Pada tanggal 10 dan 11 Juli 2019 KPPN Mojokerto mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan LKKL Semester I Tahun 2019 yang bertemakan “Dengan Melaksanakan Rekonsiliasi Yang Benar dan Tepat Waktu, Bersama Kita Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan”.

Acara tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Gajahmada KPPN Mojokerto, yang dihadiri oleh para Operator penyusun laporan keuangan dan Bendahara Pengeluaran masing-masing Satker mitra kerja KPPN Mojokerto yang tersebar di Kota Mojokerto, Kab Mojokerto dan Kab Jombang.

Dalam siklus penganggaran, setelah perencanaan, penganggaran dan pengawasan, tahap berikutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Seluruh menteri / pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran wajib menyusun laporan keuangan semester dan tahunan. Dan laporan keuangan itu dilakukan secara berjenjang dari tingkat Satker, Wilayah dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Laporan keuangan K/L maupun laporan keuangan BUN, nantinya akan diberikan opini oleh BPK. Dan semuanya pasti berupaya untuk medapatkan opini terbaik dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman para pejabat/petugas satker yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk melaksanakan rekonsiliasi dan melakukan telaah laporan keuangan, untuk mewujudkan Laporan Keuangan Semester I tahun 2019 yang berbasis akrual dari Satker Kementerian/Lembaga mitra KPPN Mojokerto yang berkualitas dan mendapat predikat WTP. Opini BPK tentang Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pasti dapat diraih dengan kerja keras dan kerjasama antara KPPN Mojokerto dan Satker instansi vertikal/SKPD ditingkat daerah.

Pada kesempatan itu, Kepala KPPN Mojokerto, Riskian Lestari, memberikan apresiasi kepada seluruh satker mitra kerja KPPN Mojokerto yang telah menggunakan anggarannya sesuai target kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran belanja yang sampai dengan semester I tahun 2019 mencapai 46,77% dari total pagu sebesar 2,6 Triliyun. Capaian ini 6% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Selain belanja pegawai yang realisasi mencapai 51%, belanja barang juga mencapai 50%, disusul belanja transfer 42%. Sedangkan untuk belanja modal sampai dengan akhir semester I baru mencapai 10%. Belanja bansos masih 0% karena DIPA Satker yang memiliki belanja bantuan sosial baru turun.

Saat ini keberhasilan pelaksanaan anggaran ditentukan dari indikator-indikator yang berjumlah 12 yang digunakan untuk menilai prestasi kinerja pelaksanaan anggaran K/L. (IKPA).  Berdasarkan indikator-indikator tersebut, secara keseluruhan nilai IKPA untuk KPPN Mojokerto adalah sebesar 95,94. Melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95.

Pada semester I ini KPPN Mojokerto memberikan penghargaan kepada satker-satker yang mendapat nilai IKPA sempurna (mencapai 100%), mendapat nilai tertinggi sesuai besaran pagu, dan tercepat dalam pelaksanaan rekonsilaisi data laporan keuangan. Satker-satker yang mendapat nilai IKPA sempurna yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mojokerto, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Mojokerto dan Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto.

Satker yang mendapat nilai tertinggi pada klasifikasi tertentu yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan besaran pagu yang dikelola sebagai berikut :

Terhadap satker-satker ini selain diberikan piagam pernghargaan juga diberikan KARTU PALAPA yaitu inovasi KPPN Mojokerti berupa kartu bebas antrian yang berlaku selama satu triwulan.

Dan Satker yang mendapatkan penghargaan tercepat dalam pelaksanaan rekonsilaisi data laporan keuangan adalah :

Pada kegiatan kali ini KPPN Mojokerto juga menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk bekerjasama memberikan informasi seputar kewajiban Satker untuk melakukan rekonsiliasi data iuran kesehatan yang dilakukan oleh pegawainya agar terjaga kesinambungan data yang valid.

Artikel ini telah dimuat di Radar Mojokerto Jawa Post pada tanggal 12 Juli 2019.