Pada Kamis, 29 Februari 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Roll Out Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran melalui SAKTI secara daring menggunakan media Ms Teams. Kegiatan diikuti oleh bendahara pengeluaran dari satuan kerja lingkup KPPN Pangkalan Bun yang sebelumnya menyampaikan LPJ melalui aplikasi SPRINT.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal, Bapak Krisdian Idam Pamungkas menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Latar belakang dari pelaksanaan Roll Out LPJ bendahara pengeluaran melalui SAKTI ini diantaranya adalah:
- Arahan pimpinan terkait simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis
- Mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas
- Data yang terkandung dalam LPJ memuat informasi manajerial
- Meminimalkan kendala saat penyampaian dan approval atau validasi LPJ bendahara
- Pada proses bisnis yang baru ini, bendahara sudah tidak perlu lagi mengunggah ADK LPJ pada aplikasi lain (SPRINT). Ketika ada kesalahan, SAKTI akan membaca data mana yang tidak sama, sehingga kesalahan dapat terdeteksi terlebih dahulu.
- SPRINT masih dipakai hanya untuk pengelolaan data rekening bendahara saja. SPRINT dibangun sebagai media untuk mengelola database rekening dari satker
- Dampak yang diharapkan dari adanya roll out LPJ bendahara pengeluaran yaitu:
- Bagi bendahara satker: tidak perlu unduh dan unggah ADK LPJ bendahara, KPA atau PPK lebih aware dengan informasi pada LPJ dan dapat memantau sudah sampai mana LPJ dilakukan, kesalahan pada LPJ dapat langsung diketahui oleh satker.
- Bagi KPPN: KPPN dapat memonitor status penyampaian LPJ sudah sampai mana, KPPN dibekali suplemen untuk mengawasi kepatuhan satker, dan penyampaian LPJ kepada Kanwil lebih mudah dengan adanya fitur monitoring LPJ pada MONSAKTI.
- Bagi Kanwil DJPb: Kanwil dapat memonitor progress penyampaian LPJ melalui MONSAKTI dan penyampaian rekap LPJ ke Dit. PKN menjadi lebih mudah.
- Urgensi validasi LPJ melalui SAKTI yaitu:
- Kebutuhan BUN memonitor kas satker secara real time
- Mendorong akurasi data kas melalui aplikasi yang sama
- Tinjut rekomendasi BPK agar BUN memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di K/L untuk mitigasi penyimpangan
- Otomatisasi dan kemudahan penyampaian LPJ tanpa harus unduh ADK dan unggah pada aplikasi SPRINT
- Simplifikasi aplikasi palaporan satker
- SPRINT lebih terfokus pada manajemen rekening
Dalam agenda bimbingan teknis (bimtek) tersebut, bendahara pengeluaran juga dijelaskan terkait step-step dalam memproses LPJ hingga menyampaikannya kepada KPPN yang dipandu oleh Bapak Agus Mariono. Agenda bimtek tersebut diakhiri dengan kegiatan tanya jawab.
Dengan adanya bimtek ini, diharapkan bendahara pengeluaran pada satuan kerja lingkup KPPN Pangkalan Bun dapat memahami dan juga bisa mempraktikkan penyampaian LPJ melalui aplikasi SAKTI yang akan dimulai untuk penyampaian LPJ periode bulan Februari 2024.
Juknis LPJ Bendahara Pengeluaran Konsep Baru dapat diunduh di sini:
Kontributor Berita:
Hernita Maharani Purwanto Putri
