Muara Bungo – Dalam rangka memperkuat kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan peran Treasury, Regional Economist, and Financial Advisor (TREFA), KPPN Tipe A2 Muara Bungo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TREFA Triwulan III pada Selasa, 7 Juli 2026. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke satuan kerja mitra sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan advisory KPPN.

Satuan kerja yang menjadi objek monitoring dan evaluasi meliputi MTsN 2 Bungo, MTsN 5 Bungo, Polres Tebo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo, serta MAN 2 Bungo. Pada kesempatan tersebut, Tim KPPN Muara Bungo melakukan diskusi dan konsultasi terkait berbagai aspek pelaksanaan anggaran, antara lain capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, pengelolaan kas, optimalisasi penggunaan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay, serta pembinaan pejabat pengelola keuangan.

Berdasarkan hasil monitoring, secara umum seluruh satuan kerja menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik dengan nilai IKPA yang tinggi. Meski demikian, masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi capaian optimal, khususnya pada komponen deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain penyesuaian kegiatan selama masa libur sekolah pada satuan kerja bidang pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia pada pelaksanaan proyek konstruksi, serta perlunya peningkatan akurasi dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Melalui pendekatan TREFA, KPPN Muara Bungo memberikan rekomendasi strategis kepada masing-masing satuan kerja agar melakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat, memperkuat monitoring internal secara berkala, mengoptimalkan revisi Halaman III DIPA sesuai kebutuhan, serta mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih efektif dan tepat waktu.

Selain melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, KPPN Muara Bungo juga mendorong percepatan implementasi digitalisasi pembayaran pada satuan kerja. Penggunaan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay diharapkan semakin optimal sebagai bagian dari transformasi pengelolaan keuangan pemerintah yang modern, transparan, dan akuntabel. KPPN juga mengingatkan satuan kerja untuk memastikan pejabat pengelola keuangan memenuhi ketentuan kompetensi dan sertifikasi sesuai regulasi yang berlaku.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen KPPN Muara Bungo dalam menjalankan fungsi pembinaan kepada satuan kerja mitra. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan setiap satuan kerja mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, serta mendukung pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dwi Retno Wati - PTPN Terampil KPPN Muara Bungo

Penulis: Essy Mutiara Awaliyah

Muara Bungo – Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengolahan dan analisis data, KPPN Muara Bungo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Data Analytics Triwulan II Tahun 2026 pada Kamis (21/05/2026) bertempat di Ruang Rapat KPPN Muara Bungo. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPS Kabupaten Bungo, Bapak Egi Renaldi, dengan topik Analisis Deskriptif dan Visualisasi Data.

Penulis: Evy Ariska Novelia

Muara Bungo – KPPN Muara Bungo terus memperkuat peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta stakeholder terkait yang tergabung dalam TPID Kabupaten Bungo.

Muara Bungo – KPPN Muara Bungo kembali menyelenggarakan MEJAKOPI (Memberikan Jawaban Konsultasi dan Praktik Aplikasi) Edisi-43 pada Kamis (16/7) secara hybrid. Kegiatan yang diikuti oleh satuan kerja mitra lingkup pembayaran KPPN Muara Bungo ini mengusung tema "Sosialisasi Anti Gratifikasi, Rilis APBN Regional Juni 2026, serta Pendampingan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2026." Melalui kegiatan ini, KPPN Muara Bungo terus memperkuat perannya sebagai mitra pembina satuan kerja dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui edukasi, konsultasi, dan pendampingan teknis.

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Muara Bungo, Endah Sari Utami, yang menyampaikan bahwa MEJAKOPI merupakan forum pembinaan yang secara rutin diselenggarakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan diseminasi kebijakan kepada satuan kerja. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh sinergi dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan seluruh satuan kerja mitra. Oleh karena itu, MEJAKOPI diharapkan mampu menjadi ruang diskusi yang terbuka untuk membangun solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran maupun pelaporan keuangan.

Sebagai agenda utama, kegiatan difokuskan pada pendampingan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2026 yang dipandu oleh Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (Veraki) KPPN Muara Bungo, Firstha Greacean Gultom, bersama Pelaksana Seksi Veraki, Essy Mutiara Awaliyah. Dalam sesi ini, peserta memperoleh pendampingan secara komprehensif mengenai tahapan penyusunan laporan keuangan, mulai dari penyelesaian rekonsiliasi eksternal, penyelesaian to do list, pelaksanaan jurnal penyesuaian, tutup periode, penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), hingga penyampaian laporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tidak hanya penyampaian materi, sesi pendampingan juga dikemas secara interaktif melalui forum konsultasi sehingga satuan kerja dapat menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi selama proses penyusunan laporan keuangan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih dini sehingga penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan menghasilkan laporan yang andal, akurat, serta memenuhi prinsip akuntabilitas.

Pada kesempatan yang sama, KPPN Muara Bungo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja atas capaian positif pada indikator akuntabilitas pelaporan keuangan Triwulan II Tahun 2026. Ketepatan waktu penyampaian dan validasi LPJ Bendahara serta pelaksanaan rekonsiliasi eksternal telah mencapai hasil yang sangat baik. Capaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian Laporan Keuangan UAKPA secara tepat waktu.

Selain agenda utama tersebut, peserta juga memperoleh materi Sosialisasi Anti Gratifikasi yang disampaikan oleh Kepala KPPN Muara Bungo, Endah Sari Utami. Dalam paparannya disampaikan pentingnya membangun budaya integritas sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peserta diajak untuk memahami berbagai bentuk gratifikasi, mengenali potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, serta memahami mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Rilis APBN Regional Juni 2026 yang dibawakan oleh Muhammad Taufik Akbar, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Muara Bungo, bersama Eko Herman Susilo, Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Muara Bungo, serta Muji Harto Pangestu dari KPPN Muara Bungo. Melalui sesi ini, peserta memperoleh gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah Muara Bungo hingga Semester I Tahun 2026, termasuk berbagai informasi strategis yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi satuan kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya.

Penyelenggaraan MEJAKOPI Edisi-43 mencerminkan komitmen KPPN Muara Bungo untuk terus menghadirkan pembinaan yang adaptif terhadap kebutuhan satuan kerja. Melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan, penguatan budaya integritas melalui sosialisasi anti gratifikasi, serta penyampaian informasi perkembangan APBN regional, diharapkan kapasitas satuan kerja dalam mengelola keuangan negara semakin meningkat. Dengan sinergi yang terus terjaga, KPPN Muara Bungo optimis dapat bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel, transparan, dan berkualitas. (Firstha Greacean Gultom - Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal.)

Penulis: Kharly Oktaperdana

Muara Bungo – Dalam rangka memperkuat nilai-nilai Kementerian Keuangan serta meningkatkan kualitas kepemimpinan operasional, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Muara Bungo menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Mental (Bintal) pada hari Rabu, 20 Mei 2026. Bertempat di Ruang Rapat Intress KPPN Muara Bungo, kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai ini mengusung tema pokok "Integritas dan Konflik Kepentingan dalam Kepemimpinan Operasional".

Penulis: Evy Ariska Novelia

Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Muara Bungo melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Sampah Induk Hidayah Bungo binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.