Alokasi Belanja Negara Tahun 2024 di Tanah Laut sebesar Rp2,23 Triliun dan sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp1,7 Triliun atau 76,4% dari alokasi yang telah disediakan. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa kinerja penyerapan anggaran di Tahun 2024 cukup progresif jika dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. “Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, terdapat growth positif sebesar 27,3% penyerapan lebih cepat” imbuhnya.

Belanja Negara di Tanah Laut terdiri dari Alokasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp272,11 Miliar dan telah tersalurkan kepada 29 (dua puluh sembilan) satuan kerja di Tanah laut senilai Rp216,24 Miliar atau 79,5%. Alokasi Transfer ke Daerah untuk Tanah Laut sebesar Rp1,95 Triliun dan telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp1,48 Triliun atau 75,9%. Baik Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah mengalami pertumbuhan penyerapan yang positif jika dibandingkan dengan alokasi belanja tahun yang lalu, yaitu sebesar 11,4% dan 30%.

Alokasi pagu anggaran di akhir Triwulan III juga mengalami perubahan sebagai dampak atas pemberian reward/apresiasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda Tanah Laut dalam bentuk tambahan insentif fiskal dan tambahan dana desa tahun berjalan dengan total insentif yang diperoleh senilai Rp16,10 Miliar. Insentif yang diberikan tersebut terdiri dari instentif atas reward dalam penurunan stunting dan penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp12,31 Miliar, dan reward atas pengelolaan dana desa berupa tambahan dana desa tahun berjalan untuk 26 desa dengan total nilai Rp3,79 Miliar.

Selain itu alokasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Tanah Laut juga mengalami penyesuaian sebesar Rp3,16 Miliar berupa tambahan belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja ASN Pusat yang ada di Tanah Laut sebesar Rp3,16 Miliar dan penyesuaian blokir anggaran untuk belanja barang dan modal dengan total nilai Rp14,82 juta.

Falih menyampaikan apresiasi atas upaya Satker dan Pemda dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran. Upaya yang telah dilakukan sebelum tahun anggaran 2024 efektif berjalan, melalui strategi pelaksanaan lelang dan penetapan kontrak PraDIPA diterima, kepatuhan regulasi dalam penyelesaian tagihan, dan kepatuhan dalam pemenuhan dokumen syarat penyaluran dana transfer ke daerah yang selalu dipenuhi oleh Pemda Tanah Laut di awal waktu, memberikan dampak yang siginifikan terhadapt penyeran anggaran,  sehingga potensi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun dapat dihindari. Selain itu, dana transfer ke daerah yang lebih awal diterima oleh Pemda Tanah Laut, agar segera digunakan guna membiayai program strategis serta pembangunan sarana prasarana di Tanah Laut.  “Pertumbuhan ekonomi di daerah masih sangat bergantung dari belanja pemerintah pusat dan daerah, sehingga APBN dan APBD yang telah dialokasikan agar dapat segera direalisasikan utuk memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi di Tanah Laut” harapnya.