis akuntansi maupun kepatuhan prosedural.

Sesi berikutnya diisi dengan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang ditemui dalam proses penyusunan laporan keuangan. Diskusi berlangsung interaktif dan melibatkan berbagai topik penting, seperti:

• Tantangan dalam proses rekonsiliasi internal maupun eksternal,
• Penanganan perbedaan data antar-sistem,
• Penyelesaian transaksi yang berpotensi menimbulkan penyajian yang tidak akurat, serta
• Upaya pencegahan munculnya kembali permasalahan yang sama pada periode berikutnya.

Dalam forum tersebut, KPPN dan Kanwil saling bertukar pandangan dan pengalaman guna mencari solusi, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat proses penyusunan laporan keuangan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Koordinasi dan evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan penyusunan LK UAKBUN-D Tahun 2025 Unaudited berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan pemerintah. Melalui harmonisasi pemahaman antara Kanwil dan KPPN, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan, memperkuat mekanisme internal, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh UAKBUN-D di wilayah Gorontalo untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat, andal, dan tepat waktu. Dengan demikian, proses penyusunan LK UAKBUN-D Tahun 2025 Unaudited dapat berjalan optimal dan memenuhi standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.[MRS]

Marisa, 26 Januari 2026 – Mengawali rangkaian kerja di tahun 2026, seluruh pegawai KPPN Marisa kembali meneguhkan komitmen moral dan profesional melalui kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Internal. Kegiatan yang digelar di aula kantor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.