Pelaihari, 25 Juni 2025 – Pemerintah terus mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penopang ekonomi nasional. Salah satu wujud nyata dukungan tersebut adalah melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJPb tidak hanya bertugas menyalurkan dana ke berbagai lini pembangunan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjembatani pelaku usaha kecil dengan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengapa UMi Penting?

Masih banyak pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti tidak adanya agunan, keterbatasan dokumen administrasi, serta belum tercatat dalam sistem keuangan formal.

Di sinilah program UMi hadir sebagai solusi—memberikan pembiayaan dengan proses mudah, bunga rendah, tanpa agunan, dan dilengkapi dengan pendampingan usaha. Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem usaha mikro yang lebih kuat dan siap naik kelas.

Peran DJPb dalam Ekosistem Pemberdayaan UMKM

DJPb berperan sebagai penjaga integritas fiskal sekaligus katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam pemberdayaan UMKM. Melalui unit vertikal di daerah seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), DJPb menjalankan peran strategis dalam mendukung pembiayaan UMi.

Peran tersebut antara lain:

• Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga penyalur, dan stakeholder lainnya

• Monitoring dan evaluasi penyaluran UMi, memastikan ketepatan sasaran dan kebermanfaatannya

• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pembiayaan inklusif dan literasi keuangan

• Mendorong sinergi antara pembiayaan UMi dan program-program pemberdayaan UMKM lainnya

Sinergi Pembiayaan dan Pemberdayaan

Pembiayaan UMi bukan sekadar memberikan dana, tetapi juga menjadi entry point untuk pelaku usaha agar dapat terhubung dengan ekosistem pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas usaha. Hal ini sejalan dengan visi DJPb untuk mewujudkan transformasi kelembagaan yang berfokus pada kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.

Dengan sistem pelaporan dan evaluasi yang terintegrasi, DJPb memastikan bahwa setiap rupiah dana UMi yang disalurkan tidak hanya tercatat secara akuntabel, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang terukur.

Harapan ke Depan

Melalui pembiayaan UMi dan penguatan peran KPPN sebagai mitra strategis di daerah, DJPb optimistis dapat terus mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Harapannya, semakin banyak pelaku usaha mikro yang mampu mandiri, naik kelas, dan pada akhirnya siap masuk ke sistem keuangan formal.

UMKM yang kuat akan menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh. Dan DJPb hadir, bukan hanya sebagai penjaga anggaran, tetapi sebagai mitra pembangunan yang selalu ada untuk rakyat.

KPPN Pelaihari telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KPPN untuk Periode Triwulan I Tahun 2025. Berdasarkan hasil survei, KPPN Pelaihari berhasil meraih skor 4,83 dari skala 5, dengan predikat “Sangat Baik”!🌟

Capaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya partisipasi serta masukan berharga yang diberikan dari Stakeholder semua. Terima kasih kepada seluruh Stakeholder atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan, Kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam mengisi Survei Kepuasan Masyarakat.🙌🏻🙏🏻

KPPN Pelaihari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melayani dengan CERIA (Cerdas, Efektif, Ramah, Ikhlas, Akurat). Mari terus bersama-sama menjaga dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negera (KPPN) Pelaihari pada Senin, 14 April 2025 melalui Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto memberikan penghargaan Kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Tahun 2024. 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil menerima penghargaan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PURP) untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sanitasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan-Subbidang SD, dan Dinas PURP untuk DAK Fisik Bidang Air Minum. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kinerja penyaluran DAK Fisik tahun anggaran 2024 sesuai dengan pemenuhan pelaksanaan kontrak, kecepatan penyaluran, pemenuhan dokumen syarat salur dan penyelesaian capaian output.

Sedangkan 7 (tujuh) Pemerintah Desa yang menerima penghargaan dengan kinerja penyaluran dana desa terbaik tahun 2024 yaitu Desa Sumber Mulia, Desa Asri Mulya, Desa Handil Gayam, Desa Durian Bungkuk, Desa Kampung Baru, Desa Jilatan Alur, dan Desa Sabuhur. Penghargaan tersebut diberikan sebagai reward atas kepatuhan desa dalam pengelolaan Dana Desa dan tambahan dana Desa yang telah diterima sepanjang tahun 2024.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 7 (tujuh) Pemerintah Desa yang paling cepat menyelesaikan kelengkapan dokumen penyaluran dana desa tahap I tahun 2025, dan berhasil mengajukan penyaluran Dana Desa ke KPPN yaitu  Desa Asri Mulya, Desa Bentok Kampung, Desa Bluru, Desa Jilatan Alur, Desa Kurau, Desa Sungai Pinang, dan Desa Tajau Mulya.

Dalam arahanya, Bupati Tanah Laut menyampaikan apresiasi atas kinerja pengelola DAK Fisik kepada Kepala Dinas dan Kepala Desa yang telah mengelola dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat dengan penuh tanggung jawab dan transparan.  Bupati Tanah Laut juga menekankan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Tanah Laut dalam bekerja dan selalu menjaga etika birokrasi.

Dana Desa Tahap I Tahun 2025 untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut (Kab. Tala) telah salur seluruhnya sebesar Rp65,17 Miliar. Penyaluran tersebut mengalami percepatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa penyaluran Dana Desa di tahun 2025 mengalami percepatan, meningkat lebih tinggi 13% jika dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun lalu. “Kesiapan Desa dalam menyiapkan dokumen syarat salur, seperti APBDes lebih awal  dan percepatan penetapan Perkades Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa memberikan kontribusi dalam penyaluran Dana Desa Tahap I yang lebih cepat” jelasnya. Kab. Tala memperoleh alokasi Dana Desa 2025 sebesar Rp.113,54 Miliar dan Tahap I telah tuntas seluruhnya tersalurkan ke seluruh Rekening Kas Desa (RKD) per 30 Mei 2025.

Dana Desa Tahap I terdiri dari alokasi Earmark (telah ditentukan penggunaannya) sebesar Rp49,19 Miliar dan alokasi Non-Earmark (tidak ditentukan penggunaannya) sebesar Rp15,98 Mliar. Alokasi Earmark tersebut digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran BLT Desa, penanganan stunting, pembangunan desa melalui program padat karya, pemanfaatan IT guna mendorong implementasi desa digital, serta dukungan program ketahanan pangan dan pengembangan potensi desa. Untuk alokasi Dana Desa Non-Earmark digunakan dalam pendanaan sektor prioritas lainnya sesuai karakteristik desa masing-masing.

Sebagai Apresiasi atas kinerja Pemerintah Desa di Kab. Tala yang telah melakukan percepatan dalam penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2025. KPPN Pelaihari dan Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja 7 (tujuh) Pemerintah Desa yang tercepat dalam penyaluran  dana desa yaitu Desa Asri Mulya, Desa Bentok Kampung, Desa Bluru, Desa Jilatan Alur, Desa Kurau, Desa Sungai Pinang, dan Desa Tajau Mulya.

Terdapat kebijakan baru untuk penyaluran Dana Desa Tahap II, guna mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagaimana instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Falih menjelaskan bahwa terdapat tambahan dokumen syarat salur untuk permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II di Tahun 2025. Bagi Desa yang akan mengajukan permohonan Dana Desa Tahap II selain harus memenuhi realisasi penyerapan minimal 60% dan pemenuhan 40% capaian output atas penggunaan Dana Desa yang telah diterima di Tahap I, dipersyaratkan juga pemenuhan Akta Pendirian KDMP atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke Notaris. Kepala Desa juga diminta menandatangani surat pernyataan Komitmen Dukungan APBDes untuk pembentukan KDMP. Falih juga menyampaikan bahwa seluruh layanan KPPN yang diberikan bebas biaya 0 rupiah dan KPPN merupakan unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sejak tahun 2020, serta telah menerapakan ISO Standar Manajemen Mutu (SMM) 9001:2015 dan ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan karena terganjal syarat administrasi, tidak memiliki agunan, atau belum memiliki rekam jejak usaha yang terdokumentasi dengan baik. Untuk itulah, Pemerintah menghadirkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)—sebuah solusi nyata bagi kelompok usaha mikro yang belum bankable.

Apa Itu Pembiayaan UMi?

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah skema pembiayaan tahap lanjutan setelah program bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Pemerintah. Program ini menyasar pelaku usaha mikro yang belum bisa mendapatkan kredit dari perbankan, tetapi memiliki kemauan dan potensi untuk mengembangkan usahanya.

Pembiayaan UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga lainnya yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah. Salah satu keunggulan UMi adalah tidak memerlukan agunan dan proses pencairannya relatif cepat dan mudah.

Fitur Utama Pembiayaan UMi:

• Plafon pembiayaan hingga Rp20 juta per debitur

• Tanpa agunan, cukup dengan persyaratan administrasi dasar dan survei kelayakan usaha

• Bunga ringan dan bersaing, sesuai kebijakan pemerintah

• Pendampingan usaha dari lembaga penyalur agar pelaku usaha dapat mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya

Siapa Saja yang Bisa Mengakses?

