Alokasi Belanja Negara Tahun 2024 di Tanah Laut sebesar Rp2,23 Triliun dan sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp1,7 Triliun atau 76,4% dari alokasi yang telah disediakan. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa kinerja penyerapan anggaran di Tahun 2024 cukup progresif jika dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. “Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, terdapat growth positif sebesar 27,3% penyerapan lebih cepat” imbuhnya.

Belanja Negara di Tanah Laut terdiri dari Alokasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp272,11 Miliar dan telah tersalurkan kepada 29 (dua puluh sembilan) satuan kerja di Tanah laut senilai Rp216,24 Miliar atau 79,5%. Alokasi Transfer ke Daerah untuk Tanah Laut sebesar Rp1,95 Triliun dan telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp1,48 Triliun atau 75,9%. Baik Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah mengalami pertumbuhan penyerapan yang positif jika dibandingkan dengan alokasi belanja tahun yang lalu, yaitu sebesar 11,4% dan 30%.

Alokasi pagu anggaran di akhir Triwulan III juga mengalami perubahan sebagai dampak atas pemberian reward/apresiasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda Tanah Laut dalam bentuk tambahan insentif fiskal dan tambahan dana desa tahun berjalan dengan total insentif yang diperoleh senilai Rp16,10 Miliar. Insentif yang diberikan tersebut terdiri dari instentif atas reward dalam penurunan stunting dan penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp12,31 Miliar, dan reward atas pengelolaan dana desa berupa tambahan dana desa tahun berjalan untuk 26 desa dengan total nilai Rp3,79 Miliar.

Selain itu alokasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Tanah Laut juga mengalami penyesuaian sebesar Rp3,16 Miliar berupa tambahan belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja ASN Pusat yang ada di Tanah Laut sebesar Rp3,16 Miliar dan penyesuaian blokir anggaran untuk belanja barang dan modal dengan total nilai Rp14,82 juta.

Falih menyampaikan apresiasi atas upaya Satker dan Pemda dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran. Upaya yang telah dilakukan sebelum tahun anggaran 2024 efektif berjalan, melalui strategi pelaksanaan lelang dan penetapan kontrak PraDIPA diterima, kepatuhan regulasi dalam penyelesaian tagihan, dan kepatuhan dalam pemenuhan dokumen syarat penyaluran dana transfer ke daerah yang selalu dipenuhi oleh Pemda Tanah Laut di awal waktu, memberikan dampak yang siginifikan terhadapt penyeran anggaran,  sehingga potensi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun dapat dihindari. Selain itu, dana transfer ke daerah yang lebih awal diterima oleh Pemda Tanah Laut, agar segera digunakan guna membiayai program strategis serta pembangunan sarana prasarana di Tanah Laut.  “Pertumbuhan ekonomi di daerah masih sangat bergantung dari belanja pemerintah pusat dan daerah, sehingga APBN dan APBD yang telah dialokasikan agar dapat segera direalisasikan utuk memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi di Tanah Laut” harapnya.

Bulan September ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan beleid yang memberikan insentif kepada 15.124 Desa di seluruh Indonesia dengan nilai Rp2 Triliun. Berdasarkan rincian dalam beleid tersebut, terdapat 26 Desa di Tanah Laut yang memperoleh insentif dengan total nilai sebesar Rp3,8 Miliar. Insentif tersebut diberikan berdasarkan penilaian kinerja pemerintah desa dan insentif atas penghargaan desa dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto lebih lanjut menjelaskan bahwa 26 Desa yang tersebar di 9 Kecamatan di Tanah Laut menerima insentif masing-masing sebesar Rp144,51 juta, termasuk satu desa yang menerima tambahan alokasi penghargaan desa dari K/L, yaitu Desa Asri Mulya mendapatkan tambahan insentif sebesar Rp35 juta. “Desa Asri Mulya menjadi satu-satunya Desa di Tanah Laut yang memperoleh alokasi tambahan yang berasal dari penghargaan K/L” imbuhnya.

Dari 11 Kecamatan di Tanah Laut, Pelaihari menjadi Kecamatan dengan desa yang paling banyak menerima insentif, yaitu sebanyak 7 Desa, sedangkan Kecamatan Kintap dan Kurau belum terdapat desa yang menerima insentif di tahun ini. Indikator kriteria utama dalam pemberian insentif diberikan berdasarkan penilaian tata Kelola keuangan Desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, sedangkan kriteria kinerja diberikan berdasarkan kinerja keuangan dan Pembangunan desa, kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan dana desa dan penganggaran dana desa untuk kegiatan prioritas nasional yang telah ditentukan penggunaannya.

