Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 2 Juli 2024 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2024 serta dalam rangka penguatan integritas internal dan eksternal KPPN Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 KPPN Pelaihari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi, sosialisasi penyusunan laporan keuangan Tingkat UAKPA semester I 2024 dan penyebaran virus ZI dengan injeksi implementasi SMAP ISO 37001:2016 pada KPPN Pelaihari.   Kegiatan berlangsung di aula lantai II KPPN Pelaihari dihadiri para undangan yang merupakan para operator pelaporan dari satuan kerja mitra KPPN Pelaihari.

Kepala KPPN Pelaihari Bapak Muhammad Falih Ariyanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja satuan kerja mitra KPPN Pelaihari sehingga tercipta laporan keuangan dengan status WTP serta partisipasinya dalam penguatan integritas di lingkungan KPPN Pelaihari. Selanjutnya beliau menyampaikan paparan mengenai sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi. Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan materi mengenai Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan. Beliau menyampaikan mengenai kejahatan korupsi, penanganan pengaduan dan saluran pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu wise.kemenkeu.go.id sebagai saluran pengaduan resmi Kementerian Keuangan, ketentuan tolak dan lapor gratifikasi, , serta perlindungan dan kerahasiaan pelapor.  

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut narasumber dari Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal Sdri. Bubung Anggani, dalam rangka island of integrity menyampaikan mengenai Pembangunan ZI di KPPN Pelaihari, implementasi SMAP ISO 37001:2016 sebagai korelasi dari Pembangunan ZI, pengenalan inovasi layanan yang dibuat KPPN Pelaihari dalam rangka peningkatan layanan kepada semua stakeholder. Disampaikan pula bahwa semua layanan KPPN Pelaihari adalah Rp 0,- sehingga diminta dukungan semua pihak untuk tidak memberikan imbalan apa pun atas semua layanan yang diberikan oleh KPPN Pelaihari.  Selanjutnya disampaikan mengenai pengantar penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA satker lingkup KPPN Pelaihari bahwa terkait rekonsiliasi maka paling lambat tanggal 19 Juli seluruh satuan kerja harus sudah terbit Surat Hasil Rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan paling lambat 31 Juli 2024 ke KPPN Pelaihari serta unggah surat pengantar pada Monsakti.

Sesi terakhir sosialisasi diisi oleh pejabat fungsional Sdr. Vincentius Sony Mauboy yang memaparkan mengenai aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan dengan menyampaikan menu-menu yang digunakan serta mekanisme aplikasi dalam mengolah data sehingga satuan kerja diharapkan bisa memahami penginputan dan proses kerja aplikasi untuk mencegah keterlambatan data yang terunggah. Disajikan pula contoh kasus aplikasi.

Demikian pelaksanaan sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi, sosialisasi penyusunan laporan keuangan Tingkat UAKPA semester I 2024 dan penyebaran virus ZI yang diakhiri dengan foto bersama dengan semua peserta. Diharapkan kegiatan tersebut bisa turut mendukung terciptanya laporan keuangan yang andal dan akurat serta tercipta penguatan integritas yang diimplementasikan KPPN Pelaihari sehingga bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan bebas dari segala bentuk penyuapan.

Bertempat di Gedung Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari, pada hari Jumat (14/06) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto melaksanakan agenda rutin kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja dengan tema peningkatan transaksi cashless pada Satker PN Pelaihari. Kedatangan Falih dalam kegiatan monev tersebut disambut hangat oleh Ketua PN Pelaihari, Ali Sobirin S.H., M.H., dan diawali dengan office tour untuk pengenalan tugas dan fungsi, serta layanan yang diberikan oleh PN Pelaihari kepada Masyarakat Tanah Laut. Ali didampingi para hakim, panitera dan pengelola keuangan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan yang diberikan oleh PN Pelaihari tidak terlepas dari dukungan KPPN Pelaihari, sebagai instansi yang memproses pencairan dana APBN. “Sinergi PN dan KPPN baik formal dan informal perlu dijaga tetap solid agar memberikan kelancaran dan mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan” pesannya.

