Seputar Kontrak #1:

Memahami Pentingnya Pendaftaran Kontrak di KPPN

Latar Belakang

Dalam tata kelola keuangan negara, kontrak memegang peranan yang sangat strategis. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal dalam pengadaan barang/jasa antara pemerintah dan penyedia, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan anggaran.

Untuk menjamin proses belanja negara berjalan tertib, efisien, dan akuntabel, setiap satuan kerja wajib mendaftarkan kontrak melalui aplikasi SAKTI ke KPPN. Proses ini bertujuan untuk mencadangkan anggaran pada satuan kerja, sehingga menghindari risiko kekurangan anggaran akibat penggunaan untuk kegiatan lain.

Dasar Hukum

Pendaftaran dan pengelolaan data kontrak mengacu pada:

• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Jenis Data Kontrak

Dalam sistem SPAN, data kontrak terbagi menjadi dua jenis:

1. Kontrak Tahun Tunggal
2. Kontrak Tahun Jamak

Untuk kontrak tahun tunggal, struktur datanya meliputi:

1. Informasi Umum

Mencakup:

• Nomor kontrak
• Mata uang kontrak
• Tanggal kontrak
• Nama pekerjaan
• Identitas penyedia barang/jasa

2. Informasi Khusus

Mencakup:

• Cara penarikan dana
• Rencana pembayaran/angsuran
• Rencana potongan (uang muka dan retensi, jika ada)

3. Informasi Pembebanan

Mencakup:

• Elemen data BAS sebagai dasar pembebanan dan pencadangan pagu DIPA

Ketentuan Pendaftaran Kontrak

Berikut beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan:

1. Satuan kerja wajib mendaftarkan kontrak ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kontrak ditandatangani.
2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50 juta wajib direkam dalam aplikasi SAKTI dan dikirim ke KPPN.
3. Kontrak dengan mekanisme pembayaran bertahap (termin) wajib didaftarkan.
4. Hanya kontrak yang belum pernah didaftarkan yang dapat direkam. Jika terdapat perubahan, lakukan pembaruan data kontrak.
5. Pendaftaran dilakukan berdasarkan satu nomor kontrak.
6. Jika kontrak menggunakan lebih dari satu mata uang, maka pendaftaran dilakukan untuk masing-masing mata uang.
7. Jika pembayaran dilakukan melalui beberapa kantor bayar, pendaftaran dilakukan untuk masing-masing kantor bayar.

Persyaratan Pendaftaran Kontrak

Dokumen yang harus disiapkan:

• Kartu pengawasan kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK
• Resume kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK

Commitment Application Number (CAN)

Setelah kontrak berhasil didaftarkan, sistem akan menghasilkan CAN (Commitment Application Number) sebagai identitas unik kontrak.

Contoh format CAN:
A/015.26000565/0/0

Keterangan:

• A : Annual (kontrak tahun tunggal)
• 015 : Kode KPPN Pangkalpinang
• 26000565 : Nomor urut kontrak dari sistem SPAN

Penutup

Pendaftaran kontrak pada KPPN merupakan langkah penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui proses ini, setiap pengeluaran negara dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Dengan kepatuhan terhadap ketentuan pendaftaran kontrak, diharapkan tata kelola belanja negara semakin berkualitas, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh: Fatwa - PTPN Mahir KPPN Pangkalpinang