Alokasi insentif Desa berdasarkan kinerja tersebut saat ini masih dalam proses pencantuman dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Transfer ke Daerah dan penetapan petunjuk teknis penyalurannya, yang nantinya penyalurannya dilaksanakan oleh KPPN. Ariyanto menyampaikan bahwa nantinya setelah DIPA dan Juknis penyaluran terbit, KPPN akan menyalurkan insentif Desa tersebut ke masing-masing Rekening Kas Desa (RKD) setelah dokumen pensyaratan salur dipenuhi Desa penerima insentif, diantaranya surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBDes perubahan.

Insentif desa nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan/program dana desa yang ditentukan penggunaannya dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai program sektor prioritas di desa. Ariyanto berharap insentif desa tersebut menjadi tambahan dukungan dana untuk meningkatkan laju pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menjadi motivasi desa untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa agar di tahun berikutnya juga berpeluang memperoleh insentif desa

Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 di aula lantai 2 KPPN Pelaihari telah dilaksanakan kegiatan benchmarking pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. KPPN Pelaihari telah mendapatkan predikat WBBM pada tahun 2020 sedangkan UIN Antasari sedang mengikuti penilaian unit menuju WBBM pada tahun 2024. Pembangunan ZI yang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

 Kepala KPPN Pelaihari Bapak Muhammad Falih Ariyanto menyambut baik kehadiran tim pembangunan ZI menuju WBBM dari UIN Antasari sebagai salah satu langkah membentuk island of integrity melalui penyebaran virus ZI di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa pembangunan ZI tidak berhenti setelah mendapatkan predikat WBK/WBBM karena pembangunan ZI merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi sehingga bisa lebih menjamin keberlangsungan pembangunan ZI pada instansi-instansi pemerintah. Pada hakikatnya pembangunan ZI merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi  yang mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi dan memberikan layanan publik yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Falih menegaskan bahwa semua layanan KPPN Pelaihari bertarif Rp 0,- alias tidak dipungut biaya apa pun dan Kementerian Keuangan sudah menyediakan WISE Kemenkeu sebagai sarana pengaduan atas pelanggaran integritas . Selaras dengan pembangunan ZI, KPPN Pelaihari juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 yang merupakan standar internasional sebagai pedoman kualitas produk/jasa yang dihasilkan dan KPPN Pelaihari mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang merupakan standar internasional dalam pencegahan penyuapan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Pelaihari juga menyampaikan paparan mengenai pembangunan ZI yang dilakukan KPPN Pelaihari baik saat penilaian meraih predikat WBBM maupun kesinambungan pembangunan ZI sampai saat ini. Selanjutnya terdapat diskusi dan sharing terkait strategi pembangunan ZI khususnya dalam meraih predikat WBBM, hal-hal yang yang menjadi kendala, penciptaan inovasi yang menyentuh peningkatan layanan kepada masyarakat, pemberian reward, pelaksanaan survey, strategi komunikasi, sarana dan prasarana hingga isu-isu terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pemberian layanan unit. Diharapkan dari kegiatan benchmarking antara KPPN Pelaihari dengan UIN Antasari Banjarmasin maka terdapat penyebaran virus ZI yang lebih masif untuk menciptakan island of integrity dan kesejahteraan masyarakat.   

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pelaihari berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan Kemenkeu Mengajar 9 pada Senin, 7 Oktober 2024. Kemenkeu Mengajar 9 tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Oeang Ke-78 Republik Indonesia (HORI) di Tanah Laut, serta sekaligus bentuk bakti dan pengabdian Kementerian Keuangan di Tanah Laut kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan.

Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto sebagai perwakilan Kemenkeu Satu di Tanah Laut menyampaikan bahwa SD Negeri 8 Pelaihari terpilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan Kemenkeu Mengajar 9. Falih menyampaikan “Kegiatan Kemenkeu Mengajar ini telah berlangsung selama sembilan tahun, dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini, dan di wilayah Kab. Tanah Laut, kegiatan ini baru dilaksanakan pertama kalinya di tahun 2024” jelasnya.

Tahun 2024, kegiatan Kemenkeu Mengajar 9 dilaksanakan secara serentak di 326 sekolah mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Kemenkeu Mengajar 9 sepenuhnya diselenggarakan oleh para relawan yaitu para pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di Tanah Laut. “Saya berharap, kegiatan Kemenkeu Mengajar 9 ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada siswa dan siswi SDN 8 Pelaihari mengenai dasar-dasar pengelolaan APBN secara sederhana dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh siswa di tingkat dasar” imbuhnya

Peran APBN yang kompleks tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika tidak disertai partisipasi dari Masyarakat. APBN berperan dalam mencerdaskan bangsa melalui Pendidikan dasar gratis, serta mewujudkan Kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat melalui penyediaan fasilitas Kesehatan dan ketersediaan bahan pangan yang murah dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Di akhir acara, para relawan dari KPPN dan KP2KP Pelaihari menyampaikan semangat dan motivasi kepada siswa dan siswi SD Negeri 8 Pelaihari untuk terus berkreasi dan terus semangat belajar untuk berjuang meraih cita-cita.

