KPPN Meulaboh, KPP Pratama Meulaboh, dan KPP Bea dan Cukai Meulaboh yang tergabung dalam Kemenkeu Satu Meulaboh, melakukan kunjungan silaturahmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Senin 19 Mei 2025 yang disambut langsung oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi dan kolaborasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas tata kelola pengelolaan keuangan negara dan penguatan zona integritas. Pertemuan ini berlangsung hangat dan santai.
Diskusi ini juga membahas berbagai isu strategis, seperti pengawasan anggaran, penguatan zona integritas, peningkatan kemandirian fiskal, serta kesejahteraan masyarakat. “Aceh Barat kaya akan sumber daya alam, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Ini menjadi fokus bersama ke depan,” tegas Siti Ramazan.
Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan yang didampingi Sekretaris DPRK Aceh Barat, Erni Wanti menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah.
Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan ucapan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk beraudiensi secara langsung dengan Ketua DPRK Aceh Barat. “Kunjungan ini membuka dan memperlebar ruang sinergi untuk mendukung peran Kementerian Keuangan dalam penyaluran dana APBN, pembinaan fiskal daerah, optimalisasi penerimaan pajak dan cukai, serta pemberdayaan UMKM,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Meulaboh juga memperkenalkan program Gerakan Inovasi Zona Integritas Desa (GIZI Desa) suatu inovasi dari KPPN Meulaboh yang bertujuan untuk meningkatkan integritas aparatur Gampong untuk mewujudkan Desa Antikorupsi. “GIZI Desa ini telah dicanamgkan secara resmi oleh Pj. Bupati Aceh Barat, Azwardi pada tanggal 18 Desember di KPPN Meulaboh dan ditetapkan Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo sebagai pilot project-nya.“ tutur Linggo.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Meulaboh, Anang Anggarjito, menyampaikan pentingnya kepatuhan pelaporan pajak, khususnya dari ASN dan pelaku usaha. Ia berharap DPRK dapat mendukung upaya pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak. “Kami butuh dukungan DPRK sebagai legislator dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak di daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala Bea dan Cukai Meulaboh, Tri Wahyudi, menyatakan kesiapan lembaganya dalam mendampingi pelaku UMKM lokal agar mampu menembus pasar ekspor. “Kami siap memfasilitasi dan membina UMKM Aceh Barat untuk go global,” katanya.
Menutup pertemuan, Ketua DPRK Aceh Barat mengapresiasi inisiatif Kemenkeu Satu Meulaboh dalam membangun komunikasi dan sinergi lintas sektor. “Langkah ini mencerminkan kepekaan Kementerian Keuangan terhadap dinamika lokal dan kebutuhan masyarakat daerah,” ujar Siti Ramazan.
Kunjungan ini menjadi awal hubungan kelembagaan yang lebih erat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh Barat.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
