Meulaboh – Dalam upaya meningkatkan kolaborasi dan analisis data perekonomian, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Data Analytics Perekonomian Regional tentang peran APBN, khususnya penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Penganggulangan Kemiskinan dan pembangunan daerah. FGD diadakan di Aula KPPN Meulaboh pada tanggal 16 Oktober 2024. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat KPPN, akademisi Universitas Teuku Umar (UTU), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran KPPN Meulaboh sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA). Kepala KPPN Meulaboh dalam sambutannya menekankan pentingnya analisis dampak penyaluran APBN terhadap perekonomian daerah, serta kolaborasi lintas instansi dalam mendorong pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
Dr. Aglis Andhita Hatmawan, S.E, M.M, narasumber utama dalam FGD ini, membahas mengenai potensi perekonomian Kabupaten Aceh Barat serta tantangan yang dihadapi, termasuk inflasi yang tercatat sebesar 2,40% year-on-year pada September 2024 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,07% pada 2023. Sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Aceh Barat, seperti industri pengolahan dengan nilai Location Quotient (LQ) mencapai 7,56, diidentifikasi sebagai kunci untuk pertumbuhan. Dr. Aglis menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan potensi tersebut, serta merekomendasikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah.
Diskusi semakin menarik ketika peserta mengangkat isu terkait penggunaan Dana Desa. Kepala KPPN Meulaboh menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan dalam pengelolaan dana tersebut, agar dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan dana desa yang lebih tepat sasaran.
FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan wawasan baru mengenai potensi ekonomi serta strategi penanggulangan kemiskinan di Aceh Barat. FGD ini juga mengedukasi peserta tentang pentingnya kolaborasi dalam pengembangan wilayah. Dengan sinergi yang terjalin antara berbagai pihak, diharapkan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat dapat bergerak menuju arah yang lebih progresif dan berkelanjutan.
