Good governance adalah suatu peyelengaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas pemerintahan. Di KPPN Nunukan, telah dilakukan beberapa hal yang mengikuti dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance seperti, transparansi seluruh informasi terkait pelaksanaan anggaran dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Untuk dapat mengikuti dan melaksanakan prinsip-prinsip good governance tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan Press Release APBN Bulan Februari 2023 dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan Februari 2023, yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan APBN K/L lingkup KPPN Nunukan dan memberikan awareness kepada pejabat perbendaharaan satuan kerja lingkup KPPN Nunukan terkait pelaksanaan anggaran di satuan kerjanya.
Press Release APBN Bulan Januari s.d Februari 2023 dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan Januari s.d Februari 2023 dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 10.00 s.d 11.00 WITA secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengelola keuangan satuan kerja lingkup KPPN Nunukan. Rangkaian kegiatan ini yaitu :
- Penyampaian sambutan oleh Kepala KPPN Nunukan dan dilanjutkan dengan Press Release APBN bulan Januari s.d Februari 2023 yang disampaikan oleh Kepala KPPN Nunukan, Bapak Budi Sukoyo.
- Penyampaian Monitroing dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bulan Januari s.d Februari 2023 yang disampaikan oleh kepala seksi PDMS, Bapak Haris Roseno.
Pada press release dipaparkan terkait beberpa hal, seperti pagu belanja K/L yang dikelola oleh KPPN Nunukan sampai dengan Februari 2023 tanpa transfer ke daerah sebesar Rp 343,6M dengan rincian :
- belanja pegawai Rp 116,8M,
- belanja barang sebesar Rp 133,5M, dan
- belanja modal sebesar Rp 93,3M
Kinerja realisasi belanja K/L s.d. Februari 2023 dengan rincian :
- Rp 24,52M pada belanja pegawai,
- Rp11,43M pada belanja barang, dan
- Rp 10,7M pada belanja modal.
Selain itu berdasarkan besaran pagu yang dikelola, satker Polres Nunukan merupakan satker dengan pagu terbesar di lingkup KPPN Nunukan namun secara realisasi capaian kinerja terbaik sampai dengan Februari 2023 dicapai oleh UPP Sungai Nyamuk dengan capaian realisasi sebesar Rp 10,9M. Lebih lanjut, pada Monev PA dipaparkan terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satker diantaranya penyelesaian gaji induk. Berdasarkan monitoring penyelesaian gaji induk bulan Februari, terdapat satker yang terlambat dalam menyampaikan SPM Gaji induk.
Selanjutnya, masih terdapat beberapa satker yang terlambat dalam penyampaian daftar kontrak. Hal ini menjadi catatan untuk satker agar memerhatikan kepatuhan dan akselerasi dalam penyampaian kontrak yaitu batas waktu menyampaikan kontrak 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak. Pada kualitas hasil (capaian output), satker direkomendasikan untuk melakukan upload dan mengirimkan caput tepat waktu dan mengisi data caput secara optimal sesuai dengan progress kinerja bulan anggaran.