Falih menyampaikan bahwa kegiatan monev satker PN Pelaihari, sebagai upaya peningkatan kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran agar APBN yang telah dialokasikan dapat  dibelanjakan seacra berkualitas. “Tidak hanya serapan anggaran yang diutamakan, namun juga kualitas belanja perlu diperhatikan, sehingga dapat dilaksanakan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran” harapnya.

Secara umum, kinerja pelaksanaan anggaran PN Pelaihari pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran menunjukan nilai sempurna, kecuali tingkat penyerapan anggaran masih pada level 95,95. Nilai penyerapan tersebut belum maksimal, mengingat triwulan II masih berjalan. Harapannya, PN pelaihari dapat mengejar belanja sampai dengan akhir triwulan II TA 2024 untuk mengejar target penyerapan sebesar 50% dari pagu dana yang dimiliki sebesar Rp5,2 Miliar.

Selain tingkat penyerapan, penggunaan cashless payment dalam pelaksanaan APBN di lingkungan PN Pelaihari juga masih perlu ditingkatkan, antara lain penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, penggunaan Marketplace pemerintah digipay, dan penggunaan Cash Management System (CMS) oleh bendahara pengeluaran. Falih menyampaikan “penggunaan transaksi keuangan digital dalam sektor pemerintahan saat ini sudah mulai ditingkatkan frekuensinya, pengelola keuangan satker PN Pelaihari perlu melakukan pembiasaan penggunaan digital payment tersebut”.

Dalam penutupnya, Falih menyampaikan bahwa KPPN terus bersinergi dengan Satker dan perbankan dalam mengupayakan Cashless Society di sektor pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. “Apabila Satker mengalami kendala agar tidak segan-segan dan secepatnya menyampaikan permasalahannya kepada KPPN dan Perbankan mitra kerja untuk dapat diperoleh Solusi” Pesannya.

Dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan mitra kerja, KPPN Pelaihari menyelenggarakan kegiatan Stakeholder Day dan Sosialisasi Antigratifikasi pada (17/5) 2024 yang bertempat di halaman KPPN Pelaihari. Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan Stakeholder Day kali ini tidak hanya mengundang kepala satuan kerja, namun turut mengundang beberapa pimpinan cabang perbankan dan pos persepsi di wilayah Tanah Laut.

Dengan mengusung tema “BERAKSI”, Bersama Tingkatkan Sinergi dan Integritas. Kegiatan Stakeholder Day dikemas dalam rangkaian kegiatan outdoor yakni berupa senam bersama sesi ramah tamah, penyerahan piagam penghargaan dan sosialisasi antikorupsi. Kegiatan Stakeholder Day dibuka langsung oleh Kepala KPPN Pelaihari, Bapak Muhammad Falih Ariyanto. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan kinerja yang telah berhasil dicapai oleh KPPN Pelaihari dan dilanjutkan dengan Sosialisasi Antigratifikasi.  “Sebagai kantor yang telah meraih predikat WBBM, seluruh pegawai KPPN Pelaihari berkomitmen untuk menolak dan melaporkan gratifikasi, Apabila terdapat hal-hal yang mengindikasi terjadinya gratifikasi, Bapak/Ibu dapat melakukan pengaduan melalui saluran-saluran yang tersedia”, ujar Muhammad Falih Ariyanto dalam sosialisasi tersebut.

Tak lupa, Kegiatan Stakeholder Day, ditutup dengan pemberian penghargaan dan apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran, Adapun satuan kerja yang memperoleh penghargaan antara lain:

1. Kategori Pagu Besar

Terbaik I: Kantor Kementerian Agama

Terbaik II: Polres Tanah Laut

Terbaik III: Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut

2. Kategori Pagu Sedang

Terbaik I: Rumah Tahanan Negara Pelaihari

Terbaik II: Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tanah Laut

Terbaik III: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kintap

3. Kategori Pagu Kecil

Terbaik I: Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tanah Laut

Terbaik II: Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Tanah Laut

Terbaik III: Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Tanah Laut

Selain itu, pemberian apresiasi juga diberikan kepada 3 (tiga) satuan kerja yang berkontribusi dalam tugas dan fungsi KPPN, dalam hal ini dari satker Badan Pusat Statistik dan Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai mitra strategis pengembangan data analytics serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan Kab. Tanah Laut sebagai mitra strategis pembinaan UMKM.

