Padang, Jambi,djpb.kemenkeu.go.id,- Badan Layanan Umum (BLU) turut berperan penting di tengah kondisi pandemi melalui layanan yang dijalankan. Selain itu, BLU juga berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua peran ini membuat BLU ikut serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"BLU memiliki peran penting meredam krisis. Pada sektor kesehatan, BLU merawat 32% dari total pasien Covid-19. Pada sektor sosial ekonomi, BLU memberikan beasiswa pada 108 ribu masyarakat tidak mampu, relaksasi tarif pendidikan, dan bantuan pulsa. Pada sektor dukungan usaha, BLU berkontribusi pada relaksasi dan subsidi bunga, perluasan akses pembiayaan, dan relaksasi pembayaran utang bagi ultra mikro, UMKM, nelayan, petani dan korporasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga memfasilitasi penggunaan anggaran dari dana yang dikelola BLU melalui optimalisasi saldo kas, penarikan idle cash, dan transfer kas," jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat membuka Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang diselenggarakan secara daring, Kamis (17/06).
Pada tahun 2020 kontribusi PNBP BLU terhadap PNBP nasional adalah sebesar 20,47%. Dalam lima tahun terakhir, BLU secara konsisten telah berkontribusi pada PNBP nasional rata-rata sebesar 15,42% per tahun. Kontribusi BLU tersebut tidak terlepas dari kinerja positif pertumbuhan pendapatan BLU periode 2016-2020 yang rata-rata tumbuh sebesar 15,7%, lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan PNBP nasional yang sebesar 7,1% per tahunnya.
"Saya yakin BLU memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. BLU-BLUD sebagai agen pemerintah perlu memberikan layanan yang afforfable, available, dan sustainable. BLU-BLUD diharapkan menjadi pionir reformasi pelayanan publik yang memiliki karakter modern, customer dan outcome oriented, serta mampu menciptakan multiplier effect untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," tegas Hadiyanto dalam kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Kanwil dan pegawai Ditjen Perbendaharaan, para pimpinan dan perwakilan dari Pemda, BLU, dan BLUD se-Sumatera ini.
Mengutip arahan Menteri Keuangan, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) Ari Wahyuni menyebutkan bahwa BLU diharapkan meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kita harus memastikan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan makro 2021 dalam percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU, tetap tata kelola harus dikawal," ungkap Ari.
Dalam laporannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memahami strategi BLU-BLUD mempertahankan kinerjanya. Adapun Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho bertindak selaku moderator. Wakil Rektor IV Universitas Andalas Hefrizal Handra pada kesempatan tersebut menyampaikan strategi beradaptasi sebagai BLU pendidikan di tengah kondisi pandemi, sedangkan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dr. Rita Rogayah memaparkan tantangan dan solusi BLU kesehatan sebagai leading sector penanganan pandemi.