Program ini ditujukan bagi masyarakat pelaku usaha ultra mikro seperti pedagang kelontong, penjual makanan/minuman, perajin, petani kecil, dan pelaku jasa lainnya yang:

• Belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal (perbankan)

• Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan

• Bersedia menerima pendampingan dan memanfaatkan dana untuk kegiatan usaha

UMi: Memberdayakan, Bukan Memberi Ikan

Berbeda dengan bantuan langsung tunai, UMi tidak sekadar “memberi ikan”, tapi memberikan “kail” agar pelaku usaha mikro bisa tumbuh mandiri. Pendampingan dan pembinaan yang menyertai pembiayaan ini membuat usaha mikro makin tertata, pencatatan keuangannya membaik, dan perlahan mulai layak untuk masuk ke pembiayaan perbankan di kemudian hari (graduasi).

Peran KPPN dan Kementerian Keuangan

Melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan terus mendorong percepatan penyaluran UMi agar menjangkau pelaku usaha di pelosok desa. KPPN sebagai perpanjangan tangan DJPb di daerah juga aktif menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penyalur, dan pendamping UMi agar program ini dapat tepat sasaran.

Ayo, Manfaatkan Program UMi!

Jika Anda pelaku usaha mikro dan belum pernah mendapatkan akses pembiayaan dari bank, program UMi bisa jadi pintu masuk pertama untuk berkembang. Informasi lebih lanjut bisa diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM setempat, lembaga penyalur UMi resmi, atau melalui laman www.pip.kemenkeu.go.id.

Pembiayaan Ultra Mikro bukan hanya soal dana, tapi tentang harapan, kemandirian, dan masa depan yang lebih baik bagi UMKM Indonesia.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 pada akhir Triwulan I menunjukkan kinerja yang baik, khususnya penyerapan belanja negara mampu tumbuh positif sebesar 32,15% jika dibandingkan kinerja penyerapan belanja pada tahun anggaran yang lalu (year on year). Kinerja penyerapan belanja pada akhir Triwulan I 2025 tidak lepas dari kinerja penyerapan belanja sepanjang periode Januari dan Februari yang sempat mengalami kontraksi sebagai dampak dari pelaksanaan efisiensi belanja melalui re-identifikasi belanja prioritas pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Secara aggregate, alokasi APBN Tahun 2025 di Tanah Laut yang disalurkan melalui Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari mencapai Rp2,09 Triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp537,48 Miliar atau 25,62% dari alokasi yang tersedia. Pertumbuhan penyerapan belanja negara yang positif pada Triwulan I ditopang oleh penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para ASN dan Non-ASN, serta penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa THR yang disalurkan pada pertengahan bulan Maret memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan penyerapan anggaran. THR yang telah dibayarkan mencapai Rp11,03 Miliar untuk 2.723 penerima baik PNS/Anggota Polri, PPPK dan Tenaga Non ASN. “Untuk belanja pegawai memang mengalami pertumbuhan dikarenakan adanya pembayaran THR, namun untuk Belanja K/L seperti belanja barang dan modal masih mengalami kontraksi lebih dari 40% dikarenakan terdapat skala prioritas dari masing-masing Satuan kerja K/L untuk membelanjakan anggarannya” jelasnya.

Secara rinci, alokasi APBN 2025 di Tanah Laut untuk Belanja K/L mempunyai pagu sebesar Rp266,09 Mliliar dan untuk Belanja TKD sebesar Rp1,83 Triliun. Belanja K/L telah terealisasi sebesar Rp60,30 Miliar atau sebesar 22,6% dari pagu alokasi, dan belanja TKD telah terealisasi sebesar Rp477,19 Miliar atau 26,05%. Di tahun 2025, kinerja penyaluran belanja TKD sangat baik dan mampu tumbuh sebesar 41,48% (y.o.y). Perubahan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil secara proporsional setiap bulannya dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) memberikan kontribusi dalam kinerja penyaluran pada akhir Triwulan I ini. Peyaluran TPG secara langsung dari KPPN ke rekening para Guru ASN Daerah telah mencapai Rp18,29 Miliar untuk 1.594 guru. Untuk penyaluran Dana Desa juga mengalami pertumbuhan 54,32% (y.o.y) atau telah tersalurkan sebesar Rp61,67 Miliar yang dirinci untuk 127 Desa di Kab. Tanah Laut.

Kinerja penyaluran TKD sangat signifikan dalam mendorong perputaran ekonomi di Tanah Laut. Penyaluran TKD yang antara lain digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, Pembangunan Sarpras melalui Dana Alokasi Khusus Fisik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Falih menyampaikan seluruh penyaluran belanja baik belanja K/L dan TKD kepada Pemda dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan implementasi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). “Seluruh layanan yang diberikan KPPN Pelaihari tidak dipungut biaya, dan apabila terdapat indikasi pelanggaran integritas dalam penyaluran dana APBN oleh KPPN seperti penyuapan ataupun gratifikasi, agar segera dilaporkan melalui layanan pengaduan yang telah disediakan di website KPPN Pelaihari” pesannya.