JL. SULTAN THAHA NO. 102, MUARA BUNGO 37211

Berita

Seputar KPPN Muara Bungo

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MEJAKOPI Edisi 22

Penulis : Ranitha Evipania Br Sinulingga

Kegiatan FGD MEJAKOPI 22 dilaksanakan secara daring via aplikasi Zoom dan Youtube pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024. Kegiatan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja KPPN Muara. Kegiatan FGD MEJAKOPI Edisi 22 adalah adalah menyampaikan informasi kepada Satker lingkup KPPN Muara Bungo terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I 2024, Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Semester I 2024, dan pemberian penghargaan kepada satuan kerja berkinerja terbaik semester I tahun anggaran 2024. Tujuannya adalah agar Satker memahami Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Semester I 2024, pelaksanaan anggaran triwulan III dapat lebih baik untuk memperoleh nilai IKPA yang optimal dan mengapresiasi satuan kerja yang berkinerja terbaik pada semester I Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan FGD MEJAKOPI Edisi 22 dibawakan oleh dua host yaitu Bapak Ojad Sudrajad dan Kepala Seksi PDMS Bapak Muji Harto Pangestu. Kegiatan FGD ini diawali dengan host yang menyapa peserta satuan kerja dan menyampaikan topik pembahasan yaitu Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I 2024 dan Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Semester I. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Muara Bungo Ibu Ambar Pusporini serta mengapresiasi satker atas kerjasama dan sinergi pelaksanaan anggaran semester I sehingga IKPA untuk seluruh satker KPPN Muara Bungo mencapai nilai 97,65 (kategori sangat baik). Selain itu, Ibu Ambar juga menyampaikan beberapa catatan untuk meningkatkan nilai IKPA agar pelaksanaan anggaran semester II sesuai dengan target yang ditetapkan. Disamping itu, Ibu Ambar juga mengapresiasi BRI Bungo yang mendukung pelaksanaan digitalisasi pembayaran pada satker lingkup KPPN Muara Bungo.

Materi Pertama adalah Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I 2024 oleh Kepala Seksi PDMS, Bapak Muji Harto Pangestu.
a) Evaluasi pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran transaksi KKP, Digipay, dan CMS pada satuan kerja lingkup KPPN Muara Bungo. Berdasarkan rekapitulasi transaksi KKP dan Digipay terdapat 6 dari 52 satker yang sudah bertransaksi dan 46 satker sedang proses pengajuan KKP. Satker juga dihimbau untuk melakukan transaksi secara digital dan meminimalisir tranksaksi melalui teller dan ATM. Selanjutnya BRI Bungo menyampaikan update terkait pengajuan CMS dan KKP dan berkomitmen menyelesaikan proses aktivasi bulan ini serta menghimbau satker untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam penerbitan KKP.
b) Penyampaian daftar satuan kerja yang masih belum optimal pada indikator Deviasi Halaman III DIPA. Serta penyampaian strategi mencapain nilai optimal dengan cara memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasara program/kegiatan satker/K/L, memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA, memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan, dan memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen). Berdasarkan data Omspan per Juni 2024 terdapat 12 satker memperoleh nilai kurang,19 satker memperoleh nilai cukup, 3 satker memperoleh nilai baik dan 17 satker memperoleh nilai sangat baik.
c) Penyampaian daftar satuan kerja yang masih belum optimal pada indikator Penyerapan Anggaran. Untuk belanja 51 hampir seluruh satker sudah memenuhi target namun untuk belanja 52 dan 53 masih banyak satker yang belum memenuhi target. Kemudian dilanjutkan penyampaian strategi mencapai nilai optimal dengan cara meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun, melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, dan mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
d) Penyampaian daftar satuan kerja yang masih belum optimal pada indikator Capaian Output. Serta penyampaian strategi mencapain nilai optimal dengan cara menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis, secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran, melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir), dan memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi. Per Juni 2024 capaian output seluruh satker diatas 95%.
e) Penyampaian daftar satuan kerja yang masih belum optimal pada indikator Pengelolaan UP/TUP. Serta penyampaian strategi mencapain nilai optimal dengan cara menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan, menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan, dan memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional satker.
f) Penyampaian data satuan pejabat perbendaharaan yang belum sertifikasi. Bendahara dan PPK yang belum memiliki sertfikat untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi simaspaten agar dapat mengikuti pelatihan dan uji kompetensi. Berdasarkan data Simaspaten terdapat 16 satker yang seluruh pejabat perbendaharaan sudah bersertifikat, 32 satker sebagian sudah bersertifikat, 3 satker seluruhnya belum bersertifikat.
g) Penyampaian proses bisnis percepatan layanan pension melalui aplikasi gaji web (integrasi layanan pembayaran pensiun pertama). Tahapan implementasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama (go live integrasi) dilaksanakan pada pegawai di Seluruh K/L selain Kemenkeu dan TNI/Polri melalui 2 tahap. Tahap I akan dimulai pada bulan Juli 2024 untuk pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT di tanggal 1 Agustus 2024 (pegawai pensiun di Bulan Agustus 2024), dan tahap II akan dilaksanakan bulan Agustus 2024 untuk pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT di tanggal 1 September 2024 (pegawai pensiun di bulan September 2024). Khusus untuk K/L yang masuk ke dalam tahap I penginputan data pendukung kelengkapan pensiun (FPP, No rekening, No HP dll) pada Aplikasi Gaji Modul Satker dilakukan paling lambat pada tanggal 26 Juli 2024.

Sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak Agus Iman dari Bidang SKKI Kanwil Jambi juga hadir dan menyapa satker lingkup KPPN Muara Bungo. Kanwil DJPb Jambi akan melakukan dialog terkait peningkatan penggunaan digitalisasi pembayaan dengan pihak perbankan. Satker juga dihimbau untuk lebih giat lagi melakukan transaksi secara digital.

Materi Kedua adalah Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Semester I 2024 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Veraki Bapak Ery Setyawan.
a) Penyampaian kebijakan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 berdasarkan Dirjen Perbendaharaan melalui Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 2 Juli 2024 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2024.
b) Penyusunan LKKL Semester I TA 2024 menggunakan data transaksi yang terbuku s.d. 30 Juni 2024. Seluruh unit akuntansi menyampaikan LK paling lambat tanggal 31 Juli 2024. K/L dapat menetapkan batas waktu khusus yang berlaku secara internal, sepanjang tidak melampaui tanggal 31 Juli 2024.
c) Batas akhir SHR Juni 2024 jatuh pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 dan tidak terdapat penerbitan SHR melebihi tanggal 19 Juli 2024. Satker yang terlambat akan dikenakan SP2S. Selanjutnya, SP2S akan dicabut setelah seluruh kewajiban dipenuhi dengan bukti diterbitkannya SP3S oleh KPPN.
d) Penyampaian Laporan Keuangan merupakan salah satu kewajiban bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang menjadi objek pengenaan sanksi administratif berupa penolakan SPM oleh KPPN mitra kerja. Sanksi dikenakan terhadap UAKPA dan/atau UAPPA-W yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan dilakukan melalui sarana email, dan upload surat pengantar penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi MONSAKTI (fitur Penyampaian Laporan Keuangan).
e) Penyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, & UAPA, secara berjenjang melakukan telaah Laporan Keuangan. Telaah Laporan Keuangan dituangkan dalam Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan, dan disampaikan kepada unit akuntansi yang membawahinya, serta kepada Menteri Keuangan dan BPK (untuk tingkat UAPA atau K/L).

Pemberian penghargaan kepada satuan kerja berkinerja terbaik Semester I Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan melalui tayangan video. Berikut satker yang menerima pengharagaan.
a) Kategori Pagu < 3 Miliar
Peringkat Kelima, Pengadilan Negeri Muara Bungo (099221)
Peringkat Keempat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tebo (574345)
Peringkat Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Tebo (674310)
Peringkat Kedua, Pengadilan Agama Muara Tebo (652020)
Peringkat Pertama, Pengadilan Agama Muara Bungo (402191)

b) Kategori Pagu 3 S.D. 8 Miliar
Peringkat Kelima, Badan Pusat Statistik Kab. Bungo (428151)
Peringkat Keempat, Pengadilan Negeri Tebo (477368)
Peringkat Ketiga, Balai Pemasyarakatan Muara Bungo (653112)
Peringkat Kedua, Pengadilan Negeri Muara Bungo (098900)
Peringkat Pertama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo (549132)

c) Kategori Pagu Lebih Dari 8 Miliar
Peringkat Kelima, Kantor Kementerian Agama Kab.Tebo (635265)
Peringkat Keempat, Kantor Pertanahan Kab Tebo (637499)
Peringkat Ketiga, Kantor Kementerian Agama Kab.Bungo (418261)
Peringkat Kedua, Lembaga Pemasyarakatan Muara Tebo (406322)
Peringkat Pertama, Kepolisian Resor Bungo(641422)

d) Kategori Transaksi KKP Tertinggi
Peringkat Ketiga, Kantor UPBU Muara Bungo (568681)
Peringkat Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kab. Tebo(656464)
Peringkat Pertama, Pengadilan Negeri Muara Bungo (098900)

e) Kategori Transaksi CMS Tertinggi
Peringkat Ketiga, Badan Pusat Statistik Kab. Bungo (428151)
Peringkat Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kab. Tebo (656464)
Peringkat Pertama, Komisi Pemilihan Umum Kab. Bungo (656450)

f) Kategori Transaksi Digipay Satu Tertinggi
Peringkat Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Bungo (603611)
Peringkat Kedua, Kantor Pertanahan Kab. Bungo (431076)
Peringkat Pertama, Kantor Pertanahan Kab. Tebo (637499)

g) Kategori Penyampaian LPj Terbaik
Peringkat Ketiga, Pengadilan Agama Muara Bungo (402192)
Peringkat Kedua, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo (549132)
Peringkat Pertama, Pengadilan Negeri Muara Bungo (099221)

h) Kategori Penyelesaian Rekonsiliasi Keuangan Terbaik
Peringkat Ketiga, Pengadilan Agama Muara Bungo (402191)
Peringkat Kedua, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bungo (425990)
Peringkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Tebo (674310)

Kegiatan FGD MEJAKOPI Edisi 22 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Setelah itu, diakhiri dengan closing statement dari Bapak Agus Iman yang menghimbau satker untuk berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran, menerapkan nilai akuntabilitas, integritas dan tetap disiplin pada batas waktu yang sudah ditetapkan. Diharapkan seluruh Satker dapat mengoptimalkan nilai IKPA dengan formula terbaru pada Semester II 2024, mengaktivasi dan melakukan transaksi dengan KKP,CMS dan Digipay Satu serta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Semester I 2024 dengan akurat dan tepat waktu. Kegiatan FGD MEJAKOPI Edisi 22 berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Seluruh materi disampaikan dengan lengkap dan baik. Seluruh satker mengikuti kegiatan dengan fokus dan hikmat. 

 

 

 

 

Link Materi : Klik Disini

Link Youtube : Klik Disini

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search