Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Integritas merupakan nilai pertama Kementerian Keuangan yang tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat ditawar-tawar. Ditjen Perbendaharaan telah membuktikan bahwa integritas sebagian besar insan perbendaharaan sudah mengakar, tidak diragukan lagi. Salah satunya dibuktikan lewat Survei Persepsi Integritas 2020 yang lalu, DJPb meraih nilai tertinggi di Kementerian Keuangan yaitu 94,76. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel saat memberikan keynote speech dalam kegiatan Rapat Koordinasi Unit Kepatuhan Internal (Rakor UKI) Ditjen Perbendaharaan Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid daring dan luring di Jakarta, Rabu (09/06).
"Meskipun demikian, tantangan selalu ada. Aktualisasi, interpretasi terhadap integritas juga selalu berkembang. Untuk menjaga integritas ini kita punya Three Lines of Defense, ini harus terus kita efektifkan. Unit, sistem, SOP, proses bisnis kita harus tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran, baik kode etik maupun yang sifatnya fraud atau melanggar integritas. Kedua adalah unit kepatuhan internal yang memastikan sistem diawasi, dikendalikan, dimitigasi, dan bisa merespons dengan early warning system ataupun tindakan-tindakan yang memastikan kita kembali ke jalur integritas. Yang terakhir dari sisi pengendalian aparat pemeriksa internal. Tolong integritas kita jaga terutama sebagai pengelola UKI," pesan Didyk dalam kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, juga para pejabat eselon III dan IV DJPb khususnya yang bertugas memimpin unit Kepatuhan Internal pada kantor masing-masing.
Hal lain yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah membangun zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai perwujudan pengakuan dari pihak lain dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Ditjen Perbendaharaan menjadi bagian dari Kementerian Keuangan yang terdepan membangun zona integritas. Kita sudah punya 20 unit kerja yang meraih WBBM dan 149 WBK dari tim penilaian nasional Kemenpan-RB mulai dari 2013-2020. Tahun ini kita mengikutsertakan 103 lagi, 49 unit WBK dan 54 unit WBBM. Kita punya kewajiban untuk menyukseskan dan memastikan unit-unit tadi bisa diakui memenuhi seluruh indikator. Ini tantangan kita, kita akan kerja keras bersama untuk memastikan predikat ini bisa kita capai semaksimal mungkin," tegas Didyk.
Selain itu, Didyk juga menekankan perlunya inovasi, misalnya untuk membuat laporan yang lebih simpel. Kegiatan Rakor UKI diselenggarakan pada tanggal 9 s.d. 10 Juni 2021 untuk Batch I dan 16 s.d. 17 Juni 2021 untuk Batch 2 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat bagi peserta yang hadir secara luring. Dalam kegiatan yang mengambil tema "Menguatkan Integritas, Mewujudkan DJPb HAnDAL" ini, peserta menerima materi dan berdiskusi mengenai sejumlah topik seperti Zona Integritas WBK/WBBM, Survei Persepsi Integritas, dan pengaduan. [lrn/tap]
