Realisasi APBN Triwulan I 2025 di KPPN Meulaboh Tunjukkan Tren Positif
KPPN Meulaboh menyalurkan dana APBN kepada satuan kerja vertikal Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Simeulue dengan total alokasi pagu pada tahun 2025 mencapai Rp4,87 triliun yang terdiri dari untuk satuan kerja vertikal Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp1,28 triliun dan belanja Transfer Ke Daerah sebesar Rp3,59 triliun. Pada triwulan I 2025 total realisasi belanja mencapai Rp1,151 triliun atau 23,59 persen dari total pagu yang terdiri dari satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga telah terealisasi sebesar Rp315,75 miliar atau sebesar 24,6 persen dari pagu, dan belanja Transfer Ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp835,37 miliar atau 23,22 persen dari pagu.
Pada triwulan I 2025 penyerapan anggaran belanja negara di wilayah kerja KPPN Meulaboh tumbuh sekitar 1,17 persen jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2024 (year on year). Pertumbuhan positif pada triwulan I didorong oleh adanya penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) pada bulan Maret kepada para ASN dan Non-ASN sebesar Rp49,83 miliar untuk 14.979 penerima PNS/TNI/POLRI, PPPK dan PPNPN, penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru, dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Hingga akhir bulan Maret 2025, penyaluran Tunjangan Guru yang dibayarkan langsung ke rekening para Guru ASN Daerah mencapai sebesar Rp4,83 miliar untuk 439 pegawai, yang terdiri dari 352 pegawai Kabupaten Simeulue dan 87 pegawai Kabupaten Nagan Raya.
Disamping THR, Tunjangan Guru dan TKD, hal lain yang turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penyerapan belanja adalah penyaluran Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara proporsional setiap bulan.
Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono berharap penyaluran THR dan Tunjangan Guru disamping membantu ASN dan Non ASN dalam memenuhi kebutuhan menghadapi hari raya Idul Fitri namun hendaknya juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah kerja KPPN Meulaboh.
Demikian juga halnya dengan penyaluran Dana Desa pada triwulan I mengalami pertumbuhan 9,15 persen (y.o.y) dibandingkan triwulan I tahun 2024 yang disalurkan untuk 853 desa yang tersebar pada empat Pemerintah Daerah lingkup wilayah kerja KPPN Meulaboh. Pada triwulan I Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp190,14 miliar atau 30,95 persen dari total pagu sebesar Rp614,48 miliar.
Linggo menjelaskan bahwa penyaluran Dana TKD berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPPN Meulaboh.
Penyaluran TKD yang antara lain digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus Fisik diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Linggo menegaskan bahwa seluruh layanan KPPN Meulaboh tanpa dipungut biaya. Apabila terdapat pegawai KPPN Meulaboh yang meminta dan/atau menerima gratifikasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan, KPPN Meulaboh menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses secara luring dan daring sebagai bukti konkrit komitmen KPPN Meulaboh dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai amanah reformasi birokrasi.