Realisasi belanja negara s.d 30 Juni 2024 yang disalurkan melalui ABPN di wilayah Tanah Laut telah mencapai Rp1,03 Triliun atau sebesar 46,09% dari pagu. Belanja Negara yang telah terealisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp151,16 Miliar atau 52,51% dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp875,02 atau 45,14%.

Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto dalam press release-nya menjelaskan bahwa kinerja pencairan dan penyaluran APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang signikan s.d Semester I TA 2024. “Pertumbuhan realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 22,4% dan tranfer ke daerah mengalami peningkatan 21,7%’ imbuhnya.

Kinerja penyerapan anggaran dan penyaluran transfer ke daerah sepanjang periode Semester I TA 2024 menunjukan kinerja positif. Penyerapan tersebut antara lain didorong oleh belanja dalam rangka pelaksanaan pilkada, pencairan THR dan Gaji 13 bagi ASN/ASN D, serta percepatan dalam pembayaran DAU, DBH, Insetif Fiksal dan dana desa tahap I”.

Alokasi APBN di Kab. Tanah Laut tahun 2024 sebesar Rp2,23 trilun terdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp287,88 Miliar dan alokasi untuk dana transfer ke daerah sebesar Rp1,94 Triliun. Alokasi APBN tersebut juga mengalami peningkatan  sebesar 5,5%  dibandingkan tahun lalu yang dikontribusi oleh kenaikan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp137,8 Miliar atau 7,65% lebih besar dari aloaksi tahun lalu.

 “Alokasi belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan satker vertikal masing-masing K/L di wilayah tanah laut mengalami penurunan untuk semua jenis belanja sebesar 7% dengan persentase penurunan tertinggi mencapai 50% pada belanja modal” jelasnya. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing alokasi belanja modal melalui automatic adjustment atau blokir otomatis.

Realisasi belanja pemerintah pusat yang teralokasi pada belanja pegawai, belanja barang dan modal telah tersalurkan sebesar Rp151,16 Miliar atau 52,51%. “Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Tala, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50% pada Semester I, dan diharapkan pada Semester II dapat tetap terjaga percepatannya sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun anggaran” Harapan Falih.

Sedangkan untuk realisasi belanja transfer ke daerah telah tersalurkan melalui rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp875,02 Miliar atau 46,06%. Kontribusi realisasi transfer ke daerah terbesar berasal dari penyaluran dana desa tahap I dan Sebagian tahap II mencapai Rp62,05 Miliar atau 56,13% dari pagu.

“Di tahun ini, terdapat 1 (satu) jenis dana transfer yang mengalami perlambatan penyaluran yaitu DAK Fisik yang baru tersalurkan 7,62% atau sebesar Rp4,31 Miliar” tambahnya. Perlambatan penyaluran DAK Fisik pada tahun 2024 disebabkan regulasi sebagai dasar penyaluran, dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik oleh Kementerian/Lembaga mengalami keterlambatan. Selain itu, adanya perubahan petunjuk teknis pada tahun anggaran berjalan juga berdampak pada SKPD pengelola DAK Fisik sehingga belum dapat melakukan perikatan untuk pengadaan barang/jasa karena harus melakukan revisi dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses PBJ. “KPPN dan semua pihak yang terkait di  Pemda Tala terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk mengawal penyaluran DAK Fisik agar tepat waktu atau lebih awal”.

Pada hari Kamis (06/06) Pemda Tanah Laut dan KPPN Pelaihari melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Dana Alalokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik 2024. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andris Evony dengan narasumber Kepala BPKAD Tanah Laut, Muhammad Darmin dan Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto, serta diikuti oleh Pengelola DAK Fisik dan Non Fisik dari masing-masing OPD.

