Penulis : Waluyo Dwi Saparyo
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Palembang
KPPN memegang peranan
yang penting dalam
pengelolaan APBN melalui
kerja sama dengan seluruh
satker K/L di wilayah kerjanya.
Proses pembayaran menjadi
salah satu hal penting dalam
proses pencapaian dan
penilaian kinerja pelaksanaan
anggaran.
KPPN memegang peranan
yang penting dalam
pengelolaan APBN melalui
kerja sama dengan seluruh
satker K/L di wilayah kerjanya.
Proses pembayaran menjadi
salah satu hal penting dalam
proses pencapaian dan
penilaian kinerja pelaksanaan
anggaran.
KPPN memegang peranan
yang penting dalam
pengelolaan APBN melalui
kerja sama dengan seluruh
satker K/L di wilayah kerjanya.
Proses pembayaran menjadi
salah satu hal penting dalam
proses pencapaian dan
penilaian kinerja pelaksanaan
anggaran.
beberapa K/L terkendala dalam
melakukan update Halaman III
DIPA dikarenakan posisi DIPA
satker sedang dalam proses
revisi pada eselon I sehinggaseluruh unit di bawah tidak diperkenankan untuk melakukan
revisi DIPA. Berkenaan dengan hal-hal di atas, KPPN
Palembang mengambil langkah-langkah perbaikan sebagai
berikut:
1. Mendorong satker untuk melakukan reviu atas DIPA secara
periodik (minimal sekali di akhir triwulan).
2. Untuk mendorong percepatan pelaksanaan anggaran di
triwulan IV Tahun 2023 KPPN Palembang mengadakan
rapat koordinasi dan focus group discussion evaluasi
pelaksanaan anggaran dengan satuan kerja mitra KPPN
Palembang.
3. Bekerja sama dengan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Selatan mengadakan High Level Meeting dengan BPN ,
Kejati, BPS, KPU dan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera
Selatan sebagai sarana monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran triwulan III dan IV tahun 2023.
4. Meminta satker untuk mengendalikan serta
mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan
penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.
5. Melakukan asistensi secara berkala kepada satuan kerja
agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara optimal.
6. Melakukan sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi
akhir tahun 2023 termasuk mekanisme RPATA kepada
satuan kerja mitra KPPN Palembang agar pelaksanaan
anggaran di akhir tahun 2023 dapat berjalan dengan baik.
7. Meminta satker untuk menyiapkan dokumen yang
diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diblokir,
8. Satker diminta memantau perkembangan capaian IKPA
secara berkala pada OMSPAN, mengidentifikasi indikator
kinerja yang masih rendah, memperhatikan detil transaksi
capaian kinerja pada OMSPAN, dan
9. Seoptimal mungkin menjaga capaian melalui perbaikan
pada tata kelola pelaksanaan anggaran.
10. Mendorong satker untuk melaporkan proyeksi capaian
output dan realisasi capaian output secara tepat waktu.
