Dana Transfer dan Dinamika Perekonomian Kabupaten Nabire Periode 2018–2022

Steven Joshua - Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Perekonomian Kabupaten Nabire dalam periode 2018–2022 menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, khususnya melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi sumber utama pembiayaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta belanja pemerintahan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan realisasi Transfer ke Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, fluktuasi dana transfer terbukti berpengaruh terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nabire menurut lapangan usaha. Kondisi ini menegaskan peran strategis dana transfer sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Stabilitas Pra-Pandemi

Pada periode 2018–2019, realisasi transfer ke daerah di Kabupaten Nabire relatif stabil dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup optimal. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik dan aktivitas pembangunan daerah. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, sementara sektor perdagangan dan transportasi menunjukkan tren pertumbuhan positif seiring meningkatnya mobilitas barang dan jasa.

Stabilitas aliran transfer pada periode ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang moderat dan terkendali. Belanja pemerintah daerah, yang sebagian besar bersumber dari transfer pusat, berperan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi lokal.

Dampak Pandemi COVID-19

Tahun 2020 menjadi periode penuh tantangan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah pusat melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui refocusing dan realokasi anggaran, termasuk pada pos transfer ke daerah. Prioritas belanja dialihkan untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat.

Dampaknya, struktur penggunaan dana transfer mengalami perubahan signifikan. Data PDRB menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Nabire mengalami kontraksi yang cukup dalam, sementara sektor pertanian masih tumbuh terbatas namun cenderung stagnan akibat kendala distribusi dan pasar.

Dalam kondisi tersebut, transfer pusat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Belanja pegawai, bantuan sosial, dan subsidi layanan dasar yang dibiayai dari dana transfer berperan mendukung daya beli masyarakat serta menahan penurunan kesejahteraan sosial yang lebih tajam.

Fase Pemulihan 2021–2022

Memasuki tahun 2021, seiring dengan pelonggaran kebijakan dan pengendalian pandemi, pemerintah kembali meningkatkan belanja pembangunan. Realisasi transfer ke daerah di Kabupaten Nabire meningkat, khususnya melalui DAK Fisik dan Non Fisik pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pemulihan ekonomi mulai terlihat, ditandai dengan pertumbuhan sektor transportasi yang mencapai dua digit serta kembalinya aktivitas perdagangan dan jasa. Pada tahun 2022, momentum pemulihan semakin menguat sejalan dengan penetapan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Status strategis tersebut memperkuat peran Nabire sebagai pusat administrasi dan aktivitas ekonomi kawasan.

Perubahan Struktur Ekonomi

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dana transfer tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi, tetapi juga memengaruhi perubahan struktur ekonomi daerah. Selama periode 2018–2022, kontribusi sektor pertanian relatif stagnan, sementara sektor transportasi, perdagangan, jasa, dan konstruksi menunjukkan dinamika pertumbuhan yang lebih tinggi.

Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dan arah pemanfaatan dana transfer sangat menentukan dampak jangka panjang terhadap transformasi ekonomi daerah. Alokasi belanja yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas terbukti memberikan multiplier effect yang lebih besar dibandingkan belanja operasional rutin.

Tantangan dan Arah Kebijakan

Ke depan, pengelolaan transfer ke daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain optimalisasi penyerapan anggaran, efektivitas pelaksanaan proyek, serta pemerataan manfaat pembangunan antar sektor ekonomi. Sektor pertanian dan perikanan sebagai basis ekonomi masyarakat perlu mendapatkan dukungan yang lebih terarah agar transformasi ekonomi berjalan inklusif.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire dihadapkan pada peningkatan kebutuhan belanja yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan dana TKD dari pusat perlu diarahkan tidak hanya untuk mendukung operasional pemerintahan, tetapi juga sebagai investasi produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penutup

Pengalaman periode 2018–2022 menunjukkan bahwa transfer ke daerah merupakan instrumen fiskal yang krusial dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nabire. Korelasi antara realisasi transfer dan PDRB menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Dengan pengelolaan yang tepat, dana transfer tidak hanya menjadi aliran fiskal, tetapi juga modal strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat peran Kabupaten Nabire sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.