Pada tahun 2024, Kab. Tanah Laut memperoleh alokasi anggaran transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik sebesar Rp56,53 Miliar dan Rp177,2 Miliar. Untuk DAK Fisik digunakan untuk membiayai penugasan di bidang Pendidikan (PAUD, SD, SMP), Kesehatan (Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Penurunan Stunting, dan Penguatan Sistem Kesehatan), Air Minum, dan Sanitasi, Sedangkan untuk DAK Non Fisik diantaranya untuk membiayai BOS Reguler, BOS Kinerja, BOK Puskesmas dan Dinas, TPG dan Tamsil ASN Daerah, Peningkatan kapasitas KUKM, ketahanan Pangan, dan Fasilitasi Penanaman Modal

Dalam sambutannya, Andris menyampaikan bahwa setiap OPD yang telah memperoleh alokasi anggaran penugasan DAK Fisik harus segera memanfaatkan dan direalisasikan secepatnya, beberapa pengelola DAK Fisik yang belum berproses dan masih terkendala dalam pengadaan barang dan jasa agar segera  berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan Pemda Tala, sehingga dokumen untuk penyaluran DAK Fisik dapat segera dipenuhi.

Selanjutnya, Kepala BPKAD, Darmin mengatakan “Pengajuan DAK Fisik Tahap I paling lambat tanggal 22 Juli 2024 pukul 17.00 WIB atau 18.00 WITA harus sudah disampaikan dokumennya ke KPPN, saat ini dari 7 Subbidang Penugasan DAK Fisik masih terdapat 4 Subbidang yang belum melakukan perekaman kontrak, yaitu Subbidang Air Minum, Stunting, Sistem Kesehatan, dan Subbidang PAUD”. Selanjutnya Darmin berpesan agar OPD pelaksana pada masing-masing subbidang agar memberikan perhatian dan prioritas terhadap pelaksanaan anggaran DAK Fisik, dikarenakan DAK Fisik yang terlambat pengajuan penyalurannya akan menjadi beban APBD untuk pembiayaannya. “APBD sudah mempunyai pos masing-masing dan sudah jelas sumber dananya, akan semakin terbebani apabila terdapat DAK Fisik yang gagal salur dan harus dibiayai dari APBD” imbuhnya.

Kepala KPPN Pelaihari menyampaikan bahwa, DAK Fisik Tahap I di Tanah Laut telah salur sebesar Rp1,74 Miliar atau baru 3% dari total pagu sebesar Rp56,53 Miliar, dengan nilai kontrak DAK Fisik yang telah  di tandatangani dan didaftarkan senilai Rp5,8 Miliar. “masih terdapat waktu smp dengan tanggal 22 Juli untuk OPD yang belum mendaftarkan kontraknya agar segera menyelesaikan, namun perlu juga di mitigasi bahwa pengajuan dokumen syarat salur jangan mendekati akhir waktu, untuk menghindari kendala system yang dapat mengakibatkan kegagalan unggah/pengiriman dokumen” jelasnya. Sedangkan Untuk DAK Non Fisik realisasinya sudah mencapai 51,4% atau sebesar Rp91,08 Miliar. Falih memaparkan bahwa alokasi DAK Non Fisik pada tahun 2024 mencapai Rp177,2 Miliar yang Sebagian besar digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru ASN Daerah. Falih mengatakan “untuk penyaluran DAK Non Fisik sangat baik progressnya dibandingkan dengan tahun lalu, Pemda lebih awal dalam pemenuhan dokumen persyaratan salur, sehingga rekomendasi dari pusat untuk penyaluran DAK Non Fisik juga  lebih cepat”.

