Bandung, djpb.kemenkeu.go.id,- APBN bekerja keras menahan dampak negatif Covid-19, khususnya melalui Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). APBN akan terus dikelola secara akuntabel, transparan, dan kredibel sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu wujud nyata dari akuntabilitas tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara progresif, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) juga makin banyak mendapatkan opini WTP. Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 juga telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 September 2021. Di tengah tantangan pandemi, capaian positif kualitas pengelolaan keuangan daerah juga makin meningkat, sebanyak 486 dari 542 Pemda atau 89,7% mendapatkan opini WTP pada tahun 2020. Kemenkeu mendorong para Pengelola Keuangan Negara baik Pusat maupun Daerah untuk mengoptimalkan dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi agar ekonomi segera bangkit dan pulih.
“Hal ini tentu tidak lepas dari peran Bapak Ibu di Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat yang membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pada stakeholders, sehingga opini WTP dapat tercapai,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam acara kunjungan kerja di Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Jumat (10/9).
Selain itu Dirjen Perbendaharaan yang juga didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, Direktur Pelaksanaan Anggaran Sudarso, dan Direktur Sistem Perbendaharaan Agung Yulianta juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar pada kuartal II 2021 yang tumbuh 6,31%. Nilai tersebut masih di bawah persentase nasional. Karenanya, Dirjen Perbendaharaan mendorong agar jajaran Kanwil DJPb Provinsi Jabar lebih intensif lagi dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholders untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala, termasuk apa yang membuat penyerapan realisasi anggaran seperti DAK Fisik cukup rendah. Instrumen seperti dorongan target investasi dan dorongan permintaan domestik serta ekspor dapat digunakan. Dengan demikian, diharapkan pada kuartal III pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar bisa melampaui persentase nasional.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jabar Dedi Sopandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Jabar telah melakukan langkah-langkah nyata agar Satuan Kerja dan Pemda dapat melakukan akselerasi realisasi belanja. Harapannya, upaya tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Provinsi Jabar. Kanwil DJPb Provinsi Jabar juga secara aktif mengawal pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Dalam acara yang turut dihadiri oleh seluruh Kepala KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat tersebut, Dirjen Perbendaharaan juga berdialog dengan beberapa Kepala KPPN seperti KPPN Bekasi, KPPN Cirebon, dan KPPN Karawang untuk identifikasi dan solusi atas tantangan yang dihadapi. [FIS]
