Acara dimulai pada pukul 09.30 WIB yang disambut oleh Bu Safriana Nurnaningsih selaku pelaksana seksi pencairan dana yang menjadi Master of Ceremony. MC menyapa semua para tamu undangan baik yang ada di ruangan maupun di dalam media online. Selanjutnya pembacaan susunan acara hingga pada penyerahan kendali kepada moderator. Sebelum kendali acara di serahkan kepada moderator, dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Bayu selaku pelaksana seksi bank. Pada penyampaian acara dipandu oleh moderator yaitu Bapak Pramodya selaku Kepala Seksi Vera. Moderator menjelaskan secara singkat apa saja yang akan disampaikan dalam penyampaian press release.
Narasumber Bapak Junaedi selaku Kepala KPPN Mojokerto
Sambutan awal penjelasan mengenai acara yang tidak dilakukan offline secara keseluruhan, namun kombinasi hybrid. Sebagai gambaran awal, bahwa cakupan wilayah kerja KPPN Mojokerto ada tiga yaitu, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, dan Kota Mojokerto. Maka dari itu KPPN dan KPP sebagai kemenkeu satu bersinergi terkait tupoksi masing – masing. Pada kuadran inflasi, beberapa komoditas memberikan andil sumbangan deflasi karena adanya subsidi, daging ayam ras, beras, dan sayur sayuran. Pemerintah daerah banyak memberikan subsidi untuk sektor yang langsung berhubungan dengan masyarakat. PDRB di ketiga wilayah yang tertinggi terletak di Kota Mojokerto sekitar 5.32% menunjukkan pertumbuhan yang agresif. Pada sektor transportasi dan pergudangan menyumbang sebesar 9.74% dan diikuti oleh jasa lainnya sebesar 8.35%. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto 2024 year on year pada Q4 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 2,79%. Pada grafik Indeks Pembangunan Manusia menggunakan data akhir tahun 2024, dan Kota Mojokerto masuk pada kategori sangat tinggi seiring dengan PDRB nya yang juga tinggi. Masalah penduduk miskin tertinggi berada di Kab. Mojokerto sebesar 9.37% atau sebanyak 108.720 jiwa dari total jumlah penduduk Kab. Mojokerto sebanyak 1.141.516 jiwa. Di satu sisi terdapat dana bansos untuk mendukung kenaikan angka kemiskinan. Seharusnya bansos bisa menurunkan angka kemiskinan. Apakah bansos bisa menopang atau tidak dan diprediksi kemungkinan terdapat dampak yang signifikan. Angka yang disampaikan real, dan terdapat data bansos ke penerima manfaat. Gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran di Kabupaten atau Kota hampir merata dikisarkan 0.302 – 0.357 sangat baik di bawah angka GR Provinsi Jawa Timur. Selama 5 tahun terakhir, pengangguran menurun. Dalam kinerja APBN baik pendapatan maupun belanja terjadi kontraksi. Pendapatan negara yang bisa dikumpulkan sektor pajak atau PNBP sebesar Rp 274,99 miliar dari target Rp 1.416,88 miliar. Belanja negara secara Year On Year terjadi penurunan. Realisasi belanja negara sebesar Rp 1.823,23 miliar dari target Rp 6.232,47 miliar. Terjadi defisit anggaran karena sumber pendapatan ketiga wilayah KPPN Mojokerto kebanyakan perpajakan dan pnbp. Kalau di provinsi mengalami surplus anggaran, karena terdapat banyak pendapatan dari bea cukai (malang). Penyaluran belanja negara tersebut berasal dari DIPA. Terdapat penyaluran bansos dari Kementerain Sosial yang tidak masuk dalam perhitungan KPPN. Terdapat juga kredit program dan umi melalui bank umum.
Pendapatan negara terdiri dari pajak, pnbp, dan hibah. Hibah dari pusat merupakan hibah terencana dan sudah direncanakan sejak penyusunan APBN. Pada momen pemilu hibah belum di catat sehingga terdapat perhitungan sebelum akhir periode. Unit eselon 1 berperan aktif dalam pnbp. PNBP harus masuk kas dulu. Dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini nilainya lebih rendah kemudian menjelang akhir tahun berubah. Pendapatan di kementerian negara ada 7 Kementerian atau Lembaga dan penyumbang tertinggi pada lembaga kepolisian yang pendapatannya lebih tinggi. Ketika ada kegiatan yang sama terkait inpres penghematan dan inpres nomor 1 2025 memberikan dampak besar pada belanja di kuartal 1. KPPN Mojokerto berusaha menjaga momentum walaupun terdapat efisiensi belanja sehingga penyerapan tetap terjaga di triwulan I. Sehingga anggaran memang digunakan untuk keperluan yang prioritas. Efisiensi belanja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat agar tidak menggangu belanja pegawai, layanan pegawai, dan layanan publik. Setiap Kementerian/Lembaga agar merelokasi kegiatan yang prioritas. Ketika DIPA diblokir, pagu tersebut akan dikumpulkan di semester II. Saat ini di Jawa Timur pemblokiran mencapai 7.049,7 Triliun. Wilayah Mojokerto Raya sebesar Rp 236,4 Miliar. KPPN Mojokerto mengalami pemblokiran pada Belanja Modal. Pembayaran tunjangan ASN masuk pada DAK non fisik. DAK Non fisik ada 5 yaitu tunjangan profesi guru ASN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dan Pendidikan Dasar. Dana yang langsung dari pemerintah pusat yaitu Atensi Yatim Piatu (YAPI), Bansos Program PKH, Bansos Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako (BPNT). Yang menjadi pertanyaaan adalah apakah bantuan ini masuk ke data pengeluaran pemerintah di BPS pada PDRB. Penyaluran transfer tidak disalurkan di KPPN tapi langsung pada penerimanya yakni masyarakat. Banyak program pemerintah dari pusat tetapi penyaluran dananya tidak melewati KPPN. Pada program (Makan Bergizi Gratis) MBG ini butuh konfirmasi ke masing-masing pemerintah daerah. Saat ini tidak semua menerima MBG dikarenakan kurangnya info terkait PIC masing-masing pemerintah daerah di SPPG. Karena yang menyediakan titik poin wilayahnya adalah SPPG. Letak titik penyaluran MBG harus pada radius 6km dari SPPG yang berkaitan erat dengan kondisi makanannya.
