Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 menjadi Undang-undang pada bulan September 2025. Salah satu bagian penting dari belanja negara dalam APBN 2025 adalah Transfer Pemerintah Pusat ke seluruh Pemerintah Kab./Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia dalam bentuk Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tahun 2025, Kab. Tanah Laut memperoleh Dana TKD sebesar Rp1,83 Triliun. Proporsi terbesar mencapai 79,8% Dana TKD tersebut berupa Dana Transfer Umum yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Bagi Hasil (DBH) senilai Rp1,46 Triliun. Terdapat juga Dana Transfer Khusus (DTK) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dengan nilai Rp249,78 Miliar, Dana Desa sebesar Rp113,54 Miliar dan Insentif Fiskal sebesar Rp7,59 Miliar.

Seluruh dana TKD tersebut akan disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari. Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa alokasi TKD TA 2025 untuk Tanah Laut mengalami penurunan secara total mencapai 6,3% dari alokasi TA 2024. “Tanah laut menerima alokasi TKD lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, seperti DBH yang mengalami penurunan mencapai 13% dan Insentif Fiskal mencapai 71,2%” imbuhnya.

Adanya penurunan harga komoditas hasil perkebunan kepala sawit dan minerba batu bara pada tahun 2024 berdampak terhadap rendahnya alokasi DBH. Sedangkan alokasi dana insentif fiskal saat ini merupakan alokasi awal untuk tahun 2025 berdasarkan kinerja TA 2024, dan alokasi tersebut belum memperhitungkan reward kinerja tahun 2025 yang biasanya akan disahkan di Triwulan III tahun 2025.

Namun demikian, untuk alokasi Dana Transfer Khusus mengalami kenaikan alokasi yang dikontribusi oleh DAK Non Fisik mencapai 9,5%. Kenaikan alokasi tersebut untuk membiayai kegiatan antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru ASN Daerah serta Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Falih menyampaikan bahwa kebijakan fiskal dan APBN TA 2025 didesain selaras dengan Asta Cita 2024-2029 yang diusung Presiden Prabowo, salah satunya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan konvergensi daerah melalui pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.  “Pemerintah pusat berupaya mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah, salah satunya melalui peningkatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah dengan penggunaan TKD yang terarah, terukur, dan transparan” jelasnya

Falih berharap Dana TKD yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru di daerah sehingga menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi, wellbeing masyarakat, dan konvergensi antardaerah serta tentunya memberikan arah perbaikan terhadap kualitas belanja dalam APBD untuk kesejahteraan dan kemandirian daerah.