Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo,  telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara pada hari Selasa, 10 Desember 2024. Kegiatan tersebut menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Di lingkup regional, Gubernur Kalimantan Selatan bersama dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada hari Rabu, 18 Desember 2024 telah menyerahkan DIPA dan daftar alokasi TKD kepada masing-masing pimpinan Satker dan Bupati/Walikota di wilayah Kalimantan Selatan.

Menindaklanjuti penyerahan DIPA tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari pada hari Jumat, 27 Desember 2024 bertempat di Algoritma Café menyelenggarakan Kick Off Meeting Pelaksanaan APBN 2025 bersama dengan para Pimpinan Satuan Kerja (Satker) dan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ini, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, APBN masih menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi, kenaikan harga energi dan pangan, serta melemahnya daya beli masyarakat, ataupun inflasi di tingkat nasional ataupun regional. “APBN menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Falih menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran selama TA 2024 dan memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran Satker yang sagat baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN 2025, di forum tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bersama, sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Tahun 2025, Belanja Negara yang teralokasi kepada Pemda dan Satker di Tanah Laut mencapai Rp2.098,96 Miliar, dengan rincian alokasi belanja Tranfer Ke Daerah sebesar Rp1.831 Miliar dan belanja Kementerian/Lembaga di Daerah sebesar Rp267 Miliar” Jelasnya. APBN 2025 di Tanah Laut tersebut meningkat sebesar 11,92% dari tahun lalu.

Selanjutnya Falih beharap agar DIPA Satker yang telah diterima dapat segera ditindaklanjuti sehingga APBN 2025 dapat memberikan manfaat langsung secara maksimal kepada masyarakat dan perekonomian di wilayah Tanah Laut. “Jaga terus kualitas belanja, perkuat sinergi serta jaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat” tutupnya.