Narasumber Daud Suranto Selaku Kepala KPP Mojokerto
Sambutan awal oleh kepala KPP Mojokerto adalah mengenai penyampaian pendapatan negara khususnya dalam penerimaan pajak periode s.d. triwulan 1 tahun 2025. Target tahun 2025 sebesar Rp 1.359,34 miliar dengan capaian sampai pada triwulan 1 yakni Rp 244,51 miliar. Capaian pada triwulan 1 terkontraksi sebesar -21% dari tahun kemarin yaitu di angka 20.77% dibandingkan triwulan 4. Tetapi pada capaian triwulan 1 sama dengan tahun lalu realisasi per jenis penerimaan pajak Pertumbuhan ekonomi turun hampir 51% dari PPh dan PPn naik 15.3%. PPh 21 dan PPh final terkontraksi karena adanya pelaporan langsung ke pusat. Kendala akan cortex untuk wajib pajak atau pelaksana adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap operasional kantor menjadi tantangan tersendiri. Sehingga berdampak pada penurunan perpajakan. Namun, hal itu bisa diatasi dengan adanya cortex kedepan dengan adanya data keuangan wajib pajak dalam aplikasi cortex tersebut.. Kondisi penerimaan pajak dari bulan ke bulan mulai kembali ke normal. Proporsi per jenis pajak kondisi PPN tumbuh kalau PPh mengalami kontraksi.
Narasumber Syaiful Rahman Selaku Kepala KPP Jombang
Kondisi real di KPP Jombang pada 3 bulan pertama ada tantangan terkait penerimaan yang berkontraksi dan mengalami pencapaian masih 13%. Biasanya didapatkan dalam 1 bulan masih bisa mencapai 10% dan kalau 3 bulan masih mencapai 13%. Restusi sangat besar, sehingga penerimaan di KPP Jombang negatif di triwulan pertama. Pada per jenis pajak paling besar penurunan di PPN. Data di statistik bisa di sandingkan, apakah konsumsi memang turun pada saat itu. Efisiensi terjadi sehingga belanja pemerintah turun dan PPN turun. Apakah memang ada pengurangan karyawan dan di harapkan dapat dikonfirmasi juga dengan data BPS. Apakah efisiensi ini berdampak. Pada sektor dominan bernilai negatif terutama perdagangan karena efisiensi hingga mengurangi belanja. Pada industri pengolahan konstruksi juga. Sehingga pada sektor dominan banyak penurunan karena terjadi efisiensi.
Tanggapan dari Tamu Undangan
Badan Pusat Statistik Kab/Kota Mojokerto
Data yang terdapat di Badan Pusat Statistik (BPS) sudah lengkap. Untuk triwulan I Untuk PDRB Kabupaten Mojokerto Triwulan I akan di rilis bulan Mei. Pada Triwulan 4 2024, prtumbuhan ekonominya mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan IV 2024 Kab. Mojokerto dibandingkan 2023 mengalami kontraksi sebesar 2.55%. MBG dan Bansos sudah masuk data BPS berkaitan dengan PDRBnya. Program MBG untuk kota sudah berjalan, jika kabupaten berjalan di Amanatul Ummah. Layanan BPS berkurang dari 4 menjadi 3 dengan layanan berbayar mengenai data tertentu. Kota Mojokerto mempunyai Indeks Pembangunan Manusia dan Gini ratio yang tinggi. Pengeluaran Pemerintah Kota Mojokerto cenderung naik khususnya dalam masa Pilkada. Belanja Pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Mojokerto jika terdapat peningkatan investasi. Sedangkan, PDRB Kota Mojokerto didukung oleh 3 sektor besar yaitu perdagangan eceran, perdagangan kendaraan bermotor, sektor informasi dan komunikasi, serta konsumsi.
Pemerintah Daerah Kota Mojokerto
Permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kota Mojokerto adalah berkaitan dengan penyaluran dana Pendidikan Profesi Guru (PPG). Saat ini, penyaluran dana PPG bisa diterima langsung oleh penerima langsung, namun tidak bisa dilakukan pemotonngan BPJS. Padahal hal ini penting terkait jaminan pekerjaan dan Kesehatan yang bisa diberikan melalui BPJS. Pemotongan BPJS tersebut sebesar 1 s.d. 4 persen. Terkait potensi penerimaan pajak, yang menjadi masalah adalah terkait para penyedia yang berstatus non PKB agar difasilitasi karena penyedia masih banyak yang non PKB.
Akademisi Universitas Mayjend Sungkono
Walaupun terdapat efisiensi anggaran, naun yang menjadi perhatian adalah bagaimana kinerja optimal tetap tercapai di Triwulan III dan IV. Penerimaan daerah mengalami diversifikasi. Infrastruktur pemerintah bisa disewakan, cukai bisa dinaikkan yang akan menambah penerimaan negara. Wartawan Surabaya Pagi Terkait pemasangan iklan kerja sama. Diberlakukan PMK. Tentang kriteria jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Pemkot Mojokerto tidak lagi melakukan pungutan karena ADV yang dipasang di media itu iklan non komersial. Perlu ada kejelasan tentang pemungutan PPN terkait iklan tersebut di tahun 2025.
