Visi:

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan.

Misi:

Dalam   rangka   mewujudkan   pencapaian   visi   Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak.
2. Mewujudkan pengelolaan   kas   negara   yang                        modern,         kredibel,         dan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel.
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.

Tujuan:

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, DJPb menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Regulasi, Proses Bisnis dan layanan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Produktif dan Perbendaharaan yang Modern;
3. Pelaksanaan mandat tugas

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan tujuh tujuan DJPb Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator tujuan, yaitu:

1. Pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas nilai IKPA K/L.
2. Pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang.
3. Pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN.
4. Tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator Indeks efektivitas investasi pemerintah.
5. Tata Kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak yang diukur dengan indikator Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU.
6. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang digital, adaptif, dan terintegrasi yang diukur dengan indikator Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan.
7. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi yang adaptif yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.