KPPN Pelaihari menyelenggarakan Kick Off Meeting Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Stakeholders Day, Press Conference Kinerja APBN Periode Desember Tahun Anggaran 2025, serta Sosialisasi Antikorupsi pada Senin (9/2) pukul 08.30–12.00 WITA di Algoritma Café & Resto, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Mengusung tema “Kolaborasi Nyata Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Sejahtera”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan APBN 2026 melalui tata kelola anggaran yang baik, transparan, serta bersih dari korupsi dan bebas dari gratifikasi. Forum ini mempertemukan mitra strategis KPPN Pelaihari, mulai dari KPA dan PPSPM satuan kerja Kementerian/Lembaga, unsur pemerintah daerah seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut, hingga perwakilan perbankan BRI Kantor Cabang Pelaihari, dan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pelaihari.

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto, yang dilanjutkan dengan Press Conference Kinerja APBN Periode Desember 2025.
Pada sesi ini dipaparkan gambaran makro mengenai kinerja APBN secara nasional dan regional sebagai konteks pelaksanaan APBN di daerah, termasuk perkembangan indikator ekonomi regional Kalimantan Selatan serta dinamika pendapatan dan belanja dalam kerangka fiskal. Selanjutnya disampaikan perkembangan tren penyerapan belanja sampai dengan akhir tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Tahun Anggaran 2025, termasuk penguatan komitmen untuk menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar semakin baik pada TA 2026, serta kinerja kredit program (antara lain KUR dan UMi) sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang mendukung aktivitas ekonomi di wilayah.

Sesi berikutnya adalah Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2026 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Werdha Candratrilaksita. Materi menekankan penguatan kualitas pengelolaan anggaran dari hulu ke hilir, antara lain penguatan perencanaan, reviu dan optimalisasi revisi, kedisiplinan menjalankan rencana kegiatan, akselerasi program/proyek dan PBJ, validitas pelaporan output, peningkatan efisiensi belanja (value for money), serta penguatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal. Selain strategi, materi turut memuat penegasan teknis pelaksanaan anggaran, termasuk prinsip pembayaran tagihan kepada negara yang mengutamakan pembayaran langsung (LS) kepada yang berhak, penguatan ketertiban pengelolaan UP dan TUP, pembatasan LS Bendahara, serta optimalisasi digitalisasi pembayaran.

Sebagai agenda yang menutup rangkaian materi, KPPN Pelaihari menegaskan komitmen integritas melalui Sosialisasi Antikorupsi yang disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Pelaihari. Mengangkat tema besar peran masyarakat dalam penguatan budaya integritas, Beliau menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra kerja KPPN Pelaihari dan masyarakat untuk menjaga layanan publik yang bersih serta mencegah praktik korupsi dalam bentuk suap maupun gratifikasi. Materi juga memuat penguatan sistem integritas layanan melalui implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta penerapan SMM ISO 9001:2015 untuk konsistensi mutu layanan dan SMAP ISO 37001:2016 untuk pencegahan penyuapan.

Rangkaian Stakeholders Day ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga atas kinerja pada Tahun Anggaran 2025. Kategori penghargaan meliputi Digitalisasi Pembayaran Pemerintah (penggunaan CMS, penggunaan KKP, dan implementasi Digipay Satu), Ketepatan Waktu Penyampaian SPM Gaji Induk, Penyampaian LPJ Bendahara (Penerimaan dan Pengeluaran), Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi, serta Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Selain itu, KPPN Pelaihari turut memberikan apresiasi atas sinergi dalam pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) kepada BPKAD dan DPMD Kabupaten Tanah Laut yang mewakili Pemerintah Daerah, serta apresiasi atas dukungan digitalisasi pembayaran pemerintah kepada perwakilan perbankan BRI dan Bank Mandiri. Penyerahan penghargaan dan apresiasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi membangun ekosistem pelaksanaan anggaran yang sehat: mendorong konsistensi kepatuhan, memperkuat budaya tepat waktu, serta memperluas praktik digital yang mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas.