Dalam rangka penguatan peran dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari sebagai Regional Chief Economist (RCE) di Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi pada hari Kamis (29/08) melakukan sinergi dengan Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) untuk melihat terobosan pada jurusan Teknologi Industri Pertanian untuk mendukung upaya ketersediaan pangan di wilayah Tanah Laut. “Di tahun 2024 ini Tanah Laut ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten penghitung inflasi nasional semua pihak mempunyai peran penting dalam pengendalian inflasi agar tetap terjaga” jelas Syafriadi. Data infllasi per Juli 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Tanah Laut, berada di level 0,83 persen (year on year). Inflasi tersebut cukup terkendali paling rendah se-Kalimantan Selatan dan sejak bulan Februari 2024 masih berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.  Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto juga menyampaikan bahwa DJPb di tahun 2024 ikut serta sebagai anggota dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan memastikan alokasi APBN yang berada di Satuan Kerja dapat dieksekusi dengan baik untuk mendukung strategi pengendalian inflasi di masing-masing wilayah kerjanya.

Walaupun terhitung rendah, inflasi di bulan Juli yang terjadi di Tanah Laut, dikontribusi beberapa kelompok komoditas seperti makanan, minuman dan tembakau, Daging Ayam ras menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil dalam perhitungan kenaikan indeks harga konsumen. Politala sebagai perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Laut dan mempunyai jurusan Teknologi Industri Pertanian mempunyai peran strategis dalam membantu ketersediaan pangan khususnya ketersediaan pasokan ayam melalui terobosan yang saat ini telah dibangun yaitu modernisasi laboratorium pembelajaran program studi teknologi pakan ternak.

Direktur Politala, Dr. Hj. Mufrida Zein, S.Ag. M.Pd menyampaikan bahan laboratorium yang telah selesai dibangun tersebut seluruhnya berasal dari dana APBN dengan nilai Rp1,9 Miliar berupa pengadaan peralatan produksi pakan ternak dengan kapasitas produksi 3 ton per hari dan cold storage dengan kapasitas penyimpanan 10 ton. “Dengan ketersediaan alat produksi pakan ternak dan penyimpanan hasil ternak unggas, dapat membantu untuk memenuhi ketersediaan pangan serta menjaga keterjangkauan harga pakan ternak di masyarakat” harapnya.

Dari terobosan modernisasi sarana pembelajaran Polita tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan akan mendorong kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat mengadaptasi terobosan tersebut sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan guna pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Selatan. “Ketersediaan gudang penyimpanan seperti cold storage yang dimiliki oleh Politala, dengan sebaran yang lebih banyak dan mudah diakses oleh masyarakat harapannya dapat digunakan dalam mendukung program pembiayaan kepada para peternak melalui Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)” imbuhnya. Pembiayaan dengan mekanisme SSRG memberikan kemudahan bagi para Peternak untuk menyimpan hasil ternaknya di Gudang ketika terjadi supply berlebih dan permintaan menurun yang mengakibatkan anjloknya harga. Kemudian dari hasil ternak yang disimpan di Gudang tersebut akan diterbitkan jaminan Resi Gudang kepada Peternak dan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas barang untuk agunan pembiayaan dengan suku bunga ringan, bebas biaya provisi dan administrasi.