Sejarah KPPN Pelaihari

KPPN Pelaihari mulai beroperasi secara efektif pada September 2002 dengan menggunakan Kantor Eks Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut yang berlokasi di Jalan A. Syairani No. 1 Pelaihari.

KPPN Pelaihari sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Pelaihari. Seiring dengan adanya reorganisasi pada Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan RI, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, KPKN Pelaihari resmi berubah nama menjadi KPPN Pelaihari dengan tugas pokok dan fungsi yang bertambah dari tugas pokok dan fungsi KPKN ditambah dengan adanya penggabungan tugas Kantor Akuntansi Regional (KAR) pada KPPN Pelaihari.

Mulai tanggal 2 Februari 2005, KPPN Pelaihari menempati gedung baru di Jalan Datu Insad No 79 Pelaihari setelah proyek pembangunan gedung beserta prasarana lingkungannya selesai pada akhir tahun 2004.

Sejak mulai berdiri, kantor ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, yang dimulai oleh

1. Sunarto pada tahun 2003 s.d. 2005,
2. Soeparyono pada tahun 2005 s.d. 2008,
3. Muhammad Zen pada tahun 2008 s.d. 2010,
4. Faradiba Arbi, S.E. pada tahun 2010 s.d. 2012,
5. Bimanyu Eka Yuda, S.E. pada tahun 2012 s.d. 2013,
6. Anna Mariana, S.Si, M.Si pada tahun 2014 s.d. 2016,
7. Tjahjo Purnomo, S.E., M.M. pada tahun 2016 s.d. 2018,
8. Woro Triwening Renggani, S.P., M.Si. pada tahun 2018 s.d. 2021, dan
9. Rohmiati, S.E., Ak. pada tahun 2021 s.d. sekarang.

Tanggal 1 Oktober 2012 merupakan momentum penting bagi KPPN Pelaihari dan para stakeholder karena pada tanggal tersebut KPPN Pelaihari secara resmi ditetapkan sebagai KPPN Percontohan. Penetapan ini secara simbolis berarti KPPN Pelaihari telah mantap dan siap untuk meberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Tahun 2014, KPPN Pelaihari terpilih menjadi peserta lomba KPPN Percontohan dan berhasil meraih peringkat terbaik ke-3 untuk KPPN Tipe A2 Tingkat Nasional.

Pada tahun 2017, KPPN Pelaihari memperoleh mandat sebagai salah satu instansi yang melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pada Tahun 2018 KPPN Pelaihari berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bersama dengan KPPN di seluruh Indonesia berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015.

Pada Tahun 2019, setelah melewati serangkaian penilaian dan hasil reviu dokumen, KPPN Pelaihari berhasil menjadi peringkat pertama dalam Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2020, KPPN Pelaihari berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak dicanangkannya Zona Integritas pada tahun 2017.

Pada tahun 2021, bersama dengan KPPN di seluruh Indonesia, KPPN pelaihari berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2005

Hingga saat ini KPPN Pelaihari terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada stakeholder mitra KPPN Pelaihari sehingga diharapkan mampu meningkatkan prestasi KPPN Pelaihari baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.