Kami sampaikan kepada Temankeu realisasi APBN yang dikelola KPPN Palembang periode Desember 2023. Wilayah kerja KPPN Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jumlah satker K/L mitra kerja sebanyak 287 Satker.
Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi Penerimaan Dalam Negeri mencapai Rp16.502,5 miliar yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp13.647,3 miliar; Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp297,8 miliar; dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.557,4 miliar. Realisasi penerimaan TA 2023 meningkat sebesar Rp302,9 miliar atau tumbuh 1,9% y-o-y. Peningkatan penerimaan terbesar terdapat pada PNBP dimana terdapat peningkatan sebesar Rp318,9 miliar atau 14,2% y-o-y. Penerimaan PNBP banyak ditopang oleh sektor jasa seperti pendapatan jasa layanan rumah sakit dan layanan pendidikan. Sedangkan penerimaan Bea dan Cukai justru terkontraksi sebesar Rp299 miliar atau minus 50,1% y-o-y.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.897,2 miliar atau sebesar 95,9% dari pagu Belanja Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:
1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp3.672,1 miliar (99,0% dari pagu Belanja Pegawai);
2. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp5.124,7 miliar (93,3% dari pagu Belanja Barang);
3. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp4.159 miliar (87,5% dari pagu Belanja Modal);
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp25,2 miliar (99,7% dari pagu Belanja Bantuan Sosial); dan
5. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp11.919,6 miliar (99,6% dari pagu Belanja Transfer).
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.919,6 miliar atau 99,6% dari pagu, dengan rincian sebagai berikut:
1. Realisasi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari DAU dan DBH sebesar Rp8.808,9 miliar atau 99,9% dari pagu DTU sebesar Rp8.819,7 miliar;
2. Realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) yang terdiri dari DAK Fisik, BOK Puskesmas, DAK Nonfisik Lainnya dan BOSP sebesar Rp2.570,5 miliar atau 98,4% dari pagu DTK sebesar Rp2.611,3 miliar; dan
3. Realisasi Dana Desa dan Insentif Fiskal sebesar Rp540,2 miliar atau 99,7% dari pagu Dana Desa dan Insentif Fiskal sebesar Rp541,7 miliar.
Jelang akhir TA 2023, Pemerintah mengambil kebijakan relaksasi DTU guna menyikapi dinamika perekonomian di daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalisasi penyaluran dana TKD. Kebijakan yang diambil antara lain relaksasi DAU earmarked bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, penyaluran DAU Penggajian Formasi PPPK sebesar pagu DAU dikurangi realisasi, penyaluran DAU Tambahan, DBH Kurang Bayar dan Tambahan DBH melalui mekanisme tunai/reguler dari RKUN ke RKUD maupun secara nontunai/melalui Treasury Deposit Fascility (TDF).
Kehadiran APBN diharapkan dapat lebih nyata dirasakan oleh masyarakat. Kinerja positif APBN2023 akan terus dilanjutkan di TA 2024 guna mendukung ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh. KPPN Palembang membangun Zona Integritas menuju WBBM. Seluruh layanan di KPPN Palembang tanpa biaya, profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan laporan realisasi APBN lingkup Kerja KPPN Palembang periode Desember 2023, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