Andris, dalam penutupnya menyampaikan arahan “segala kendala dalam proses PBJ maupun pelaksanaan DAK Fisik agar intensif dilaporkan, pelaksanaan anggaran untuk DAK Fisik juga harus hati-hati dan akuntabel, sesuai dengan juknis dan ketentuan perundang-undangan, untuk menghindari temuan-temuan dari APIP” tutupnya.

PELAIHARI - Empat Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemda) Tanah Laut (Tala) pada Kamis (20/6). Bertempat di Ruang Barakat Sekretariat Daerah (Setda) Tala.

Empat perwakilan Kemenkeu yang datang adalah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kusumawardhani, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Syafriadi. Kemudian Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Syamsinar dan Dwijo Muryono Kepala Kanwil Ditjen Bea cukai.Adapun tujuan kunker ke Pemkab Tala ini dalam rangka sinergi dalam peningkatan kinerja fiskal di daerah. Dibuka secara langsung Pj Bupati Tala H Syamsir Rahman, didampingi jajaran pimpinan OPD di lingkup Pemkab Tala. Syamsir menyampaikan pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat."Ada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat terhadap kinerja Tala, pertama pengendalian inflasi di daerah dan kedua penurunan stunting," ungkapnya.

Sekedar informasi, dua hal tersebut menjadi penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pelaksanaan tugas dan kinerja Pj Bupati yang dievaluasi setiap triwulan. Sementara Kusumawardhani menyampaikan mengenai tugas, fungsi dan layanan yang diberikan oleh Kemenkeu di daerah yang bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Tala untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bidang pemanfaatan asset, Pemkab Tala juga dapat menggunakan fasilitas Lelang Non Eksekusi Wajib dengan objek lelang berupa hak menikmati untuk pemanfaatan lahan kosong sebagai area parkir berbayar. Selanjutnya di bidang perbendaharaan, Syafriadi juga menyoroti mengenai kinerja penyaluran transfer ke daerah, khususnya untuk penyaluran DAK fisik tahap pertama dan Dana Desa tahap dua di Tala yang masih perlu diakselerasi.

"Kinerja penyaluran DAK fisik tahun 2024 cenderung lebih lambat dibandingkan tahun lalu, sehingga perlu diurai akar permasalahan perlambatan tersebut," pintanya.Selain itu, penyaluran Dana Desa tahap dua juga perlu menjadi perhatian. Syafriadi meminta agar desa yang telah menerima Dana Desa tahap pertama agar segera direalisasikan dananya untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes-nya.

"Harapannya setelah Dana Desa tahap pertama direalisasikan, maka desa dapat segera mengajukan penyaluran tahap dua tanpa harus menunggu sampai batas akhir pengajuan penyaluran," harapnya.

Kemudian Dwijo selaku Kepala Kanwil Bea dan Cukai Kalsel menyampaikan mengenai maraknya peredaran rokok illegal tanpa cukai yang berpotensi merugikan pendapatan negara."Pemda diharap dapat membantu menekan peredaran rokok illegal, selain itu juga adanya potensi peredaran narkotika di wilayah Tala yang sangat memberikan dampak buruk kepada masyarakat," imbuhnya. Di bidang Perpajakan daerah, Syamsinar menyampaikan masih terdapat 95 ASN di Pemkab Tala yang belum menyampaikan laporan SPT Tahunan. Selain itu, masih terdapat 14 Desa yang belum melakukan penyetoran pajak.

"Desa yang belum melakukan penyetoran pajak perlu dilihat kembali apakah memang sampai dengan akhir semester pertama ini, Dana Desa yang telah diterima belum direalisasikan sehingga belum ada transaksi perpajakannya atau memang sudah ada transaksi perpajakan namun belum disetorkan," ujarnya.

Terakhir dalam kunker tersebut juga diserahkan penghargaan kepada Pemkab Tala atas kinerjanya dalam ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat.Ketepatan waktu dalam pemenuhan rekonsiliasi sangat penting karena data pajak pusat di wilayah Tala akan digunakan sebagai dasar dalam pengalokasian dana bagi hasil PBB dan PPh yang akan disalurkan kepada Pemkab Tala melalui KPPN.