Komitmen KPPN Marisa terhadap kesetaraan gender merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), prinsip pelayanan yang tidak diskriminatif, termasuk dalam aspek gender, menjadi salah satu indikator penting. Sebagai instansi yang berinteraksi langsung dengan banyak satuan kerja (satker), KPPN Marisa memiliki peran strategis dalam menerapkan praktik responsif gender secara internal sekaligus mendorong penerapannya di satker binaan, khususnya melalui Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-KL.
Pemanfaatan data terpilah gender menjadi dasar dalam memahami kondisi kesetaraan di dalam organisasi. Data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin memungkinkan identifikasi terhadap potensi kesenjangan, seperti akses terhadap pengembangan karier, distribusi jabatan, dan peluang peningkatan kapasitas. Selain itu, transparansi data juga menjadi bagian dari akuntabilitas kelembagaan, terutama dalam era keterbukaan informasi publik.
Analisis terhadap data terpilah gender KPPN Marisa menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan organisasi. Pertama, terdapat ketimpangan dalam keterwakilan gender pada jabatan struktural, di mana seluruh posisi tersebut masih dipegang oleh laki-laki. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses perempuan terhadap jalur pengembangan karier dan peluang mengikuti seleksi jabatan.
Kedua, terdapat perbedaan tingkat pendidikan antara pegawai laki-laki dan perempuan. Seluruh pegawai perempuan saat ini berpendidikan D3, sementara pegawai laki-laki mayoritas telah mencapai tingkat S1 atau lebih tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi peluang terhadap jabatan tertentu yang mensyaratkan pendidikan minimal. Dukungan berupa akses pendidikan lanjutan, informasi beasiswa, serta kebijakan izin belajar menjadi langkah yang dapat dipertimbangkan.
Ketiga, komposisi pegawai didominasi oleh Generasi Z. Kondisi ini memerlukan penyesuaian dalam pendekatan manajemen, mengingat karakteristik generasi tersebut yang cenderung menghargai keterbukaan, komunikasi dua arah, serta pengakuan atas kontribusi individu. Pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif dapat mendukung efektivitas kerja dalam konteks ini.
Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis, KPPN Marisa telah melakukan beberapa langkah. Penyusunan dan publikasi data terpilah gender dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan pemantauan kondisi organisasi. Selain itu, akses terhadap pengembangan kompetensi diberikan secara setara kepada seluruh pegawai, termasuk peluang mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi pegawai perempuan.
Diskusi internal juga dilaksanakan untuk membahas isu kesetaraan gender dan pengelolaan tim lintas generasi. Forum ini difungsikan sebagai ruang dialog bagi seluruh pegawai untuk bertukar pandangan dan meningkatkan pemahaman bersama.
Komitmen terhadap inklusivitas juga tercermin dalam penyediaan fasilitas fisik yang mendukung kebutuhan beragam pengguna layanan. Fasilitas tersebut meliputi ruang laktasi bagi ibu menyusui, area bermain anak, toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan, area parkir khusus bagi penyandang disabilitas, jalur kursi roda, serta ketersediaan kursi roda bagi pengguna layanan yang membutuhkan bantuan mobilitas. Penyediaan fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi seluruh pegawai maupun masyarakat.
Secara keseluruhan, upaya menuju kesetaraan gender di KPPN Marisa dilakukan melalui kombinasi pendekatan berbasis data, penguatan kebijakan internal, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan layanan yang inklusif. Proses ini membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan adaptasi terhadap berbagai kondisi, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang lebih setara dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak.