Dalam rangka penguatan peran dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari sebagai Regional Chief Economist (RCE) di Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi pada hari Kamis (29/08) melakukan sinergi dengan Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) untuk melihat terobosan pada jurusan Teknologi Industri Pertanian untuk mendukung upaya ketersediaan pangan di wilayah Tanah Laut. “Di tahun 2024 ini Tanah Laut ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten penghitung inflasi nasional semua pihak mempunyai peran penting dalam pengendalian inflasi agar tetap terjaga” jelas Syafriadi. Data infllasi per Juli 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Tanah Laut, berada di level 0,83 persen (year on year). Inflasi tersebut cukup terkendali paling rendah se-Kalimantan Selatan dan sejak bulan Februari 2024 masih berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.  Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto juga menyampaikan bahwa DJPb di tahun 2024 ikut serta sebagai anggota dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan memastikan alokasi APBN yang berada di Satuan Kerja dapat dieksekusi dengan baik untuk mendukung strategi pengendalian inflasi di masing-masing wilayah kerjanya.

Walaupun terhitung rendah, inflasi di bulan Juli yang terjadi di Tanah Laut, dikontribusi beberapa kelompok komoditas seperti makanan, minuman dan tembakau, Daging Ayam ras menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil dalam perhitungan kenaikan indeks harga konsumen. Politala sebagai perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Laut dan mempunyai jurusan Teknologi Industri Pertanian mempunyai peran strategis dalam membantu ketersediaan pangan khususnya ketersediaan pasokan ayam melalui terobosan yang saat ini telah dibangun yaitu modernisasi laboratorium pembelajaran program studi teknologi pakan ternak.

Direktur Politala, Dr. Hj. Mufrida Zein, S.Ag. M.Pd menyampaikan bahan laboratorium yang telah selesai dibangun tersebut seluruhnya berasal dari dana APBN dengan nilai Rp1,9 Miliar berupa pengadaan peralatan produksi pakan ternak dengan kapasitas produksi 3 ton per hari dan cold storage dengan kapasitas penyimpanan 10 ton. “Dengan ketersediaan alat produksi pakan ternak dan penyimpanan hasil ternak unggas, dapat membantu untuk memenuhi ketersediaan pangan serta menjaga keterjangkauan harga pakan ternak di masyarakat” harapnya.

Dari terobosan modernisasi sarana pembelajaran Polita tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan akan mendorong kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat mengadaptasi terobosan tersebut sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan guna pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Selatan. “Ketersediaan gudang penyimpanan seperti cold storage yang dimiliki oleh Politala, dengan sebaran yang lebih banyak dan mudah diakses oleh masyarakat harapannya dapat digunakan dalam mendukung program pembiayaan kepada para peternak melalui Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)” imbuhnya. Pembiayaan dengan mekanisme SSRG memberikan kemudahan bagi para Peternak untuk menyimpan hasil ternaknya di Gudang ketika terjadi supply berlebih dan permintaan menurun yang mengakibatkan anjloknya harga. Kemudian dari hasil ternak yang disimpan di Gudang tersebut akan diterbitkan jaminan Resi Gudang kepada Peternak dan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas barang untuk agunan pembiayaan dengan suku bunga ringan, bebas biaya provisi dan administrasi.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2390/PB/2024 hal Implementasi Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dalam rangka penguatan integritas internal dan eksternal KPPN Pelaihari, maka pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 KPPN Pelaihari telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik. Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas layanan melalui pelibatan aktif publik. Kegiatan berlangsung di aula lantai II KPPN Pelaihari dihadiri para undangan yang merupakan para stakeholder KPPN Pelaihari antara lain dari unsur satuan kerja, perbankan, BPJS, Pos, LSM, Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut, RSUD dan media massa.

Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi, serta pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari publik untuk peningkatan dan penyempurnaan layanan. Kepala KPPN Pelaihari Bapak Muhammad Falih Ariyanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja satuan kerja mitra KPPN Pelaihari dalam penyaluran dana APBN melalui K/L demikian juga kepada Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut dalam percepatan penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) sehingga dana APBN bisa sampai kepada seluruh masyarakat secara tepat waktu dan sasaran. Selanjutnya beliau menyampaikan agenda pokok kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan memaparkan standar layanan pada KPPN Pelaihari meliputi layanan, produk, dan jangka waktu penyelesaian layanan. Beliau juga menyampaikan pagu dan realisasi dana K/L dan dana TKD  yang dikelola dan disalurkan KPPN Pelaihari. Peningkatan pagu dan realisasi secara signifikan terjadi pada dana TKD baik dari segi nominal maupun prosentase. Sejak tahun 2023 DAU dan DBH mulai disalurkan melalui KPPN setempat. Kelolaan dana APBN yang meningkat diimbangi dengan kebijakan digitalisasi pembayaran untuk lebih memudahkan dan menyederhanakan administrasi antara lain berupa kewajiban satker untuk menggunakan rekening virtual account (VA), penggunaan Cash Management system (CMS), digipay marketplace, serta kartu kredit Pemerintah(KKP). Dipaparkan pula mengenai progress digitalisasi pembayaran dan diakhiri dengan paparan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyaluran dan APBN baik berupa pagu K/L maupun TKD.

Terdapat interaksi positif dari peserta FKP atas paparan yang disampaikan Bapak Muhammad Falih Ariyanto. Dari LSM JPKP dan Perwakilan Pemda Kab. Tanah Laut menyoroti penyaluran  TKD dengan menyambut baik rencana KPPN Pelaihari melaunching inovasi aplikasi yang memungkinkan terdapat monitoring penyaluran TKD sebagai sarana masyarakat untuk mengawal dan ikut mengawasi penyaluran dana yang dikelola KPPN Pelaihari. KPPN Pelaihari memastikan akan mengawal penyaluran APBN dengan penuh integritas dan Bapak Muhammad Falih Ariyanto menegaskan bahwa semua layanan yang diberikan KPPN Pelaihari bertarif Rp 0,- alias tidak dipungut biaya apa pun. Untuk itu semua pihak diminta mewaspadai dan segera mengonfirmasikan apabila terdapat pihak yang mengaku dari KPPN Pelaihari meminta imbalan sejumlah uang atau fasilitas atas layanan yang diberikan.

Selaras dengan hal tersebut di atas maka dalam pemaparan selanjutnya oleh Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal Ibu Bubung Anggani, disampaikan terkait penguatan integritas yang dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan yang harus diterapkan oleh pimpinan dan segenap jajaran pegawai KPPN Pelaihari antara lain terkait budaya antikorupsi, antigratifikasi, Pembangunan Zona Integritas dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP ISO 37001:2016). KPPN Pelaihari tidak mentolerir perbuatan yang mencederai integritasnya dalam memberikan pelayanan. Untuk itu disampaikan edukasi dan sosialisasi penerapan budaya antikorupsi, antigratifikasi sehingga dimohon dukungan semua pihak untuk tidak memberikan apa pun sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan petugas KPPN Pelaihari. Disampaikan pula mengenai saluran pengaduan resmi WISE Kemenkeu dan saluran pengaduan intern KPPN Pelaihari serta perlindungan pelapor sebagai wujud pengawasan masyarakat terhadap integritas KPPN Pelaihari dalam memberikan layanan. Sejalan dengan hal tersebut, KPPN Pelaihari telah ditetapkan berpredikat sebagai unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai unit yang sudah mendapatkan predikat WBBM maka KPPN Pelaihari mengimplementasikan SMAP (ISO 37001:2016) yang merupakan standar internasional yang menjadi pedoman organisasi dalam mencegah penyuapan. Selain penguatan integritas melalui penerapan budaya antikorupsi dan antigratifikasi, pembangunan ZI, implementasi SMAP maka KPPN Pelaihari juga menjadi sampel Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK tahun 2024.  Hal-hal tersebut untuk menjamin dalam pelaksanaan pelayanan dan penyaluran dana APBN maka KPPN Pelaihari melandasi dengan integritas yang tinggi dan dapat dipercaya. Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan penyerahan penghargaan atas kinerja terbaik satuan kerja periode semester I 2024.

Demikian pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2024. Diharapkan stakeholder mendapat pemahaman yang baik terkait transparansi layanan yang diberikan KPPN Pelaihari dan juga pemahaman terhadap komitmen penguatan integritas yang dilakukan Kementerian Keuangan khususnya KPPN Pelaihari dalam mengawal dana APBN sehingga dipastikan dana APBN sampai secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat sebagai penerimanya. Pada akhirnya semua pihak ikut mengawasi dan mengawal APBN untuk kesejahteraan masyarakat.