Dampak Strategis Pembayaran THR 2026 terhadap Akselerasi Ekonomi Nasional

	Dewi Ari febriyani PTPN Penyelia	Pendahuluan Di Indonesia, Tunjangan Hari Raya (THR) bukan sekadar tradisi tahunan atau bentuk apresiasi simbolis kepada para pekerja. Lebih dari itu, THR merupakan instrumen fiskal penting yang dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui peningkatan daya beli masyarakat. Menjelang Idulfitri 1447 H, pemerintah telah menetapkan landasan operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia untuk memastikan dana tersebut sampai kepada penerima secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.   Injeksi Likuiditas dan Efek Berganda (Multiplier Effect) Pembayaran THR menciptakan lonjakan likuiditas secara instan di masyarakat. Berdasarkan PMK Nomor 13 Tahun 2026, komponen THR pada tahun ini diberikan secara penuh, yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja. Penyaluran dana dalam skala besar sebagai contoh realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari enam puluh miliar rupiah di tingkat daerah memberikan dampak ekonomi yang luas. Fenomena ini memicu efek berganda (multiplier effect), yaitu setiap rupiah yang dibayarkan oleh KPPN akan mengalir ke berbagai sektor perekonomian, antara lain:
	Sektor ritel dan konsumsi: Terjadi peningkatan permintaan terhadap barang kebutuhan pokok, sandang, serta perlengkapan hari raya. Sektor jasa dan transportasi: Mobilitas masyarakat yang meningkat secara signifikan selama musim mudik memberikan stimulus bagi penyedia jasa transportasi dan akomodasi. Penguatan UMKM: Dana THR yang beredar di pasar tradisional serta pada pelaku usaha kecil menjadi pendorong penting bagi keberlangsungan ekonomi lokal.   Peran KPPN sebagai Akselerator Penyaluran Sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan anggaran, KPPN memiliki peran penting dalam memastikan stimulus ekonomi ini tidak mengalami hambatan. KPPN menjalankan fungsi pendampingan teknis kepada satuan kerja (satker), antara lain melalui: Digitalisasi proses: Memastikan penggunaan Aplikasi Gaji Berbasis Web guna menjamin akurasi perhitungan. Mitigasi kendala teknis: Meminimalkan potensi retur (dana kembali) dengan melakukan validasi data rekening penerima secara ketat sebelum Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan. Kepastian hukum: Menjamin bahwa seluruh proses pembayaran, termasuk bagi pegawai yang mengalami mutasi pindah, tetap memperoleh haknya sesuai ketentuan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).   Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Publik Penyaluran THR yang “Sat-Set” dan transparan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima merupakan wujud akuntabilitas pemerintah. Hal ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi inflasi musiman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.   Kesimpulan Pembayaran THR tahun 2026 merupakan momentum strategis bagi penguatan fondasi perekonomian nasional. Melalui sinergi yang baik antara satuan kerja dan KPPN dalam mematuhi petunjuk teknis PMK Nomor 13 Tahun 2026, KPPN sebagai kuasa Bendahara Umum Negara tidak hanya menjalankan proses administrasi keuangan, tetapi juga mengawal distribusi kesejahteraan yang berkontribusi pada pergerakan ekonomi dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Mari Mengenal IKPA: Pilar Belanja Negara yang Berkualitas

Pangkalpinang – Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai instrumen utama dalam mengukur kualitas pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) .

IKPA tidak hanya mengukur tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menilai bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan memberikan hasil yang optimal. Penilaian IKPA diatur melalui PMK Nomor 195/PMK.05/2018 serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA .

Tiga Aspek Penilaian IKPA

IKPA menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui tiga aspek utama yang mencerminkan kualitas belanja negara.

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Aspek ini menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran dalam DIPA, melalui indikator:

• Revisi DIPA (bobot 10%)

• Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10%)

Sasarannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengendalian revisi DIPA serta peningkatan akurasi realisasi belanja bulanan per jenis belanja .

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Aspek ini mengukur kepatuhan satker terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran, yang mencakup:

• Penyerapan Anggaran (20%)

• Belanja Kontraktual (10%)

• Penyelesaian Tagihan (10%)

• Pengelolaan UP/TUP (10%)

• Dispensasi SPM (5%)

Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan pelaksanaan belanja, pembayaran tagihan tepat waktu, serta menghindari penumpukan pencairan dana di akhir tahun .

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Aspek ini diukur melalui indikator:

• Capaian Output (25%)

Aspek ini menekankan bahwa belanja negara harus menghasilkan output yang nyata dan berkualitas bagi masyarakat .

