Puji Syukur, dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh punggawa KPPN Pelaihari seluruh dokumen dan kelengkapan sarana prasarana berbuah hasil predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

KPPN Pelaihari menerima penghargaan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) di Golden Ballroom The Sulthan Hotel, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). "Itu merupakan bentuk apresiasi KemenPAN RB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi," Ungkap Woro Triwening Renggani (Kepala KPPN Pelaihari).

Sebagai salah satu dari 62 unit kerja Kementerian Keuangan yang mendapat predikat WBK WBBM, KPPN Pelaihari mengimplementasikan zona integritas yang dilaksanakan sudah sejak lama. Pencanangan pembangunan Zona integritas dilaksanakan pada 17 Februari 2017 lalu.

Tidak hanya dokumen maupun sarana prasarana, namun pelayanan dengan kualitas service excellent diberikan oleh KPPN Pelaihari kepada stakeholder. Pelatihan service excellent diselenggarakan untuk seluruh pegawai termasuk PPNPN (honorer). Tidak heran jika capaian nilai indeks survey kepuasan layanan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Penguatan komitmen internal juga senantiasa dilaksanakan terus menerus oleh KPPN Pelaihari, agar seluruh pegawai mempunyai komitmen yang sama dalam pembangunan zona integritas ini.

Setelah melalui audit dan penilaian internal secara berjenjang dari Setditjen Perbendaharaan maupun Itjen Kementerian Keuangan, sebagai rangkaian penentuan penilaian dilaksanakan survey persepsi layanan yang dilaksanakan oleh Tim Survey dari BPS Kabupaten Tanah Laut kepada seluruh satker mitra kerja pada 1 sampai dengan 3 Oktober 2018.

Penilaian terakhir oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN RB dilaksanakan pada 30 Oktober 2018 yang lalu.

Dari hasil penilaian baik survey persepsi layanan maupun penilaian on the spot dari Tim Penilai Nasional tersebut, KPPN Pelaihari ditetapkan sebagai unit kerja yang lolos dalam penilaian implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tahun 2018.

Selain KPPN Pelaihari, unit lain di lingkungan Kabupaten Tanah Laut juga terdapat Polres Tanah Laut yang saat itu juga menerima penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

KPPN Pelaihari juga berharap menularkan virus positif ini serta menjadi role model bagi unit kerja lain khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut agar semangat reformasi birokrasi ini menyebar di wilayah Bumi Tuntung Pandang ke depan.