Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk mendapatkan opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Meskipun opini WTP sudah diraih oleh sebagian besar entitas pelaporan, pemerintah tidak berpuas diri. Sejumlah upaya tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan maupun pemanfaatan dari laporan keuangan pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan berbagai pelaporan manajerial untuk melengkapi laporan-laporan akuntabilitas yang sudah ada agar dapat mendukung berbagai pengambilan kebijakan fiskal pemerintah yang lebih komprehensif," ungkap Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan R. Wiwin Istanti dalam acara launching Sikri Modul Pelaporan yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (28/01). .
Pelaporan manajerial tersebut diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Selama ini penyusunan laporan manajerial tersebut masih dibantu dengan kertas kerja Excel yang memiliki sejumlah keterbatasan. Untuk mengatasinya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah (APK) dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) bersinergi mengembangkan SIKRI Modul yang berbasis pada Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Kegiatan launching tersebut diikuti oleh para Kepala Kanwil, para Kepala Bidang, dan sejumlah pejabat terkait dari seluruh Kanwil DJPb. Dalam kesempatan tersebut tersebut juga dikenalkan logo SIKRI.
Dalam rangkaian kegiatan peluncuran, para pejabat yang terlibat dalam pengembangan SIKRI menyajikan materi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai aplikasi tersebut. Perwakilan dari Direktorat APK Mei Ling membawakan materi Sinergi PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pengembangan SIKRI, perwakilan Direktorat SITP Achmad Rinaldi Hidayat menyajikan materi Pengembangan SIKRI dalam perspektif sistem informasi dan pengembangan business intelligence DJPb, sedangkan perwakilan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi (ESI) Ditjen Perimbangan Keuangan Sigit Wahyu Kartiko mempresentasikan materi harmonisasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan SIKRI.
Acara launching SIKRI Modul Pelaporan ini sekaligus merupakan penanda pengembangan SIKRI yang terus berjalan sesuai dengan milestone pada Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Pengembangan SIKRI Modul Pelaporan merupakan langkah awal menuju SIKRI Berbasis Transaksi, pengembangan business intelligence dan data analytics.
"Saya berharap pengembangan SIKRI dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan stakeholders mendukung pengambilan keputusan dalam hal kebijakan fiskal untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Wiwin. (Kontributor Dit. APK Wakhid Susilo)
