Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari terus berkomitmen mengawal penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor penggerak ekonomi di daerah. Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan, KPPN Pelaihari memainkan peran vital dalam memastikan setiap rupiah dana Transfer ke Daerah (TKD) tersalurkan dengan cepat, akurat, dan akuntabel ke wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Hingga penghujung Desember 2025, sinergi yang kuat antara KPPN Pelaihari dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut membuahkan hasil yang menggembirakan. Kinerja penyaluran TKD di Tanah Laut berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp1,977 triliun atau mencapai 98,58% dari total pagu anggaran sebesar Rp2,005 triliun. Pencapaian ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di "Bumi Tuntung Pandang".

Salah satu kontributor terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah terealisasi sepenuhnya sebesar Rp546,88 miliar (100% dari pagu setelah pencadangan). DAU digunakan untuk menunjang percepatan pelayanan dasar kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. DAU juga secara dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah senilai Rp17,56 miliar, serta pendanaan kelurahan sebesar Rp1 miliar untuk optimalisasi pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan realisasi mencapai Rp1,11 triliun atau 99,11% dari pagu sebesar Rp1,12 triliun. Penyaluran dana yang bersumber dari pajak dan kekayaan alam ini menjadi instrumen krusial bagi Tanah Laut untuk mendanai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal. Capaian ini didorong oleh realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang mencapai 100% di berbagai sektor, termasuk Minerba (Royalti), Kehutanan (PSDH), Perikanan, hingga DBH Sawit yang seluruhnya tersalurkan penuh untuk mendukung pembangunan di Bumi Tuntung Pandang. Sementara itu, DBH Pajak juga telah disalurkan secara optimal untuk memastikan ketersediaan dana bagi program-program strategis pemerintah daerah.

Di sektor pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah disalurkan sebesar Rp14,91 miliar. Dana ini dialokasikan untuk berbagai bidang yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak, mulai dari perbaikan fasilitas pendidikan (PAUD, SD, SMP), layanan kesehatan, hingga penyediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi warga Tanah Laut. KPPN Pelaihari memberikan apresiasi tinggi kepada Pemda Kabupaten Tanah Laut atas akselerasi penyaluran DAK Fisik yang berhasil tuntas 100% dari nilai kontrak.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas melalui DAK Non Fisik yang terealisasi sebesar Rp186,71 miliar atau 96,03%. Penyaluran ini mencakup Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang sangat membantu kesejahteraan para pendidik, serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menjamin kelangsungan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Pembangunan dari desa ke desa pun tak luput dari perhatian dengan penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp105,72 miliar (93,12%). Dana Desa menjadi instrumen penting bagi 130 desa di Tanah Laut untuk program penurunan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta penanganan stunting dengan penyaluran BLT Desa untuk keluarga miskin ekstrem, serta membiayai program-program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan fasilitas desa yang lebih mandiri. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi lokal, dan kualitas hidup masyarakat desa secara merata.

Selain itu, Kabupaten Tanah Laut juga menerima Insentif Fiskal sebesar Rp7,59 miliar yang telah tersalurkan 100%. Dana penghargaan atas kinerja daerah ini dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat, yang menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal di tengah dinamika global.

Tidak hanya melalui transfer ke daerah, dukungan APBN juga hadir untuk mendukung UMKM naik kelas melalui Kredit Program bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Tanah Laut. Penyaluran KUR mencapai Rp499,43 miliar bagi 8.056 debitur, didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp6,36 miliar untuk 1.199 debitur yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan. Inisiatif ini terbukti efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM. 

Realisasi TKD yang optimal di tahun 2025 ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendistribusikan keadilan sosial melalui APBN. Melalui setiap rupiah yang disalurkan oleh KPPN Pelaihari, APBN bekerja keras untuk membangun sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih prima, serta infrastruktur yang lebih kuat demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Mari kita terus kawal bersama penggunaan dana APBN ini agar manfaatnya terus berlanjut dan semakin luas dirasakan. KPPN Pelaihari akan selalu siap menjadi mitra andal pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara guna mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. APBN Kita, Manfaatnya Nyata bagi Bangsa.