Kategori Nilai IKPA

Penilaian IKPA dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi OM SPAN dan diklasifikasikan sebagai berikut:

Dengan sistem ini, IKPA tidak hanya berfokus pada besar kecilnya penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas, ketepatan waktu, dan dampaknya .

Kinerja IKPA Satker Lingkup KPPN Pangkalpinang

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, KPPN Pangkalpinang mengawal 224 satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Bangka Barat.

Pada Semester I Tahun 2025, kinerja IKPA satker lingkup KPPN Pangkalpinang mencatatkan hasil yang sangat membanggakan, dengan nilai 98,13 dan rincian sebagai berikut:

• Kualitas Perencanaan Anggaran: 95,20

• Kualitas Pelaksanaan Anggaran: 99,40

• Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran: 99,91 .

Penutup

Capaian nilai IKPA yang sangat baik ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di wilayah kerja KPPN Pangkalpinang telah berjalan secara disiplin, efektif, dan akuntabel. IKPA menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBN tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belanja, KPPN Pangkalpinang terus berkomitmen mengawal terwujudnya belanja negara yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat .

Oleh: Elvana Cytra Rahmatul Fitri, PTPN Terampil KPPN Pangkalpinang

Panduan Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan TUP di Akhir Tahun Anggaran

Praktik baik bagi Bendahara dan Pengelola Keuangan Satker

Mengapa UP dan TUP Sangat Penting di Akhir Tahun?

Menjelang penutupan tahun anggaran, setiap satuan kerja wajib memastikan seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Salah satu komponen paling krusial adalah Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

UP digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan secara langsung. Sementara itu, TUP diberikan untuk kebutuhan tertentu yang melebihi kapasitas UP atau bersifat khusus.
Pengelolaan yang tidak tertib berpotensi menimbulkan temuan audit, ketidaksesuaian laporan, hingga sanksi administratif.

Karena itu, pengelolaan UP dan TUP menjelang tutup buku menjadi kunci utama akuntabilitas dan kredibilitas keuangan negara.

Landasan Hukum

Pengelolaan UP dan TUP berpedoman pada:

• Perdirjen DJPb Nomor PER-17/PB/2025
  Mengatur langkah teknis penutupan keuangan, termasuk penyelesaian UP dan TUP.
• PMK Nomor 62 Tahun 2023
  Mengatur tata cara perencanaan, pencairan, akuntansi, dan pelaporan keuangan negara.

Pengelolaan Uang Persediaan (UP)

Agar penutupan tahun berjalan lancar, bendahara perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Lakukan Rekonsiliasi Secara Akurat

          Pastikan saldo UP pada:

• Buku Kas Umum (BKU),
• Aplikasi SAKTI,
• Rekening bank,
  menunjukkan angka yang sama tanpa selisih.

2. Ajukan SPM GUP Nihil atau PTUP Tepat Waktu

          Seluruh dana yang telah digunakan harus didukung kuitansi dan SPJ yang sah, lalu diajukan melalui:

• SPM GUP Nihil atau
• SPM PTUP
  sesuai jadwal cutoff KPPN.

3. Setor Sisa UP

           Jika masih terdapat dana yang belum digunakan, segera lakukan penyetoran ke kas negara agar tidak terbawa ke tahun berikutnya.

4. Hindari Pengeluaran Baru yang Tidak Mendesak

           Menjelang akhir tahun, fokuskan anggaran pada kewajiban yang benar-benar penting dan sudah direncanakan.

Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

TUP harus dikelola lebih ketat karena sifatnya sementara dan wajib dipertanggungjawabkan.

1. Ajukan Berdasarkan Kebutuhan Mendesak

           TUP hanya boleh digunakan untuk pengeluaran yang:

• Tidak bisa ditunda, dan
• Tidak bisa dibayarkan melalui UP biasa.

2. Selesaikan Sebelum Batas Waktu

          SPJ dan SPM PTUP wajib diajukan sebelum batas akhir 31 Desember.
          Untuk satker yang membayar uang makan dan lembur bulan Desember melalui UP/TUP, pengajuan nihil paling cepat dilakukan 31 Desember 2025.

3. Setor Sisa TUP

          Semua sisa dana TUP wajib disetorkan ke kas negara melalui mekanisme MPNG3.

4. Rekonsiliasi Intensif

           Saldo TUP harus sama antara:

• Buku kas,
• Aplikasi SAKTI,
• Rekening bank.

Tips Praktis Agar Tidak Bermasalah di Akhir Tahun

✔ Buat kartu pengawasan mandiri untuk memantau posisi UP dan TUP
✔ Lakukan koordinasi aktif dengan KPPN agar tidak melewati jadwal cutoff SPM/SP2D
✔ Gunakan Aplikasi SAKTI untuk memonitor saldo, realisasi, dan status SPJ secara real-time

Keterlambatan atau kesalahan dapat berdampak pada nilai IKPA satker.

Kesimpulan

Menutup tahun anggaran dengan pengelolaan UP dan TUP yang tertib adalah wujud nyata akuntabilitas pengelolaan APBN.
Dengan rekonsiliasi yang akurat, penyusunan SPJ tepat waktu, penyetoran sisa dana, dan koordinasi dengan KPPN, satker dapat memastikan seluruh dana operasional tercatat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh: Fatwa - PTPN Mahir KPPN Pangkalpinang

Pekerjaan Belum Selesai di Akhir Tahun? Simak Aturan Baru RPATA 2025

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kas negara yang lebih tertib dan akuntabel menjelang tutup tahun anggaran, Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025. Peraturan ini menjadi kompas bagi Satuan Kerja (Satker) dalam mengelola penyelesaian pekerjaan yang belum rampung di akhir tahun anggaran melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Penerbitan PMK ini merupakan langkah penyempurnaan dari regulasi sebelumnya PMK Nomor 109 Tahun 2023 dengan membawa beberapa perubahan signifikan guna memperkuat tata kelola belanja negara.

Apa yang Baru di PMK 84 Tahun 2025?

Terdapat beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan oleh para pengelola keuangan Satker:

1. Relaksasi Waktu Penyampaian SPM: Salah satu perubahan yang sangat membantu Satker adalah perpanjangan batas waktu penyampaian SPM Pembayaran atau Penihilan ke KPPN, yang kini diberikan waktu hingga 10 hari kerja (sebelumnya hanya 5 hari kerja).
2. Kriteria Pemberian Kesempatan yang Lebih Spesifik: Pekerjaan yang dapat dilanjutkan melewati tahun anggaran kini mencakup kategori Pekerjaan Tertentu (seperti Makan Siang Bergizi, Cetak Sawah, dan Program Keluarga Harapan) atau kontrak yang memiliki progres fisik minimal 75% per 30 November 2025.
3. Formalisasi RPATA BLU: Mekanisme penampungan dana kini diatur secara spesifik bagi Satker Badan Layanan Umum (BLU), memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dana kelolaan BLU di akhir tahun.
4. Optimalisasi Peran KPPN: Verifikasi pengajuan kesempatan penyelesaian pekerjaan kini dilakukan lebih ketat melalui sistem SAKTI untuk memastikan kelayakan proyek yang akan dilanjutkan.

Urgensi Penerapan RPATA

Mekanisme RPATA hadir sebagai solusi atas dilema akhir tahun: antara batas waktu tahun anggaran dan realita penyelesaian pekerjaan di lapangan. Dengan RPATA, dana untuk pekerjaan yang belum selesai namun memenuhi syarat tidak langsung hangus, melainkan dipindahkan ke rekening penampungan. Hal ini menjamin hak penyedia barang/jasa tetap terpenuhi setelah pekerjaan benar-benar selesai 100%, sekaligus menjaga prinsip pay-as-you-go.

Langkah Persiapan Bagi Satker

Menghadapi masa kritis akhir tahun, Satker dihimbau untuk segera melakukan langkah-langkah berikut:

• Identifikasi Kontrak: Melakukan mapping terhadap kontrak-kontrak yang berpotensi tidak selesai di akhir Desember.
• Akselerasi Pekerjaan: Mendorong penyedia untuk mencapai progres fisik minimal yang dipersyaratkan.
• Koordinasi dengan KPPN: Memastikan seluruh administrasi dan pengajuan melalui aplikasi SAKTI dilakukan sesuai timeline yang ditetapkan agar terhindar dari keterlambatan.

Dengan implementasi PMK 84 Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat ditutup dengan capaian kinerja yang maksimal tanpa mencederai prinsip akuntabilitas keuangan negara.

Oleh : Dewi Ari Febriyani PTPN Mahir KPPN Pangkal Pinang

MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG UANG PERSEDIAAN

Pengertian

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Uang Persediaan atau yang biasa disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Latar Belakang

                Uang persediaan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan secara langsung. Untuk menunjang kegiatan sehari-hari bendahara diberikan kewenangan untuk mengelola uang persediaan namun wajib untuk melakukan penggantian atau revolving setiap bulan selama memiliki uang tersebut. Jika satuan kerja memiliki uang persediaan dan tidak melakukan penggantian sebelum waktu jatuh tempo, akan diberikan sanksi oleh KPPN.

Penggunaan Uang Persediaan

1. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
2. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS dan dapat dilakukan pembayaran secara tunai maupun nontunai.
3. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
4. Pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak pembayaran paling banyak Rp200.000.000.
5. Batasan besaran pembayaran dimaksud, dikecualikan untuk:
6. Honorarium
7. Perjadin
8. Kegiatan luar negeri
9. Kegiatan kepresidenan/wakil presiden
10. PBJ luar negeri
11. Kegiatan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD
12. Pengadaan Alutsista
13. Penanganan terorisme
14. Penanganan bencana, dan
15. Iuran organisasi internasional.
16. Besaran UP yang bersumber dari RM mencakup 60% UP Tunai dan 40% Tunai.
17. UP dapat diberikan untuk pengeluaran Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), dan Belanja Lain-Lain (58). Namun tidak dapat digunakan untuk Belanja Pegawai (51) kecuali diatur dalam peraturan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
18. Satker dapat mengajukan UP PNBP setelah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP.
19. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 50.000.000.
20. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (ima puluh persen) dan paling lambat 1 bulan sejak tanggal SP2D UP/GUP terakhir.

Besaran Uang Persediaan

1. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000;
2. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 sampai dengan Rp6.000.000.000;
3. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000.

Sanksi Terkait Uang Persediaan

1. Dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN Pangkalpinang menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format dalam PMK-190).
2. Dalam 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (revolving UP), maka Kepala KPPN Pangkalpinang akan memotong UP sebesar 25%.

Alur Permohonan Persetujuan UP ke KPPN pada Aplikasi SAKTI

Oleh: Fatwa - PTPN Mahir KPPN Pangkalpinang

PENTINGNYA SERTIFIKASI PEJABAT PENGELOLA APBN: MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

      Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu fungsi penting pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pejabat pengelola APBN yang kompeten dan profesional untuk mengelola APBN secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme pejabat pengelola APBN adalah melalui sertifikasi.

Dasar Hukum

      Sertifikasi pejabat pengelola APBN didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.01/2013 tentang Sertifikasi Pejabat Pengelola APBN

Latar Belakang

      Pengelolaan APBN yang efektif dan efisien memerlukan pejabat pengelola yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pejabat pengelola APBN yang belum memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan APBN yang tidak efektif dan efisien, sehingga dapat berdampak pada kinerja pemerintah dan perekonomian negara.

Manfaat Sertifikasi

     Sertifikasi pejabat pengelola APBN memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme: Sertifikasi memastikan bahwa pejabat pengelola APBN memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam mengelola APBN.
2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Sertifikasi memastikan bahwa pejabat pengelola APBN memiliki kemampuan untuk mengelola APBN secara akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintah: Sertifikasi memastikan bahwa pejabat pengelola APBN memiliki kemampuan untuk mengelola APBN secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Sertifikasi memastikan bahwa pejabat pengelola APBN memiliki kemampuan untuk mengelola APBN secara akuntabel dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kesimpulan

      Sertifikasi pejabat pengelola APBN merupakan salah satu cara untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme pejabat pengelola APBN. Dengan sertifikasi, pejabat pengelola APBN dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola APBN, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sertifikasi pejabat pengelola APBN merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan APBN yang efektif dan efisien.

Skema Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM

Diagram Sertifikasi Bendahara, PPK dan PPSPM

Oleh : Urif Sahudin - PTPN Mahir KPPN Pangkalpinang

Kinerja APBN Maret 2025 & Realisasi THR

      Penerimaan negara di wilayah Pulau Bangka hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp616,17 M (21,73% dari target) yang didominasi oleh pendapatan Pajak senilai Rp579,22 M. Kinerja penerimaan ini tumbuh secara agregat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mencapai 8,36% (y-o-y).

      Hingga akhir Maret 2025, belanja negara di Pulau Bangka terealisasi sebesar Rp1,8 T (22,68% dari pagu Rp7,94 T) yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp449,97 M (17,31% dari pagu Rp2,6 T). Hal ini menunjukkan penurunan kinerja anggaran dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp623,04 M (19,21% dari pagu 3,24 T). Dari capaian realisasi per Maret 2025, realisasi BPP tertinggi yaitu pada Polri sebesar Rp146,57 M atau 24,84% terhadap pagu yang dikelola. Polri merupakan K/L yang mengelola pagu terbesar di Pulau Bangka mencapai Rp589,95 M. Sementara K/L yang mengelola pagu terkecil adalah Perpustakaan Nasional RI dengan pagu sebesar Rp77,69 Juta dan belum terealisasi hingga saat ini.

      Sementara penyaluran Transfer ke Daerah mengalami peningkatan sebesar 4,04% (y-o-y) yang telah tersalurkan sebesar Rp1,35 T (25,29% dari pagu Rp5,34 T). Per Maret 2025, realisasi DAU, DBH, dan DAK Non Fisik tertinggi disalurkan pada Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan masing-masing sebesar Rp299,13 M, Rp21,51 M, dan Rp48,35 M. Sementara realisasi Dana Desa terbesar disalurkan kepada Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp30,09 M. Dari seluruh komponen TKD, hanya alokasi DAK Fisik yang belum tersalurkan pada Pemda di wilayah Pulau Bangka.

      Ditengah gejolak ekonomi dan efisiensi anggaran, penyaluran belanja negara tetap dilaksanakan untuk memastikan program prioritas nasional dan pelayanan publik tetap berjalan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, terdapat penyaluran THR kepada seluruh pegawai ASN maupun non ASN.

      Hingga 27 Maret 2025, KPPN Pangkalpinang telah memproses pembayaran THR kepada 115 satker di Pulau Bangka yang meliputi 18.077 penerima dengan jumlah Rp 69,95 M. Penyaluran THR ini telah terealisasi sebesar 98,64% dari target senilai Rp 70,91 M. Jumlah THR gaji yang tersalurkan sebesar Rp 53,23 M (93,21% dari target), sementara jumlah THR Tukin yang tersalurkan sebesar Rp 16,72 M (121,1% dari target).

      Selama penyaluran THR, Kepala KPPN Pangkalpinang turut serta dalam memantau harga dan ketersediaan stok bahan pokok dan penting yang dipimpin oleh Pj Walikota Pangkalpinang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pangkalpinang. Harga bahan pokok dan penting yang dipantau yaitu beras, cabai, daging ayam, daging sapi, telur, minyak goreng, gas LPG, dan lainnya. Berdasarkan pemantauan tersebut, harga dan ketersediaan stok bahan pokok dan penting dinilai cukup stabil, serta mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat hingga libur hari raya berakhir.

Oleh: Elvana Cytra Rahmatul Fitri - PTPN Terampil KPPN Pangkalpinang