LAKIN KPPN Muara Bungo Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi DJPb dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja KPPN Muara Bungo.

Selain itu KPPN Muara Bungo menghasilkan kinerja-kinerja yang tidak termaktub didalam Kontrak Kinerja selama tahun 2018 yang dapat dilihat dalam bentuk Laporan Achievment Tahun 2018 KPPN Muara Bungo.

⇒View LAKIN

⇒View Laporan Achievment

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan di tahun 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo, Kamis (20/12/2018), dilaksanakan kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019.

Bertempat di Hotel Semagi Lt.IV Kab.Muara Bungo, Penyerahan ini diberikan kepada satuan kerja (satker) di lingkup Kabupaten Muara Bungo dan Muara Tebo.

Pada acara ini Kepala KPPN Muara Bungo menyerahkan Dipa Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 406.008.383.000,- kepada 53 Satker.

Diharapkan pada tahun 2019 nanti, setiap Satker di lingkungan kerja KPPN Muara Bungo dapan mengelola Anggarannya secara baik dan terencana.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Muara Bungo pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 melaksanakan kegiatan “Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) KPPN Muara Bungo Tahun 2019” di halaman Aula Gedung KPPN Muara Bungo.

Berdasarkan Penetapan Dirjen Perbendaharaan pada tanggal 31 Januari, KPPN Muara Bungo menjadi satu dari 50 KPPN yang melakukan pencanangan zona integritas menuju WBK se-Indonesia.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas pada dasarnya merupakan deklarasi/pernyataan dari pimpinan kantor serta seluruh jajarannya bahwa kantornya telah siap membangun Zona Integritas  menuju WBK. Zona Integritas sendiri merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan pencanangan dibuka dengan Laporan dari Kepala KPPN Muara Bungo, Bapak Abdullah Sani yang kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Komitmen Pembangunan ZI menuju WBK yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo, Pengadilan Negeri Muara Bungo, Polres Muara Bungo, Kepala Kementerian Agama Muara Bungo, Kepala Lapas Muara Bungo serta perwakilan Pemda Muara Bungo, dimana kegiatan simbolis tersebut menandakan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK di KPPN Muara Bungo secara resmi telah dimulai.

Dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada KPPN Muara Bungo ini maka seluruh jajaran pejabat maupun pegawai KPPN Muara Bungo secara resmi telah siap dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih bebas dari KKN serta penyalahgunaan wewenang agar pelayanan publik yang diberikan KPPN semakin berkualitas.

Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) kali ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mendukung dengan mengusung tema “AntiKorupsi Jati Diri Kami”. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2018, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo melakukan beberapa kegiatan.

Memanfaatkan moment Car Free Day  yang berlangsung setiap hari Minggu di kota Muara Bungo yg juga bertepatan di area kantor KPPN Muara Bungo, pada momen kegiatan HAKORDIA kali ini KPPN mengajak seluruh peserta Car Free Day untuk bisa mengungkapkan "uneg-unegnya" dalam memaknai Hari Anti Korupsi. 

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.(wikipedia)

Kantor pelayanan perbendaharaan Negara muara bungo, dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender adalah dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada pegawai perempuan dan laki-laki untuk mengaktualisasikan kemampuan dan dirinya untuk dapat memajukan dan mencapai tujuan organisasi, antara lain :

1. Semua Mendapat kesempatan yang sama dalam mengemban tugas organisasi maupun setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi, antara lain menjadi petugas MC, GKM dll
2. Berusaha meningkatkan mutu layanannya baik dari segi tata cara melayani penerimaan dan pengeluaran Negara tetapi juga senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan dari segi sarana dan prasarana
3. Memberikan Prioritas layanan untuk wanita hamil dan menyusui, orang tua dan anak-anak serta untuk stakeholder yang memiliki kebutuhan khusus selain akan dilayani terlebih dahulu juga dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan.